Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Destina Balqis Anggiyanti
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Hukum Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Pilkada Pada Negara Sistem Presidensial Destina Balqis Anggiyanti; Ruth Shelomita; Dhamara Kusuma Swastika P; Laga Sugiarto
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.303

Abstract

. In the practice of democratic state administration, the presidential election and regional head elections are certainly one of the country's focuses in the future to find leaders who will take care of this nation, of course it is hoped that the elected leaders are leaders who really carry out this great mandate as well as possible. Based on the choice of the community, this leader will be elected through the democratic system of elections, but there are still many problems that often occur in its implementation. The purpose of this research is to analyze the law of democracy in the implementation of presidential and regional elections in a presidential system country. This research method is normative juridical research with the basis of research using a statutory approach. The results of this study are that the Presidential System, especially in Indonesia, is still often weakened by the provisions of public office and the constitution on the powers of the head of state and the law, supervision in the general election system must certainly be carried out as cleanly as possible in order to create leaders who really have high integrity.
EKSISTENSI BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN AKIBAT PENETAPAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti; Risyan Putri Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6692

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip Business Judgement Rule(BJR). Fokus kajian terletak pada kasus PT Aneka Tambang (Antam) serta gugatan yang terkait dengan kebijakan diskon sepihak dalam penjualan emas, yang berdampak pada konsekuensi hukum bagi direksi. Prinsip BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari literatur hukum, undang-undang, serta putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR dalam kasus PT Antam belum sepenuhnya diakomodasi oleh pengadilan, yang justru membebankan tanggung jawab penuh kepada direksi atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh karyawan. Hal ini menimbulkan diskusi terkait keadilan dan kepastian hukum bagi direksi yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Diharapkan agar pengadilan mempertimbangkan penerapan prinsip BJR dalam kasus serupa guna melindungi direksi serta memperkuat pengawasan internal demi mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN IZIN USAHA PT INVESTREE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DEMI MEWUJUDKAN INTEGRITAS INDUSTRI JASA KEUANGAN Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6722

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia, khususnya dalam layanan peer-to-peer lending (P2PL), menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan total pinjaman mencapai Rp22,6 triliun pada Desember 2018. Meski sektor ini terus berkembang, pencabutan izin usaha PT Investree oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sorotan utama. Pencabutan ini terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan ekuitas minimum dan masalah gagal bayar, yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada lender. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pencabutan izin usaha PT Investree melalui pendekatan yuridis normatif dan mengkaji dasar hukum serta dampak dari tindakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis.
Eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Riau Risyan Putri Maharani; Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3903

Abstract

Indonesia faces complex environmental problems due to management that is out of balance with economic and population growth. One prominent case is the alleged environmental pollution by PT SIPP in Bengkalis, Riau, involving unauthorized waste disposal and damage to a wastewater treatment plant (WWTP). This study aims to describe the role of the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement (DG Gakkum LHK) in handling the case. Using a qualitative approach and descriptive method, data was collected through a literature study covering environmental pollution regulations and similar cases. The DG Gakkum LHK, which falls under the Ministry of Environment and Forestry, plays an important role in environmental law enforcement through technical policies, supervision, investigation, and application of administrative and criminal sanctions. Since its establishment in 2015, DG Gakkum has improved law enforcement with a multi-instrument approach and cooperation with civil society and relevant law enforcement. In the PT SIPP case, DG Gakkum took decisive action by arresting two company officials and revoking the business license. This research highlights the important role of DG Gakkum in maintaining environmental quality and the sustainability of natural resource management, as well as the challenges faced in enforcing environmental law in Indonesia. Efforts to increase public and business awareness about the importance of environmental protection as well as effective cooperation between government agencies and the community are key in addressing environmental issues holistically.
PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM : STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DUKUH KARANGANYAR DESA KLEGO Fahma Farika; Destina Balqis Anggiyanti; Marshanda Luad Dahlia; Risyan Putri Maharani; Dhamara Kusuma Swastika Ratri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12146

Abstract

Artikel ini mengkaji peran strategis paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, khususnya dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kabupaten Boyolali. Dalam kasus tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan dana kompensasi dari pengembang yang tidak tercatat dalam APBDes dan dialokasikan secara tidak transparan. Paralegal hadir sebagai aktor kunci dalam mendampingi warga, mulai dari edukasi hukum, fasilitasi penyusunan laporan, hingga advokasi struktural dan pengawasan partisipatif terhadap proses hukum. Pendekatan pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang dilakukan oleh paralegal menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong akses keadilan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan paralegal penting untuk menjembatani keterbatasan akses terhadap bantuan hukum formal, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal hak-haknya.
Implikasi Hukum dan Moral dalam Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Remaja: Studi Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tabita Rosi Puspitasari; Destina Balqis Anggiyanti; Diny Widya Evriyanti Simarangkir; Ubaidillah Kamal
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/fd829e29

Abstract

  Balap liar remaja merupakan fenomena sosial yang mengandung dimensi hukum dan moral yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah secara tegas melarang praktik balap liar dan menetapkan sanksi, implementasi hukumnya masih belum efektif karena berbagai kendala struktural dan kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum, observasi lapangan, dan kajian literatur untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar di kalangan remaja. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor sosiologis (lingkungan pergaulan) dan psikologis (pencarian identitas, pengaruh teman sebaya, serta unsur perjudian) turut menjadi pendorong utama perilaku ini. Penanganan balap liar remaja memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif, melalui sinergi antara penegakan hukum, pendidikan karakter, peran keluarga, dan pengawasan sosial masyarakat.
Co-Authors Dhamara Kusuma Swastika P Dhamara Kusuma Swastika Ratri Diny Widya Evriyanti Simarangkir Fahma Farika Marshanda Luad Dahlia Risyan Putri Maharani Ruth Shelomita SUGIARTO, LAGA Tabita Rosi Puspitasari Ubaidillah Kamal