Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs
Gema Permana Rahman
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) Gema Permana Rahman; Irwan Triadi
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3080

Abstract

Peran lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka selayaknya bangsa Indonesia wajib mengelola, memanfaatkan serta memelihara sumber daya alam termasuk lingkungan hidup didalamnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum terkhususnya hukum lingkungan guna menjerat para pencemar serta perusak lingkungan hidup pada upaya penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan bahan hukum bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya pengaturan hukum lingkungan telah diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH merupakan Undang-Undang payung ataupun "umbrella provision" dalam menangani kebijakan lingkungan di Indonesia, membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui regulasi lingkungan, baik yang bersifat sektoral ataupun penjabaran langsung dari ketentuan UUPPLH. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) yang merubah sebagian pasal di dalam UUPPLH, UU Ciptaker seharusnya mampu menjadi dasar serta landasan bagi pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya dan UU Ciptaker tidak mengubah terkait penegakan hukum lingkungan pada UUPPLH yang terdiri atas penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata, serta pidana. Namun, UU Ciptaker mengubah terkait sanksi yang diatur di dalam UUPPLH, salah satunya perubahan terkait sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Muhammad Anwar Ibrahim; Gema Permana Rahman; Taufiqurrohman Syahuri
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.786

Abstract

As time goes by and the development of law in Indonesia, the trademark has become a symbol that has been integrated in the life of society. Given the importance of a brand, the brand must get a protection from each country. Protection of a trademark in Indonesia is regulated in Act No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, one of the materials regulated in the Act is about the settlement of trademark disputes. The settlement of trademark disputes is resolved by two judicial bodies, namely the Commercial Court and the State Administrative Court. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical analysis of legal materials. The results of this study found that the authority of the State Administrative Court (PTUN) is to examine, decide and resolve State Administrative disputes (TUN) in a dispute arising in the field of State Administrative law (TUN) between persons or civil law entities (members of the public) with agencies or TUN officials (government) within the scope of the central government also includes local government as a result of the issuance of a TUN decision (beschikking). State Administrative Court has a very important role in resolving trademark disputes on the basis of registered trademark owners object to the decision to remove the registered trademark on the initiative of the Minister.  
Peran Keluarga Dalam Menjunjung Tinggi Sikap Bela Negara Terhadap Paham Radikalisme Dalam Media Sosial Eriz Syawaldi; Gema Permana Rahman; Muhamad Afifullah; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.504

Abstract

Radicalism is an internal threat to a country, because it triggers acts of terrorism, so it is necessary to instil a sense of nationalism in every family, because radicalism has the impact of national disintegration. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical analysis of legal materials. The results of this study found that radicalism can be spread through social media massively, because Radicalism can appear unlimited in space and time. Therefore, efforts that can be made to reduce radicalism in the family, by introducing science properly and correctly, understanding science properly and correctly, minimising social inequality, maintaining unity and integrity, supporting peace actions, playing an active role in reporting radicalism and terrorism, increasing understanding of living together, filtering the information obtained.
The Principle of Legal Certainty of Registration Motion Marks Based on Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications Gema Permana Rahman; Suherman Suherman; Diani Sadiawati
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i2.202

Abstract

In the development of information and technology, there are motion marks circulating in Indonesia in the trade of goods or services. In fact, the moving brand has not received legal protection because moving brands are not regulated as one of the signs regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications (Trademark Act) so that there is a legal vacuum and a motion marks can not be applied for registration which results in the absence of legal certainty for the community, but other Southeast Asian countries such as Singapore have protected motion marks. It is important to be considered by Indonesia, given the existence of free trade in the Southeast Asian region, namely the ASEAN Free Trade Area (AFTA). This research uses normative juridical research method that analyses the legislation with literature study using comparative and conceptual approaches and analysed with descriptive analytical legal materials. The results of this study found that the regulation of the registration of motion marks in Indonesia is not regulated in the Trademark Act and the trademark registration application does not accommodate the registration of motion marks so that the registration of moving trademarks can not be filed in Indonesia and motion marks also do not get legal protection in Indonesia which results in legal uncertainty. If the motion marks in Indonesia get a legal protection and can be applied for registration, then the Trademark Act should be made changes related to the concept of the definition of trademark, the scope of the protected trademark, and trademark labels in the application for registration of trademarks so that the public get legal certainty related to the registration of motion marks.
PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA Gema Permana Rahman; Irwan Triadi
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu negara yang memiliki kemandirian dalam sektor industri pertahanan memperoleh keunggulan strategis di tingkat global. Kemandirian ini tidak terlepas dari adopsi teknologi canggih dalam industri pertahanan, yang melibatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum secara deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPs, mengharuskan penyesuaian Undang-Undang terkait HKI di dalam negeri. Ketentuan hukum mencakup aspek-aspek seperti merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, kerahasiaan dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman. Teknologi, terutama dalam konteks industri pertahanan, menjadi fokus perlindungan HKI, termasuk paten yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam konteks industri pertahanan Indonesia, peran HKI menjadi krusial dalam beberapa aspek, yaitu sebagai alat persaingan dagang, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (terutama para peneliti), dan sebagai sumber pendapatan bagi negara. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pertahanan, Teknologi A nation possessing an autonomous defense industry holds a strategic edge on the global stage. The autonomy of the defense sector is closely linked to its sophisticated technology, with the safeguarding of Intellectual Property Rights (IPR) playing a pivotal role. This research adopts a normative juridical approach and conducts a descriptive-analytical analysis of legal materials. The results indicate that Indonesia, being a member of the WTO and a signatory of TRIPs, must adjust various IPR laws to align with TRIPs provisions. Legal provisions cover areas such as trademarks, geographical indications, copyrights, patents, trade secrets, integrated circuit layout designs, industrial designs, and plant variety protection. In the realm of defense technology, IPR protection takes center stage, particularly through patents regulated by Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Within the Indonesian defense industry, IPR assumes a critical role, serving as a tool for trade competition, a catalyst for scientific and technological advancement, a means to enhance the economic well-being of the community, especially researchers, and a source of state revenue. Keywords: Intellectual Property Rights, Defence, Technology
Diskursus Peran Bank Sampah Guna Mengentas Kemiskinan dan Rehabilitasi Lingkungan dalam Pandangan Hukum Lingkungan Gema Permana Rahman; Muhamad Afifullah; Eriz Syawaldi; Irwan Triadi
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.212

Abstract

Used goods are often considered garbage, but waste management is a serious problem in Indonesia, especially with increasing waste consumption and high poverty rates. Bank Sampah is emerging as a solution by managing used goods that have economic value, governed by environmental regulations. Although Bank Sampah is growing, there is no clear regulation on the legal entity used, especially in cooperation with third parties. Waste Bank with a sharia financial system has also emerged, but it is not yet clear in accordance with the applicable sharia banking regulations. The approach method used is normative juridical, analysing laws and regulations through literature study with the main study material in the form of regulations and secondary and tertiary materials. The results showed that the Waste Bank is a government solution with the 3R principle, involving the participation of the community, business entities, and local governments. Islamic Waste Banks such as iqtishadia in Pasong Village, Sumenep, are not only a place for collecting waste, but also conduct community assistance programmes. The Waste Bank helps alleviate poverty and the environmental law approach is key in achieving effective structuring and improving the environment.
Co-Authors Diani Sadiawati Eriz Syawaldi Irwan Triadi Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Suherman Suherman Taufiqurrohman Syahuri