Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Kawin Kontrak dalam Ranah Keperdataan; Urgensi Formulasi Hukum Vina Yulianti, Hanipah; Hayatul Iman, Candra
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i2.8099

Ideally, the principles of law, religion, and social norms in Indonesia establish marriage as a long-term bond characterized by mutual respect and responsibility, aimed at forming a harmonious family. However, in reality, contract marriages, which are driven by subjective agreements and have a fixed term, contradict these norms and are not recognized under the Civil Code (KUHPER). This practice results in negative consequences such as pornography, prostitution, human exploitation, trafficking, and domestic violence. This study identifies the discrepancy between the ideal principles and the actual practice of contract marriages and proposes direct criminal sanctions as a more effective solution to address this issue. The research is classified as a qualitative library study. The methodology employed is a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis of legal regulations and contract marriage practices. The findings indicate that contract marriages are inconsistent with civil law principles and potentially violate criminal law. Therefore, it is crucial to develop a more comprehensive legal framework by implementing direct criminal penalties, bypassing civil violations. This approach is expected to provide a stronger deterrent effect against perpetrators and reduce the prevalence of contract marriages in Indonesia.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hamimah, Siti; Fathammubina, Rohendra; Nuryadi, Deni; Sutedja, Bambang; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4296-4308

Ciri dari negara hukum rechstaat salah satunya adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pelaksanaanya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hasil akhir yaitu adanya sebuah Putusan yang harus dilaksanakan, atau dieksekusi sebagai proses akhir dari rangkaian peradilannya. Namun pada kenyataannya tidak semua Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa di eksekusi dengan sebagai mana mestinya, terkadang pada pelaksanaannya dilapangan seringkali memiliki banyak hambatan sehingga Putusan tidak bisa di eksekusi atau dilaksanakan. Jurnal ini dibuat dengan metode normatif untuk dapat senantiasa memberikan informasi mengenai dua faktor penghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingan mengenai jumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlaksana dan tidak terlaksana

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN Senjaya, Oci; Rusli Arafat, Muhammad; Taun, Taun; Irawan, Bagus; Zaelany Muttaqin, Ananda; Wibisono, Rayhan; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4688-4697

Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mengancam hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini memperlihatkan pola penindasan dan eksploitasi yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian viktimologi menyoroti dampak traumatik yang dialami oleh korban, termasuk gangguan mental, kerusakan emosional, dan penurunan kesejahteraan psikososial. Anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan mengalami ketidaksetaraan kekuasaan yang ekstrem, kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, serta kekerasan fisik dan seksual yang merusak. Perspektif viktimologi juga menyoroti faktor-faktor risiko yang mempengaruhi rentaninya anak terhadap pemaksaan perkawinan, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Upaya penanggulangan pemaksaan perkawinan anak melalui pendekatan viktimologi mencakup pemberian perlindungan bagi korban, rehabilitasi psikososial, serta pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Perlu adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi akar masalah dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang rentan terhadap pemaksaan perkawinan. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena ini dari sudut pandang viktimologi menjadi penting dalam upaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak di bawah umur.

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS ANGKUTAN UMUM BUS LINTAS KOTA LINTAS PROVINSI TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG Cahya Septiawan, Fattalah; Syahrul Ansari, Teuku; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5008-5019

Permasalahan mengenai hilangnya barang bawaan penumpang angkutan umum bus masih sering terjadi di Indonesia. Perusahaan sebagai penyedia layanan angkutan umum memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan armada busnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada penumpang selaku konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan angkutan umum bus terutama yang melayani perjalanan lintas kota dan lintas provinsi terhadap barang bawaan penumpangnya. Metode penelitian ini ialah hukum empiris dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari sumber hukum dan studi literatur dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari pembahasan pada studi ini ialah perusahaan dapat menerapkan sejumlah strategi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keamanan armada busnya yakni dengan pemanfaatan teknologi untuk menjaga keamanan barang bawaan penumpang. Penelitian yang membahas efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keamanan barang bawaan penumpang angkutan umum bus diperlukan untuk meninjau lebih jauh dampak yang diterima oleh perusahaan dengan memanfaatkan teknologi tersebut

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK Hayatul Iman, Candra; Kurniati, Grasia; Pahroji, Dedi; Siti Hamzah Marpaung, Devi; Yudha Koswara, Indra; Astawa, I Ketut; Hadi Pura, Margo; Apriani, Rani; Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.

AKIBAT HUKUM KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMA AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PECATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT BERAGAMA YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN Anugrah Sidik, Putri; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4610-4616

pasal 2 ayat (2) UU tentang perkawinan menyatakan, bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang melakukan perkawinan menurut agama islam, dan untuk perkawinana yang dilakukan selain menurut agama islam dapat dicatatkan diKantor Catatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali seberapa besar dampak dari keluarnya SEMA No.2 Tahun 2023 dalam hal pencatatan perkawinan beda agama dan status perkawinan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pecatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kepemilikan Penanam Modal Melalui Penyelesaian Arbitrase Suratno, Fitriani; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari perampasan terhadap sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat adalah dengan melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi adalah tindakan berupa pengembalian hak kepemilikan penanam modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pengaturan tindakan nasionalisasi serta penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif. Hasil penelitian disimpulkan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pemberian kompensasi dan ganti rugi, jika tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian atas nasionalisasi, maka penyelesaiannya dilakukan lewat arbitrase internasional melalui ICSID. Eksekusi dari putusan arbitrase ICSID akan diurus oleh negara dimana eksekusi putusan itu akan dilaksanakan.

PERAN PEMERINTAH DESA BAGI UMKM DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN PADA PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK Apriani, Rani; Satya Putra, Pamungkas; Hayatul Iman, Candra; Nurhanifah, Afifa; Avionita, Venni; Huda, Syamsul; Fathan Muhammad, Rabhi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i1.39-45

Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan limbah elektronik guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Pengunaan perangkat elektronik yang terus meningkat tidak terlepas disebabkan karena semakin berkembangnya era digitalisasi, dan hal ini juga menyebabkan semakin tingginya sampah elektronik disetiap tahun. Meningkatnya sampah elektronik ini tentunya perlu pengelolaan tersendiri, termasuk dengan sampah B3 yang juga masih terus perlu perbaikan hingga saat ini.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DALAM PENGGUNAAN FITUR PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Himawan, Aditya; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1929-1935

Seiring berkembangnya zaman tidak terlepas dari banyaknya inovasi yang muncul, seperti layanan transportasi berbasis online yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan hukum baru khususnya hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh driver selaku mitra pada saat menggunakan layanan dari transportasi berbasis online. Tujuan penelitian ini untuk memahami pertanggungjawaban perusahaan transportasi online terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli maupun praktisi hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku, serta jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan internet. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pelaku usaha bertanggung jawab dengan mengganti kerugian berupa pengembalian uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sesuai atau bernilai setara.

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN Senjaya, Oci; Rusli Arafat, Muhammad; Taun, Taun; Irawan, Bagus; Zaelany Muttaqin, Ananda; Wibisono, Rayhan; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4688-4697

Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mengancam hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini memperlihatkan pola penindasan dan eksploitasi yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian viktimologi menyoroti dampak traumatik yang dialami oleh korban, termasuk gangguan mental, kerusakan emosional, dan penurunan kesejahteraan psikososial. Anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan mengalami ketidaksetaraan kekuasaan yang ekstrem, kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, serta kekerasan fisik dan seksual yang merusak. Perspektif viktimologi juga menyoroti faktor-faktor risiko yang mempengaruhi rentaninya anak terhadap pemaksaan perkawinan, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Upaya penanggulangan pemaksaan perkawinan anak melalui pendekatan viktimologi mencakup pemberian perlindungan bagi korban, rehabilitasi psikososial, serta pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Perlu adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi akar masalah dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang rentan terhadap pemaksaan perkawinan. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena ini dari sudut pandang viktimologi menjadi penting dalam upaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak di bawah umur.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search