Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Juridical Review of Interfaith Marriage in Indonesia (Jessica Iskandar's Marriage to Ludwig Frans Willibald) Tanuwijaya, Jessica; Syailendra Putra, Moody Rizqy; Santoso, Agnellya Hendarmin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.820

Abstract

In people's lives in Indonesia there are various problems related to the legitimacy of interfaith marriages because Indonesia has six recognized religions so it is not uncommon for people who want to marry of different religions. This study uses a normative legal research method using a statutory approach, judges' decisions, journals, books and research reports from the large Indonesian dictionary. The results of this study are that there are loose rules regarding the validity of interfaith marriages, starting from the side of religious law, national law and judges' considerations can determine the validity of interfaith marriages.
Tata Cara Pra Penuntutan dan Penuntutan Pidana Rahaditya, R; Agatha, Claudia; Setiawati, Shelly Adisti; Sinaga, Maria Adelweys Niken Aprilia; Santoso, Agnellya Hendarmin
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.2889

Abstract

Pada dasarnya setiap negara memiliki hukum yang dijadikan pedoman dan pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan yang utama dalam aspek-aspek kehidupan warga negaranya. tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Bagi pihak yang melakukan tindak pidana, tentunya akan dijatuhi hukuman pidana. Tujuan dijatuhkan hukuman pidana, yaitu untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku dan efek rasa takut bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang sama. Pengaturan pemberian hukuman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran, ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman  kepada masyarakat, untuk dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya terhadap hukum pidana. Khususnya dalam hal tentang bagaimana cara untuk melakukan penuntutan pada perkara pidana di Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk menganalisis kasus, serta dalam melakukan penelitian, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang menjelaskan terkait dengan data-data, fakta, atau pernyataan yang ada dalam sebuah penelitian, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil yang telah diperoleh di dalam penelitian  ini yaitu  Tahap pra penuntutan dan penuntutan merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam tahap ini, dilakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa perkara siap diajukan ke pengadilan. bahwa yang menjadi dasar hukum Pra Penuntutan dan Penuntutan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan  Tugas dari  Kejaksaan  Agung yang telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yaitu Melakukan penuntutan,  melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Ciliwung River Pollution Case Study: Analysis of Causal Factors and Impact Reduction Regulations Agatha, Claudia; Sherlyn, Sherlyn; Setiawati, Shelly Adisti; Sinaga, Maria Adelweys Niken Aprilia; Andreyn, Sheilla Virginia; Santoso, Agnellya Hendarmin; Kanaishia, Indy; Adhinugraha, Ahmad Shiddiq
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4650

Abstract

The environment is a very important aspect of human life, which functions as the main source for fulfilling various needs. The environmental problems that occur frequently and are commonly encountered today are water pollution. One of the water sources that is currently very polluted is rivers. This study aims to analyze the factors and impacts of the pollution in the Ciliwung River, and determine the regulations that have been implemented to reduce this pollution. The research method used in writing this paper is the normative legal research method. In this study, the authors used primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials, namely statutory regulations and official documents containing legal provisions, while secondary legal materials are materials that provide explanations related to primary legal materials. The results obtained in this study indicate that a few factors causing pollution of the river is the lack of awareness of local residents who still throw garbage into the river, as it has an impact on the water quality, public health, damage to the ecosystem around the river and impact on social and economic losses. The regulations that have been issued and implemented by the government to reduce pollution in the Ciliwung River, one of which is the Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah regulating the waste management in Indonesia. So, the water pollution that occurs cannot be separated from irresponsible human actions or activities and to deal with this, the role of the government is needed to increase public awareness in dealing with this pollution.
Protection Of Victims' Rights In Cases Of Maltreatment That Resulted In Death: A Case Study Of Ronald Tannur Wardhana, Adi Pratomo Kusuma; Santoso, Agnellya Hendarmin; Joseph Sinatra, Tristan Canari; Nurwantoko, Endro Try; Andryawan, Andryawan
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7468

Abstract

This research aims to analyze how victims' rights are protected in Indonesia for cases that occur such as abuse and what laws can be imposed on the perpetrator through the case of Ronald Tannur who abused his girlfriend. The research method used in writing this paper is the normative legal research method (normative doctrinal-juridical). In this research, the author uses primary legal materials and secondary legal materials. In this research, the researcher used library materials as the main material for analyzing cases, and in conducting research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include statutory regulations and official documents that contain legal provisions, while secondary legal materials are legal materials that provide explanations regarding primary legal materials. The results obtained in this research show that there are various legal bases that have been implemented in Indonesia, such as regulations that have been issued and stipulated by the government which regulate the protection of victims' rights, one of which is Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban in Indonesia. Apart from that, there are articles from the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana that can sentence such perpetrators to prison, such as Pasal 338 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.