Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Adigama Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Research and Educational Review (IJRER) Jurnal Hukum Sehasen Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities
Andryawan, Andryawan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN MENGENAI STATUS PERBUATAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG BELUM RESMI BERDIR Hakim, Ovaldo Noor; Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana; Dumais, Alvaro David Gabriel; Andryawan, Andryawan
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17477

Abstract

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3) which reads "Indonesia is a state of law" so that the public is obliged to obey the applicable regulations. The creation of legal certainty is one of the goals of the rule of law. The ratification of a legal regulation by the community carried out and made by a notary is also included in the achievement of legal certainty. As is the case with the establishment of a Limited Liability Company, therefore it is necessary to make a deed of establishment by a notary, but what if the Limited Liability Company does not yet have official status as a legal entity, then the liability of the Limited Liability Company is required because every activity has legal consequences for those who have a business. Considering that Indonesia is a legal state, everything that results in legal actions must also be resolved through legal channels so that it can be said to be legal as a legal act.
Hak Anak Angkat Dalam Menerima Warisan Dafri Widagdo*, Chanandika; Andryawan, Andryawan
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24812

Abstract

Dalam jurnal ini akan mendiskusika tentang hak seorang anak angkat dalam menerima Warisan dari orang tuanya, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pengangkatan anak termasuk kedalam hukum perdata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, walau sudah diangkat secara sah secara hukum, tetap saja dalam hubungan keluarga anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, hal tersebut memiliki efek terhadap pembagian hak Warisan yang ia terima jika orang tuanya meninggal nanti, apakah hak yang diterima oleh anak angkat setara dengan anak sah dari hasil pernikahan? Atau anak angkat menerima jumlah yang lebih kecil dari anak sah? Dan dalam sekenario dimana adanya surat wasiat yang dijadikan pedoman dalam pembagia hak Warisan kepada ahli waris, apakah surat wasiat adalah hal yang absolute dalam pembagian Warisan? Tidak bisa dilupakan juga bahwa jenis anak dalam hukum positif di Indonesia tidak sebatas anak angkat dan anak sah saja, jadi dapat dikembangkan lebih luas mengenai pembagian hak waris kepada anak dan keluarga dalam hukum perdata di Indonesia.
LEVERING DALAM PROSES PEMINDAHAN HAK MILIK PADA TRANSAKSI JUAL BELI PIUTANG (CESSIE) DI INDONESIA Putri Al Rohman, Faradita; Cahya Siti Adiningsih, Regista; Putri, Mutiara; Andryawan, Andryawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.223-237

Abstract

Perjanjian jual beli dan ketentuan hukumnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam transaksi. Para pihak harus memperhatikan syarat sah dan asas konsensualisme, serta memahami bahwa perjanjian bersifat obligatoir tanpa otomatis memindahkan kepemilikan barang. Pemindahan hak milik terjadi melalui proses levering dimana melalui Pasal 613 KUHPerdata menekankan perlunya akta otentik dan pemberitahuan resmi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan yang berfokus pada undang-undang dan kasus-kasus. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban penjual melakukan levering menurut KUHPerdata terbagi atas barang bergerak, tidak bergerak, dan tidak bertubuh. Levering atas hak barang bergerak dapat dilakukan dengan pemindahan secara fisik. Sedangkan levering atas hak benda-benda tak bergerak dan benda-benda bergerak tidak bertubuh dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini berfokus pada cessie yang mana memiliki dua sistem, yaitu bagi kreditur terdapat sistem pengalihan pertama (first assignment) yang mengakui pihak pertama yang menerima hak sebagai pemegang yang sah. Kemudian bagi debitur dibutuhkan sistem pemberitahuan pertama (first notification) dimana cessie yang pertama kali diberitahukan kepada debitur dianggap sah dan efektif. Kesimpulan penelitian yaitu selain mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian dan mematuhi asas konsensualisme, levering atas cessie dianggap sah apabila debitur harus terlebih dahulu diberitahu mengenai perubahan kreditur.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kuliner atas Kelalaian yang dilakukan oleh Pegawainya (Contoh Kasus Insiden Masukanya Tikus Digerai Dough Lab Cabang PIK Avenue Jakarta) Andryawan, Andryawan; Calvianson, Yoel; Satriani, Fryana
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 3 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i3.1339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha kuliner terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pegawai dalam menjaga kualitas dan keamanan produk, dengan contoh kasus Dough Lab sebagai contoh konkret. Kasus Dough Lab, di mana seekor tikus ditemukan di etalase kue, menunjukkan contoh nyata bagaimana kelalaian pegawai dapat berdampak serius terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis kuliner. Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen diatur secara ketat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis literatur hukum serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pegawai di Dough Lab mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik dalam aspek kesehatan maupun reputasi usaha. Tindakan preventif seperti pengawasan ketat terhadap kondisi sanitasi, pelatihan pegawai tentang higiene, dan penerapan manajemen mutu yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghindari insiden serupa. Studi ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di industri kuliner, di mana pelaku usaha wajib proaktif dalam menjaga keamanan produk tanpa perlu pembuktian kesalahan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan kolaborasi antara pelaku usaha, pegawai, serta masyarakat dalam menciptakan standar perlindungan konsumen yang efektif. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan pelatihan pegawai, audit internal berkala, dan penyediaan informasi transparan kepada konsumen untuk membangun kepercayaan serta memastikan keselamatan publik.
Protection Of Victims' Rights In Cases Of Maltreatment That Resulted In Death: A Case Study Of Ronald Tannur Wardhana, Adi Pratomo Kusuma; Santoso, Agnellya Hendarmin; Joseph Sinatra, Tristan Canari; Nurwantoko, Endro Try; Andryawan, Andryawan
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7468

Abstract

This research aims to analyze how victims' rights are protected in Indonesia for cases that occur such as abuse and what laws can be imposed on the perpetrator through the case of Ronald Tannur who abused his girlfriend. The research method used in writing this paper is the normative legal research method (normative doctrinal-juridical). In this research, the author uses primary legal materials and secondary legal materials. In this research, the researcher used library materials as the main material for analyzing cases, and in conducting research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include statutory regulations and official documents that contain legal provisions, while secondary legal materials are legal materials that provide explanations regarding primary legal materials. The results obtained in this research show that there are various legal bases that have been implemented in Indonesia, such as regulations that have been issued and stipulated by the government which regulate the protection of victims' rights, one of which is Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban in Indonesia. Apart from that, there are articles from the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana that can sentence such perpetrators to prison, such as Pasal 338 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Praktik Makelar Kasus Oleh Zarof Ricar Di Pengadilan Andryawan, Andryawan; Tsabita, Nabilla Mahva; Sanyoto, Alicia Andromeda; Purba, Jeremy Exaudi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the legal context, case brokering can be classified as a corruption offense because it refers to individuals who influence court decisions to win certain cases through unlawful means, such as bribery. In practice, case brokering involves intervening in the law enforcement process, from investigation to court decisions. The purpose of this study is to analyze the legal provisions regarding the practice of case brokering in court and the legal liability that can be imposed on Zarof Ricar for alleged case brokering practices. In this research we used the normative research method which focuses on the applicable legal rules related to the provisions and legal liability for the practice of case brokering in court. Through this research, it is concluded that Zarof's actions have violated the ASN code of ethics in accordance with applicable legal regulations and because his actions have undermined the principle of judicial independence, Zarof can be sanctioned for his actions. In addition, Zarof may also be subject to sanctions in the form of confiscation of assets obtained from corruption. Thus, to avoid such actions in the future, the Attorney General's Office and the Supreme Court must thoroughly investigate the practice of case brokering by Zarof Ricar and impose strict sanctions on the individuals involved.
Legal Awareness in Social Media: Between Responsibility and Freedom Andryawan, Andryawan; Winata, Aryanti Agripina; Naftali, Kearen Elvira
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47585

Abstract

Information technology is feared to be developing rapidly and bringing significant changes, especially in patterns of interaction with society. However, this development raises various problems, especially among teenagers, such as digital crime and a lack of legal awareness regarding the use of social media. This study aims to examine the forms of legal violations that occur due to a lack of awareness about the use of social media, and to explore the positive and negative impacts of social media on society. The use of social media also involves ethical considerations, such as using proper language, avoiding the spread of negative content, ensuring the accuracy of news, respecting the work of others, and not disclosing personal information. The method employed in this study is normative legal research, a process that involves identifying legal rules, principles, and doctrines to address legal issues. The results of this study indicate that excessive use of social media does not always have a positive impact; rather, it can have the opposite effect, leading to cyberbullying, the spread of false information, and other violations regulated under the ITE Law. However, social media also has positive impacts, such as facilitating communication and the dissemination of information. Increasing legal awareness among teenagers is crucial to ensure they can utilize technology wisely and responsibly, without harming others
Pertanggungjawaban Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas serta Tinjauan Kealpaan sebagai Faktor Penyebabnya Haadii, Muhamad Najib Hilal; Nasrullah, Mochammad Ridho; Sukmara, Marshanda Btari; Andryawan, Andryawan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4699

Abstract

Kecelakaan lalu lintas menjadi isu signifikan yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan dampak hukum, baik pidana maupun perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan lalu lintas, serta mengidentifikasi kategori kealpaan yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum mencakup aspek pidana dan perdata, bergantung pada tingkat kelalaian pengemudi. Kasus kecelakaan truk di Cipondoh, Tangerang, mengilustrasikan bagaimana kelalaian berat (culpa lata) seperti pengemudi tanpa SIM dan dalam pengaruh narkoba dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 310 UU LLAJ. Selain itu, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Studi ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum, pengawasan terhadap kondisi kendaraan, dan kepatuhan terhadap peraturan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
Pre-Service Teacher of PJOK: The Effect of Box Skip Training on Leg Muscle Power Andryawan, Andryawan; Suwardi, Suwardi; Irvan, Irvan; Hudain, Muh. Adnan; Nurussyariah, Nurussyariah
ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review Vol. 3 No. 3 (2024): June
Publisher : Education and Talent Development Center Indonesia (ETDC Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51574/ijrer.v3i3.1872

Abstract

This study aims to ascertain the impact of the Box Skip Exercise on the leg muscle power of pre-service teachers at STKIP YPUP Makassar. This study employs an experimental design, specifically a quasi-experimental design. In this study, the population and sample were the pre-service teachers of STKIP YPUP Makassar, with a sample size of 30 people divided into two treatment groups and a control group. We used the t-test to test the research data. The research data that was tested with the t-test shows that the treatment group's data has a calculated T value that is higher than the T table with a value of 9.291>1.753. The significance value of 0.00 falls below 0.05, indicating that box skip exercise has a significant impact on the leg muscle power of physical education pre-service teachers. In contrast, the data from the control group revealed a calculated T value of 3.674, which exceeded the T table by 1.753. Additionally, the significance value of 0.00 was less than 0.05, indicating that the treatment group had a greater influence than the control group. Based on the above data, we can conclude that the treatment group exerted a greater influence than the control group in enhancing the leg muscle power of physical education pre-service teachers at STKIP YPUP Makassar.
Co-Authors Cahya Siti Adiningsih, Regista Calvianson, Yoel Dafri Widagdo*, Chanandika Dumais, Alvaro David Gabriel Haadii, Muhamad Najib Hilal Hakim, Ovaldo Noor Hudain, Muh. Adnan Irvan Irvan Joseph Sinatra, Tristan Canari Mutiara Putri, Mutiara Naftali, Kearen Elvira Nasrullah, Mochammad Ridho Nurussyariah, Nurussyariah Nurwantoko, Endro Try Purba, Jeremy Exaudi Putri Al Rohman, Faradita Santoso, Agnellya Hendarmin Sanyoto, Alicia Andromeda Satriani, Fryana Sukmara, Marshanda Btari Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana Suwardi Suwardi Tsabita, Nabilla Mahva Wardhana, Adi Pratomo Kusuma Winata, Aryanti Agripina