Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM AL-QURAN DAN AS-SUNAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Hamimah, Siti
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Akta Yudisia Vol. 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.117 KB) | DOI: 10.35334/ay.v2i1.979

Abstract

Abstract As known in the Republic of Indonesia, which is the basis of its legal life is Pancasila, both as outlined in the preamble nor the body of the Constitution of 1945. And therefore the whole law dibujo by the state or government in the broadest sense, is not permitted contrary to God's law, even more so, any order made law, must berksaran above and diktunjukan for the implementation of the law of God. It en el mar as a logical consequence than the precepts on God in Pancasila, which is legally binding, to the people and the government to put it into practice. Inside the Pancasila enviar, religion has a central position. In it, embodied the principle that puts religion and to the Lordship of the Almighty in a position first and foremost. Therefore, it can not not, religion, also, must, admittedly, has a position, which is important, main, deep, effort, reform, law, criminal, national. Therefore, the authors are interested, write to, approach, law, Islam, about, practice, constitutional, that is, Indonesia, by referring, on the principles, contained in the Qur'an and the Sunnah of the ProphetKeywords : Prinsiple, Pancasila, civil law
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hamimah, Siti; Fathammubina, Rohendra; Nuryadi, Deni; Sutedja, Bambang; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4296-4308

Abstract

Ciri dari negara hukum rechstaat salah satunya adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pelaksanaanya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hasil akhir yaitu adanya sebuah Putusan yang harus dilaksanakan, atau dieksekusi sebagai proses akhir dari rangkaian peradilannya. Namun pada kenyataannya tidak semua Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa di eksekusi dengan sebagai mana mestinya, terkadang pada pelaksanaannya dilapangan seringkali memiliki banyak hambatan sehingga Putusan tidak bisa di eksekusi atau dilaksanakan. Jurnal ini dibuat dengan metode normatif untuk dapat senantiasa memberikan informasi mengenai dua faktor penghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingan mengenai jumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlaksana dan tidak terlaksana
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia CSA Teddy Lesmana; Elis, Eva; Hamimah, Siti
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i2.78

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Karena belakangan ini muncul berbagai macam kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, sehingga menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat indonesia. Merode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendektan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera di sahkan sebagai bentuk perwujudan pelindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.
Penerapan Blended Learning Model berbantuan Video dalam Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Kelas XI di MA. At Taufiq Singaraja Hamimah, Siti; Astawa, Ida Bagus Made; Sarmita, I Made
Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jjpg.v13i1.60449

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the video-assisted Blended Learning Model in geography learning to improve student learning outcomes in MA. At Taufiq Singaraja and analyze student learning outcomes before and after the application of video-assisted Blended Learning Model in MA. At Taufiq Singaraja. This research method uses Classroom Action Research (CAR). The subjects in this study were a class XI geography teacher and 22 students in class XI. The result of the study found that the video-assisted Blended Learning Model implemented by the teacher in planning and implementation in cycle 1, namely: 81.15 and 88.1, and cycle 2, namely: 72.7 and 85.4. Furthermore, the average student geography learning outcomes inthe initial observation was 77.05, cycle 1 was 78.27. and cycle 2 was 80.45. Based on the results of research that has been done, there is a significant increase in student learning outcomes with the application of the Blended Learning Model to class XI at MA. At Taufiq Singaraja.
Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa Panjaitan, Debora Agatha Christie; Hasan, Ida Roharti; Hamimah, Siti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village government currently has its own autonomy with the emergence of a new legal product, namely Law Number 6 of 2014 which gives village-scale local authority to regulate and manage the interests of village communities effectively and efficiently, which is implemented by the village. This research aims to determine the function of financial management village as well as the supervisory function of the implementation of village government as a form of responsibility of the village head based on UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages. This research uses normative juridical research with a research focus based on the legal basis used in research and procedures for its implementation in village communities. The research approach used is a statutory approach regarding the proposed study material and a conceptual approach. The primary data used comes from UU No.6 Tahun 2014, and several written regulations. Apart from that, secondary data comes from library materials by collecting field facts in the form of interviews and written materials contained in articles, books, scientific works which provide explanations of laws and regulations related to the problems to be studied. As well as additional material through dictionaries and encyclopedias. The data collection technique used is documentation/library study. The data collection technique used is documentation/library study. Transparency and compliance with laws and regulations are the keys to building a healthy relationship between financial supervision and village head accountability.
DINAMIKA ANTAR TATA HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI PERKAWINAN SAH BERDASARKAN KONSTITUSI (STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN) Vina Yulianti, Hanipah; Hamimah, Siti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.237-242

Abstract

Peneilitian ini memiliki sifat mendasar yakni Yuridis-Normatif, dimana konsepnya berasal dari Hukum-Hukum yang berpostulat yakni Negara, Adat, Lokat. Penelitian ini mencoba menganilisi seperti apa Pluralisme Hukum terhadap UUP secara umum. Bahan hukum terdiei daei peimer, sekunder dan tersier kemudian diolah dalam analisa secara kualitatif yang sistematis, kronologis, dan struktural. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan beberapa skema dinamika pluralisme hukum yang ada terhadap UUP
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hamimah, Siti; Fathammubina, Rohendra; Nuryadi, Deni; Sutedja, Bambang; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i10.2024.4296-4308

Abstract

Ciri dari negara hukum rechstaat salah satunya adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pelaksanaanya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki hasil akhir yaitu adanya sebuah Putusan yang harus dilaksanakan, atau dieksekusi sebagai proses akhir dari rangkaian peradilannya. Namun pada kenyataannya tidak semua Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa di eksekusi dengan sebagai mana mestinya, terkadang pada pelaksanaannya dilapangan seringkali memiliki banyak hambatan sehingga Putusan tidak bisa di eksekusi atau dilaksanakan. Jurnal ini dibuat dengan metode normatif untuk dapat senantiasa memberikan informasi mengenai dua faktor penghambat pelaksanaan atau eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingan mengenai jumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terlaksana dan tidak terlaksana