Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tipu Gelap Dalam Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 467/Pid.B/2023/PN TJK) Johan, Monica Permata Sari; Yeriko, Yeriko; Alfiyan, Angga
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1862

Abstract

Tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Ini merupakan tindak pidana penggelapan berat yang bentuk pokoknya pasal 372 KUHP. Hal ini menyangkut ketentuan yuridis mengenai tindak pidana penggelapan jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan di sektor swasta. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/Pid.B/2023/PN Tjk. Pada 22 Juni 2023, terdakwa didakwa melakukan penipuan pada proyek jalan di Lampung Selatan dengan nilai nominal 2,6 miliar. Setelah mendapatkan uang, terdakwa kemudian menghilang dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2020. Terdakwa melanggar Pasal 378. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 2 (dua) tahun penjara.
Tanggung Jawab Perdata oleh Konsumen yang Tidak Memiliki Legal Standing Kepada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN TJK) Johan, Monica Permata Sari; Hakim, Lukmanul
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1888

Abstract

Pertanggungjawaban konsumen yang memiliki kesalahan kepada perusahaan dapat menjadi topik yang kompleks dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Namun, secara umum, konsumen bertanggung jawab atas penggunaan produk atau layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewajiban untuk tidak menyalahgunakannya. Dalam beberapa kasus, konsumen dapat dikenai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan, seperti pelanggaran kontrak atau penggunaan produk secara tidak benar. Penelitian ini membahas mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan akibat hukumnya. Yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta akibat hukum dari status kepemilikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan. Permasalahan yang dibahas meliputi faktor terjadinya konsumen melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kepada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dan pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan konsumen tidak dapat diterima. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris.