Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Yustitia Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Fathammubina, Rohendra
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hamimah, Siti; Fathammubina, Rohendra; Nuryadi, Deni; Sutedja, Bambang; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4296-4308

Abstract

Ciri dari negara hukum rechstaat salah satunya adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pelaksanaanya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hasil akhir yaitu adanya sebuah Putusan yang harus dilaksanakan, atau dieksekusi sebagai proses akhir dari rangkaian peradilannya. Namun pada kenyataannya tidak semua Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa di eksekusi dengan sebagai mana mestinya, terkadang pada pelaksanaannya dilapangan seringkali memiliki banyak hambatan sehingga Putusan tidak bisa di eksekusi atau dilaksanakan. Jurnal ini dibuat dengan metode normatif untuk dapat senantiasa memberikan informasi mengenai dua faktor penghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingan mengenai jumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlaksana dan tidak terlaksana
MODEL-MODEL PENILAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL OLEH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Tahir, Erdin; Fathammubina, Rohendra; Arifin, Jajang
Yustitia Vol. 10 No. 2 (2024): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v10i2.284

Abstract

The presence of Law No. 30 of 2014 on Government Administration that expands the meaning of state administrative decisions is not only interpreted as decisions in written form but includes factual actions. This of course also expands the authority of the State Administrative Court (PTUN). However, factual actions are not expressly mentioned in the Law. Therefore, what is interesting in this article is to clarify what factual action means. Then analyze the judge's style in deciding the object of the factual action dispute. The results of this study resulted in two conclusions, first, there are six characteristics of factual actions, namely actions or actions in public jurisdiction, actions or actions that are concrete/real, carried out by government officials/bodies, do not have legal effects, and cause factual effects. Second, there are five models of assessment of factual actions by judges at the PTUN. These five models of assessment are carried out on the same object of dispute, but PTUN judges have different grounds for consideration in deciding cases of factual action disputes. This assessment model is carried out on six PTUN decisions as material for study in this article. So that knowing the judge's assessment models, strengthens our understanding of the resolution of factual action disputes both in terms of concepts and practices at the PTUN
Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu: Analisis Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Nur Huda, Yogi; Fathammubina, Rohendra
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Kajian dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku serta data implementasi lapangan terkait pelaksanaan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 7 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup menyeluruh untuk menjamin hak pilih, termasuk pengaturan tentang syarat pemilih, mekanisme pendaftaran, dan akses bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan WNI di luar negeri. Namun, di tingkat pelaksanaan, masih ditemukan kendala seperti ketidakakuratan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hambatan administratif, serta perlakuan diskriminatif yang membatasi pemenuhan hak politik warga secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi pemilu, penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, serta sosialisasi yang lebih inklusif sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang adil, demokratis, dan inklusif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TUKAR PASANGAN (SWINGER) BERDASARKAN PASAL 296 KUHP Saputra, Reza Aditya; Solihin, Uu Idjudin; Fathammubina, Rohendra
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10530851

Abstract

Decency crime is the most ancient form of crime in the history of human civilization. Within the scope of marriage, this crime can still occur, for example, the crime of swapping partners. In this case, the crime of partner exchange is committed by several married couples who like to exchange partners in sexual relations. This study aims to determine the application of the law to the act of exchanging spouses (swinger) based on Article 296 of the Criminal Code concerning Obscene Acts, examining what factors are the causes of the crime of partner exchange (swinger) and examining the criminal liability of the swinger. in Article 296 of the Criminal Code concerning Obscene Acts. This study uses a normative juridical research method where the main material uses legal materials by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This research is commonly referred to as a literature study, which examines statutory regulations, law books, and other documents to support this research. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the action of the couple's tukkar has fulfilled the elements in Article 296 of the Criminal Code because the perpetrator who committed the act has resulted in obscene acts for others.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hamimah, Siti; Fathammubina, Rohendra; Nuryadi, Deni; Sutedja, Bambang; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4296-4308

Abstract

Ciri dari negara hukum rechstaat salah satunya adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pelaksanaanya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hasil akhir yaitu adanya sebuah Putusan yang harus dilaksanakan, atau dieksekusi sebagai proses akhir dari rangkaian peradilannya. Namun pada kenyataannya tidak semua Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa di eksekusi dengan sebagai mana mestinya, terkadang pada pelaksanaannya dilapangan seringkali memiliki banyak hambatan sehingga Putusan tidak bisa di eksekusi atau dilaksanakan. Jurnal ini dibuat dengan metode normatif untuk dapat senantiasa memberikan informasi mengenai dua faktor penghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingan mengenai jumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlaksana dan tidak terlaksana
Co-Authors Hamimah, Siti Hayatul Iman, Candra Jajang Arifin Nur Huda, Yogi Nuryadi, Deni Saputra, Reza Aditya Solihin, Uu Idjudin Sutedja, Bambang Tahir, Erdin