Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Relasi Publik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Risyan Putri Maharani
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital Savina Anggun Lestari; Muhammad Rijal Sadida; Risyan Putri Maharani; Intan Wahyuningtyas Andini
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286

Abstract

A rule of law is a country that upholds the rule of law as the main foundation in the administration of the state and government. In essence, a rule of law state also adheres to the meaning that every decision and action of the government must be based on law and mere will. It has been written clearly that the legal basis for the rule of law in Indonesia is contained in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that, "Indonesia is a country based on law". It is undeniable that in this Digital Age, Indonesia's challenges as a rule of law and its implementation are increasingly challenging. There are still many human rights violations, corruption and injustice in the justice system. To overcome these challenges, Indonesia has carried out many legal reforms. The purpose of this article is to find out how to analyze the challenges of the rule of law in enforcing constitutional law in the digital era. The type of research method used, using the method of literature study or literature review, by examining literature data that matches the theory within the scope of Constitutional Law. The results show that Indonesia as a rule of law country is still lacking in law enforcement and the justice system. In this digital era, technology has developed very rapidly, it also presents new challenges for constitutional law and of course also has an impact on the constitution. In conclusion, the existence of a rule of law remains important in this digital era in the implementation of constitutional law by adapting and developing an appropriate legal framework and strengthening the capacity of law enforcers to respond to these new emerging challenges.
EKSISTENSI BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN AKIBAT PENETAPAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti; Risyan Putri Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6692

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip Business Judgement Rule(BJR). Fokus kajian terletak pada kasus PT Aneka Tambang (Antam) serta gugatan yang terkait dengan kebijakan diskon sepihak dalam penjualan emas, yang berdampak pada konsekuensi hukum bagi direksi. Prinsip BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari literatur hukum, undang-undang, serta putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR dalam kasus PT Antam belum sepenuhnya diakomodasi oleh pengadilan, yang justru membebankan tanggung jawab penuh kepada direksi atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh karyawan. Hal ini menimbulkan diskusi terkait keadilan dan kepastian hukum bagi direksi yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Diharapkan agar pengadilan mempertimbangkan penerapan prinsip BJR dalam kasus serupa guna melindungi direksi serta memperkuat pengawasan internal demi mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.
EKSISTENSI PROGRAM LANDREFORM DALAM MENGHADAPI KRISIS TANAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN SOSIAL Muhammad Adymas Haikal Fikri; Risyan Putri Maharani; Adinda Thalia Zahra; Muhammad Danda Evantrino
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i2.7290

Abstract

Masalah konflik agraria tetap menjadi tantangan hukum yang signifikan di Indonesia. Strategi berupa reforma agraria diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui pengelolaan aset serta redistribusi tanah secara menyeluruh, yang membutuhkan evaluasi adil dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana reforma agraria, baik Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) maupun pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial melalui kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan hak atas tanah.
Eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Riau Risyan Putri Maharani; Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3903

Abstract

Indonesia faces complex environmental problems due to management that is out of balance with economic and population growth. One prominent case is the alleged environmental pollution by PT SIPP in Bengkalis, Riau, involving unauthorized waste disposal and damage to a wastewater treatment plant (WWTP). This study aims to describe the role of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement (DG Gakkum LHK) in handling the case. Using a qualitative approach and descriptive method, data was collected through a literature study covering environmental pollution regulations and similar cases. The DG Gakkum LHK, which falls under the Ministry of Environment and Forestry, plays an important role in environmental law enforcement through technical policies, supervision, investigation, and application of administrative and criminal sanctions. Since its establishment in 2015, DG Gakkum has improved law enforcement with a multi-instrument approach and cooperation with civil society and relevant law enforcement. In the PT SIPP case, DG Gakkum took decisive action by arresting two company officials and revoking the business license. This research highlights the important role of DG Gakkum in maintaining environmental quality and the sustainability of natural resource management, as well as the challenges faced in enforcing environmental law in Indonesia. Efforts to increase public and business awareness about the importance of environmental protection as well as effective cooperation between government agencies and the community are key in addressing environmental issues holistically.
PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM : STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DUKUH KARANGANYAR DESA KLEGO Fahma Farika; Destina Balqis Anggiyanti; Marshanda Luad Dahlia; Risyan Putri Maharani; Dhamara Kusuma Swastika Ratri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12146

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, khususnya dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kabupaten Boyolali. Dalam kasus tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan dana kompensasi dari pengembang yang tidak tercatat dalam APBDes dan dialokasikan secara tidak transparan. Paralegal hadir sebagai aktor kunci dalam mendampingi warga, mulai dari edukasi hukum, fasilitasi penyusunan laporan, hingga advokasi struktural dan pengawasan partisipatif terhadap proses hukum. Pendekatan pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang dilakukan oleh paralegal menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong akses keadilan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan paralegal penting untuk menjembatani keterbatasan akses terhadap bantuan hukum formal, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal hak-haknya.
Co-Authors Adinda Thalia Zahra Destina Balqis Anggiyanti Dhamara Kusuma Swastika Ratri Fahma Farika Intan Wahyuningtyas Andini Marshanda Luad Dahlia Muhammad Adymas Haikal Fikri Muhammad Danda Evantrino Muhammad Rijal Sadida Savina Anggun Lestari