Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Remitansi di Singapura Revina, Revina; Putra, Moody Rizqy Syailendra; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2898

Remitansi adalah transfer dana penting dari pekerja migran ke keluarga di negara asal, yang memiliki dampak signifikan pada ekonomi global dan kesejahteraan penerima. Namun, ada sejumlah masalah dan risiko yang terkait dengan proses pengiriman, terutama untuk pekerja Indonesia (TKI) di Singapura. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menekankan pada penjelasan dan penjabaran masalah yang fokusnya pada keberlangsungan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dengan Bank Negara Indonesia dalam mengalami konflik remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Untuk mengatasi konflik tersebut, kerjasama antara Singapura dan Indonesia sangat penting dengan cara kerjanya berupa program seperti "Easy and Safe Remittances" dan penandatanganan MoU dengan bank-bank di Singapura, serta pembentukan TKI Task Force, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses pengiriman. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi program dan kebijakan ini, termasuk kurangnya pemahaman pekerja migran tentang program yang tersedia dan infrastruktur yang terbatas. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan manfaat pengiriman karyawan migran.

Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Amco Vs Indonesia Melalui ICSID) Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Putra, Moody Rizqy Syailendra; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4556

Kasus sengketa antara Amco Asia Corporation dan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang merupakan contoh penting dari dinamika arbitrase investasi internasional. Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia, termasuk Izin usaha Amco Asia Corporation dicabut oleh pemerintah Indonesia pada 9 Juli 1980. Pencabutan ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan alasan bahwa Amco tidak memenuhi kewajiban permodalan yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk ketidakmampuan untuk menyetor modal yang dijanjikan. Di mana Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang membekukan aset dan merubah regulasi, telah merugikan dan melanggar perjanjian investasi. Proses arbitrase di ICSID memberikan platform bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti, dengan panel arbitrase untuk menilai fakta dan hukum yang berlaku. Hasil dari sengketa ini tidak hanya mempengaruhi nasib Amco, tetapi juga memberikan preseden penting dalam praktik penyelesaian sengketa investasi yang menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis proses dan hasil arbitrase ICSID dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih responsif di masa depan.

Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Aprillia, Indah Siti; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Alfarhani, Luqyana Shafira; Lysandra, Maura; Siregar, Rachel Adeline; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Tantangan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Rasji, Rasji; Revina, Revina
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5924

Penyelesaian sengketa administratif melalui PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, sehingga perlu penguatan lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administratif dapat berjalan optimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi, serta berbagai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan keadilan administratif yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan kasus, dan perundang-undangan, yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara keseluruhan, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan kelembagaan, serta rendahnya akses dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan peran PTUN sebagai penjamin keadilan administratif benar-benar terwujud. PTUN menyelesaikan sengketa administrasi melalui mekanisme upaya administratif, mediasi partisipatif, eksekusi putusan, dan digitalisasi layanan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada kepentingan umum. PTUN menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan administratif, namun meresponsnya melalui reformasi normatif, struktural, dan teknologi untuk memperkuat akses, efektivitas, dan keberpihakan pada hak warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Penguatan PTUN bukan sekadar pembenahan teknis, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara untuk memastikan keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Tantangan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Rasji, Rasji; Revina, Revina
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5924

Penyelesaian sengketa administratif melalui PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, sehingga perlu penguatan lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administratif dapat berjalan optimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi, serta berbagai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan keadilan administratif yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan kasus, dan perundang-undangan, yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara keseluruhan, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan kelembagaan, serta rendahnya akses dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan peran PTUN sebagai penjamin keadilan administratif benar-benar terwujud. PTUN menyelesaikan sengketa administrasi melalui mekanisme upaya administratif, mediasi partisipatif, eksekusi putusan, dan digitalisasi layanan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada kepentingan umum. PTUN menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan administratif, namun meresponsnya melalui reformasi normatif, struktural, dan teknologi untuk memperkuat akses, efektivitas, dan keberpihakan pada hak warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Penguatan PTUN bukan sekadar pembenahan teknis, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara untuk memastikan keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

OPTIMALISASI BELANJA MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK SHOP Luqiana, Zalfa Azahra; Revina, Revina; Wahyudi , Shifa Ashila; Putry , Andieni
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Haji Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51771/jumper.v3i1.1046

The development of information and communication technology (ICT) has significantly transformed consumer behavior patterns, especially in shopping activities. TikTok Shop has become a leading online shopping platform in Indonesia, leveraging advances in the internet and social media. However, research on the factors influencing consumer trust and loyalty on TikTok Shop remains limited. This study aims to develop a model of consumer trust and loyalty specifically for TikTok Shop in Indonesia by identifying factors such as transaction security, product quality, interaction with sellers, and user experience. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through a Google Form questionnaire from 56 TikTok users. The results show that most respondents are satisfied with their shopping experience on TikTok Shop, primarily due to discounts, affordable prices, and live streaming features. However, there are some shortcomings, such as slow delivery and a lack of free shipping offers. This study provides practical insights for sellers and platform developers to enhance consumer satisfaction and loyalty by improving TikTok Shop's features and services.

GERAKAN PENGUATAN LITERASI MEMBACA DAN MENULIS UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DASAR SISWA DI DESA KADUARA TIMUR PRAGAAN SUMENEP Afifah, Muru'atul; Revina, Revina
ABDINA: Jurnal Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/abdina.v3i1.2300

The community service activity themed “Movement to Strengthen Reading and Writing Literacy to Improve Basic Competencies of Students in Kaduara Timur Village, Pragaan, Sumenep” was carried out in response to the low basic literacy skills of students in rural areas. Based on initial observations, it was found that most students still had difficulty understanding reading materials and writing simple sentences effectively. This was due to the lack of literacy activities at school and the lack of a conducive learning environment at home. To address these issues, the outreach team carried out a series of activities, including interactive reading training, creative writing coaching, and the provision of community-based reading corners. The community service methods used included a participatory approach through workshops, coaching clinics, and daily literacy habits involving teachers and parents. The results of these activities showed a significant improvement in students' reading comprehension and simple writing skills. In addition, there was new enthusiasm from teachers to continue the literacy program independently by integrating it into daily learning activities. This movement also raised community awareness of the importance of literacy culture as the foundation for character building and 21st-century skills. Thus, the strengthening of reading and writing literacy in Kaduara Timur Village has successfully become an effective and sustainable model of community-based educational empowerment.

Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Amco Vs Indonesia Melalui ICSID) Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Putra, Moody Rizqy Syailendra; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4556

Kasus sengketa antara Amco Asia Corporation dan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang merupakan contoh penting dari dinamika arbitrase investasi internasional. Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia, termasuk Izin usaha Amco Asia Corporation dicabut oleh pemerintah Indonesia pada 9 Juli 1980. Pencabutan ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan alasan bahwa Amco tidak memenuhi kewajiban permodalan yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk ketidakmampuan untuk menyetor modal yang dijanjikan. Di mana Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang membekukan aset dan merubah regulasi, telah merugikan dan melanggar perjanjian investasi. Proses arbitrase di ICSID memberikan platform bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti, dengan panel arbitrase untuk menilai fakta dan hukum yang berlaku. Hasil dari sengketa ini tidak hanya mempengaruhi nasib Amco, tetapi juga memberikan preseden penting dalam praktik penyelesaian sengketa investasi yang menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis proses dan hasil arbitrase ICSID dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih responsif di masa depan.

Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Aprillia, Indah Siti; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Alfarhani, Luqyana Shafira; Lysandra, Maura; Siregar, Rachel Adeline; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Effectiveness of Logistics Information System Use and Logistics Information System Quality on User Performance through User Satisfaction Revina, Revina; Nofrisel, Nofrisel; Abidin, Zaenal
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 6 (2024)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i6.4962

The effective use of information systems in logistics companies will assist company management in changing business growth strategies. Information system quality is a measurement that focuses on the output processed by the system. This study aims to determine the effectiveness of using the Logistics Information System and its impact on performance and user satisfaction. The research method uses a quantitative approach. The research was conducted at Puninar Logistics with a sample size of 100 employees. Data was collected through a questionnaire with a Likert scale model that had been tested. The data analysis method used is SmartPLS (Partial Least Square) 4.0. The effectiveness of the Logistics Information System cannot be separated from information systems and information technology. The presence of information technology systems has had a lot of influence on an individual/ organization, not only on individuals/ organizations, but this influence extends to business processes and organizational transactions. In addition, effectiveness is a very important concept in organizations because it is a measure of the success of the organization in achieving its goals. This means that it can be said that effectiveness is directly related to achieving goals and is the key to the success of an organization. Research on the effect of information system effectiveness on employee performance has been carried out in many previous studies, but there are inconsistencies in research results regarding this relationship. Research results such as in research show that the effectiveness of the use of information systems has a positive effect on employee performance.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search