Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Tata Kelola Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai -Tanjung Kapal Provinsi Riau Ginting, Yolanda Tira Malona; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2594

Abstract

Kapal Ro-Ro telah menjadi elemen penting dalam memfasilitasi konektivitas antarwilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro antara Dumai dan Pulau Rupat, dengan fokus pada aspek tata kelola, pelayanan, dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat,PT. ASDP,PT.Jembatan Nusantara dan pengguna jasa, menggunakan Teori Good Governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi dan juga efektifitas dan efesiensi dari UNDP (1997) . Penelitian ini berfokus pada tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro antara Kota Dumai dan Pulau Rupat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kapal Ro-Ro, yang saat ini minim karena kurangnya keterlibatan dalam proses pengawasan dan pengelolaan. Penelitian juga mengevaluasi penerapan regulasi dan kebijakan terkait pelayanan kapal Ro-Ro untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini mengamati sejauh mana informasi terkait jadwal operasional, tarif, dan proses pengelolaan kapal Ro-Ro tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang beroperasi dan ketersediaan dermaga yang memadai, yang mengakibatkan keterlambatan jadwal, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jasa. Kendala utama meliputi kurangnya sarana-prasarana dan rendahnya koordinasi antar stakeholder. Kesimpulan penelitian menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro guna meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, efektivitas, dan efisiensi operasional serta mengatasi kendala sarana-prasarana dan koordinasi antar stakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan sebaiknya terfokus kepada penyempurnaan regulasi, peningkatan informasi publik, dan optimalisasi sarana-prasarana.
Public Private Partnership (PPP) Dalam Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal Pulau Rupat Provinsi Riau Priskila, Miryam; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Public Private Partnership (PPP) dalam pelayanan kapal ro-ro di pelabuhan Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Provinsi Riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori PPP dari Kim Uhlik (2007) yang terdiri dari Relationships (Hubungan), Resources (Sumberdaya), dan Organizations (Organisasi). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara bersama, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, DPRD Provinsi Riau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara, dengan mengunakan analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga konteks teori PPP yang digunakan peneliti belum berjalan dengan optimal, masih ditemukan faktor kendala dalam pelaksanaan PPP tersebut, yakni adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak, lemahnya komitmen para stakeholders dalam konteks pengoperasian kapal roro antar kabupaten dan kota yakni Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, disisi lain ditemukan bahwa PPP meningkatkan pelayanan publik  dalam pengoperasian kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal. Kesimpulannya, PPP dalam pelayanan kapal Ro-Ro di Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi kapal Ro-Ro, namun perlu memperhatikan pentingnya koordinasi antar stakeholder dan memperkuat komitmen setiap pihak terlibat agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya kemitraan publik dan swasta yang berhasil.
Implementation of Maritime Transportation Service Policy in Riau Province (Study on the Ro-Ro Ship Dumai – Tanjung Kapal Pulau Rupat) Manik, Christina Egluera Br; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.2598

Abstract

Sea transportation is a mobile bridge that acts as a link between areas separated by water. Rupat Island is an area surrounded by waters and designated as a National Tourism Strategic Area that can only be accessed using sea transportation. Sea transportation used to connect Rupat Island with Dumai City is the Ro-Ro (Roll On-Roll Off) ship. This research is motivated by various problems in the implementation of the Ro-Ro ship crossing service policy, including inappropriate vehicle spacing on the ship, exceeding load capacity, and deviation from the predetermined operational schedule. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of sea transportation service policies and to identify obstacles in the implementation of sea transportation service policies in Dumai - Tanjung Kapal, Rupat Island. This research employs Warwick's theory (1979), which comprises three components: Political Leadership Commitment, Organizational Capability, Implementation Commitment, and Interest Group Support. The method used in this research is descriptive qualitative research, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The implementation of the Dumai - Tanjung Kapal, Rupat Island Ro-Ro boat sea transportation service policy is overseen by the Riau Provincial Transportation Agency and managed by UPT Transportation Management Region I, UPT Pelabuhan Rupat District, and BPTD. However, third-party ship operators have not efficiently executed these policies, encountering various obstacles including stakeholders' lack of understanding of their roles and functions, insufficient budget for infrastructure development, and limited community response to service improvements. To optimize the implementation of Ro-Ro ship service policies in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 115 of 2016 and Minister of Transportation Regulation Number 62 of 2019, these obstacles must be addressed to ensure service standards are met.
Implementation of the Universal Health Coverage (UHC) Program by the Riau Provincial Health Office Pratiwi, Echi Putri; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.3389

Abstract

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjamin kesehatan yang memastikan Setiap warga dalam populasi memiliki akses yang ada terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau, BPJS Kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi riau bekerjasama untuk mengoptimalkan percepatan program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan sederhana. Program Universal Health Coverage (UHC) bisa mencover 144 jenis penyakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak melakukan identifikasi data jumlah kasus yang telah ter cover oleh program ini. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program UHC serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi program UHC di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Goerge C. Edward III yang menggunakan 4 indikator utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Universal Health Coverage (UHC) di Dinas Kesehatan Provinsi Riau belum berjalan maksimal, terutama komunikasi yang berjalan belum optimal dan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya program tersebut yaitu tenaga kesehatan yang kurang, sarana prasarana dan dana anggaran yang kurang memadai. Demikian juga dengan kurangnya komitmen dan mispersepsi antar kepala daerah/pemerintah daerah.
ANALYZING THE ROLE OF IPPA RIAU CHAPTER IN FACILITATING HIV REFERRAL SERVICES FOR FEMALE SEX WORKERS IN PEKANBARU Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy; Saumitri, Nadila; Octavia, Icha
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v6i2.21896

Abstract

This study aims to analyze the role of PKBI Riau in referring Female Sex Workers (FSWs) to Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV services in Pekanbaru. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews and program documentation. The analysis refers to Zubaedi's (2005) NGO role theory, which includes facilitative, educational, technical, and representative roles. The results showed that PKBI Riau successfully connected FWs with health services through a personal approach, building trust, and providing structured referrals. The program even exceeded its target, with 1,759 FWs successfully undergoing HIV testing. This success shows PKBI Riau's ability to reach marginalized groups who have difficulty accessing formal services. However, the study also found that follow-up treatment for FWs who were detected with HIV still needs to be strengthened so that continuity of services can be maintained. In conclusion, NGOs such as PKBI Riau play an important role as strategic partners of the government in providing public services, especially for vulnerable groups who are often marginalized by the formal health system, so that collaboration with NGOs can increase the effectiveness of public health programs.
A Qualitative Study on the Influencing Factors of E-Government Adoption to Improve Public Trust in Local Government: Case Study of Rokan Hulu Municipality Fadrial, Rudy; Sujianto; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy; Wirman, Welly
The Indonesian Journal of Computer Science Vol. 13 No. 3 (2024): The Indonesian Journal of Computer Science (IJCS)
Publisher : AI Society & STMIK Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33022/ijcs.v13i3.3931

Abstract

Amidst global public trust challenges, e-government emerges as a promising solution to bolster trust. In Indonesia, rural areas face obstacles hindering effective e-government implementation. This paper explores Rokan Hulu Municipality's initiatives, aiming to understand e-government's impact on public trust at the rural/district level, bridging critical knowledge gaps. This study employs a qualitative approach to investigate the factors influencing e-government adoption. Primary data is gathered through interviews with key stakeholders, supplemented by secondary data from organizational documents. Employing open and axial coding, this study organizes findings to the Technology-Organization-Environment framework. Within the technological dimension, obstacles such as infrastructure; integration and interoperability; data security and confidentiality; and service providers, third parties, or vendors emerge as significant barriers. In the organization dimension, culture, organizational capability, budget constraints, human resource quality, perceptions, bureaucracy, and strategy become challenges, with organizational capability and strategy showing mixed impacts due to incomplete initiatives and limited inter-agency coordination. In environment dimension, digital divide, regulatory availability, and public participation become inhibiting factors, while political intervention becomes the driving factor.
Public Private Partnership (PPP) Dalam Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal Pulau Rupat Provinsi Riau Priskila, Miryam; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Public Private Partnership (PPP) dalam pelayanan kapal ro-ro di pelabuhan Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Provinsi Riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori PPP dari Kim Uhlik (2007) yang terdiri dari Relationships (Hubungan), Resources (Sumberdaya), dan Organizations (Organisasi). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara bersama, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, DPRD Provinsi Riau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara, dengan mengunakan analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga konteks teori PPP yang digunakan peneliti belum berjalan dengan optimal, masih ditemukan faktor kendala dalam pelaksanaan PPP tersebut, yakni adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak, lemahnya komitmen para stakeholders dalam konteks pengoperasian kapal roro antar kabupaten dan kota yakni Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, disisi lain ditemukan bahwa PPP meningkatkan pelayanan publik  dalam pengoperasian kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal. Kesimpulannya, PPP dalam pelayanan kapal Ro-Ro di Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi kapal Ro-Ro, namun perlu memperhatikan pentingnya koordinasi antar stakeholder dan memperkuat komitmen setiap pihak terlibat agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya kemitraan publik dan swasta yang berhasil.