Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN Riza, Faisal
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Laut yang luas dengan jenis maupun potensi perikanan seharusnya dapatmensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan.Dengan laut yang luas bangsa Indonesia dapat memanfaatkan lautan demi kemakmuran negara. Namun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa nelayan masih banyak yang miskin, ikan-kan di lautan banyak di curi oleh nelayan asing yang menggunakan kapal modern. Kasus penangkapan kapal illegal di Indonesia sering terjadi saat ini sehingga pemerintah menerapkan aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dan harus dengan tegas serta tidak sewenang-wenang.Faktor lahirnya aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan karena Indonesia negara maritim, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan karena Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dianggap kurang optimal.

Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Faisal Riza; Zainuddin Zainuddin
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 4 (2020): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penyebaran wabah penyakit menular Covid-19 begitu cepat hingga ke wilayah Indonesia termasuk Kota Medan. Dampak Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat nelayan. Penghasilan berkurang, perusahaan perikanan tutup dan pasar ikan sepi hal itu karena kekhawatiran terjangkit virus. Dilematis aktivitas nelayan, jika tidak melaut kebutuhan sehari-hari terancam, sebaliknya jika keluar rumah khawatir terjangkit virus. Nelayan merupakan kelompok masyarakat sulit mendapatkan akses informasi hukum, sehingga perlindungan terhadap dirinya selalu abai dan tidak mendapat kepastian hukum. Pola hidup cenderung tidak sehat menyebabkan nelayan rentan terhadap penyakit. Kekhawatiran virus akan menjangkit masyarakat nelayan, maka perlu dikaji bagaimana melindungi nelayan dari wabah penyakit menular dan bagaimana hambatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap masyarakat nelayan dari wabah penyakit menular covid-19 dan hambatannya. Agar tujuan ini tercapai maka metode yang diterapkan adalah secara normatif melalui pendekatan empiris dengan analisis data secara kualitatif. Beberapa peraturan memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat nelayan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Terhadap perlindungan wabah penyakit yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020. Aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat nelayan.

Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Faisal Riza; Rachmad Abduh
EDUTECH Vol 4, No 1 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Pengaturan prosedur beracara yang baik sangat berperan penting dalam penegakan hukum.Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar agar putusan pengadilan dapat diperoleh dengan adil, tidak berat sebelah dan dalam waktu yang singkat.Biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan, beserta realisasinya tidak terlampau memberatkan para pencari keadilan dalam hal ini konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penguatan terhadap lembaga di luar pengadilan yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa konsumen. Undang-Undang memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa alternatif, maka tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.Meskipun digunakan terminologi arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase-nya. Arbitrase dalam perlindungan konsumen tidak sama dengan mekanisme arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK dengan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang harus memerlukan penafsiran lebih lanjut. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka konsumen cenderung tidak terlindungi hak-haknya. Tetapi karena tugas dan kewenangan BPSK adalah menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, maka BPSK harus menerapkan model arbitrase yang lain selain dari yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Apabila ini dilakukan, maka perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha niscaya terwujud.Kata Kunci: Sengketa, Konsumen, Arbitrase

PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN TANGKAHAN DI KAWASAN INDUSTRI MODERN MEDAN Muhammad Nursidiq; Muhammad Shafwan Hadi; Muhammad Muflih Lubis; Faisal Riza
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 1 (2021): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v3i1.6819

Kawasan Industri Modern (KIM) Medan yang berdekatan dengan pemukiman Kota Medan khususnya Kelurahan Tangkahan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, dampak yang paling dirasakan adalah tercemarnya air di sekitaran penduduk. Jika limbah industri dikelola oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu air limbah kawasan maka bermanfaat untuk lahan pertanian masyarakat. Namun jika limbah industri tidak di kelola dengan baik maka berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Selain fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Kawasan Industri, pengawasan secara fungsional oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah mutlak dan perlu pengawasan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam hal upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Industri.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Faisal Riza; Rachmad Abduh
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dispute resolution in essence can be done through two processes, namely the litigation process in court and non-litigation outside the court. In general, the litigation process will produce adversial agreements that have not been able to embrace common interests because their interests are facing each other. The results of the dispute resolution process in the courts tend to cause new problems, spend a long time, require expensive, unresponsive, and cause hostility between the parties to the dispute. Through a dispute resolution process outside the court, it will result in a win-win agreement solution, guaranteed confidentiality, protected from slow administrative procedures, low costs, good relations will still be established for the parties to the dispute. Arbitration is a way to resolve civil disputes outside the general court. The method of settlement is based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. The main prerequisite for an arbitration process is the obligation of the parties to the dispute to make a written agreement (arbitration clause), and then agree on the law and procedure for how they will end the dispute. Arbitration settlement is widely used in trade disputes. The increasing development of trade, finance and national and international industries in the current era of globalization has led to advances in the economy and industry.

PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN Faisal Riza
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i1.643

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Laut yang luas dengan jenis maupun potensi perikanan seharusnya dapatmensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan.Dengan laut yang luas bangsa Indonesia dapat memanfaatkan lautan demi kemakmuran negara. Namun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa nelayan masih banyak yang miskin, ikan-kan di lautan banyak di curi oleh nelayan asing yang menggunakan kapal modern. Kasus penangkapan kapal illegal di Indonesia sering terjadi saat ini sehingga pemerintah menerapkan aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dan harus dengan tegas serta tidak sewenang-wenang.Faktor lahirnya aturan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan karena Indonesia negara maritim, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan karena Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dianggap kurang optimal.

Legal Guarantee of Fisherman Employment Risk through Fisherman Insurance Premium Assistance (BPAN) Ramlan Ramlan; Faisal Riza
Randwick International of Social Science Journal Vol. 3 No. 4 (2022): RISS Journal, October
Publisher : RIRAI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47175/rissj.v3i4.554

The number of fishermen who have not received legal protection against safety guarantees has created concerns. So that fishermen need the government's role in getting guarantees in the form of insurance. Insurance programs for fishermen must be continued and developed to ensure the future of fishermen's families. Currently, the government assumes that it has provided insurance policies to all fishermen. Fisherman Insurance Premium Assistance is considered important to ensure protection for their lives and work accidents so that all fishermen and fishermen's families have the confidence to carry out their activities at sea. The provision of insurance through the Insurance Premium Assistance Program for Fishermen (BPAN) is a program to ensure better fisherman activities in the fishing business so that the rights and obligations of fishermen are clear and will be protected in their fishing business activities. As the Law of the Republic of Indonesia Number 07 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers, has regulated the provision of protection for the work risks experienced by fishermen through the provision of insurance.

Legal Guarantees For Fishermen's Work Risks Faisal Riza; Ramlan Ramlan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i2.15113

The insurance program for fishermen must be continued and developed to guarantee the future life of fishermen's families. Currently the government has provided insurance policies to fishermen from Sabang to Merauke. Fishermen's Insurance Premium Assistance is considered very important, to guarantee fishermen who die and disappear on the high seas while working. Fishermen need to be guaranteed protection for their lives and work accidents they experience, the impact of that is that fishermen's families and even fishermen themselves have the confidence to carry out their activities at sea. The form of government attention in carrying out an effort aimed at protecting fishermen and their families through the provision of the Insurance Premium Assistance Program for Fishermen (BPAN). Law of the Republic of Indonesia Number 07 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers has regulated the provision of protection for work risks experienced by fishermen through the provision of insurance. Providing insurance through the Insurance Premium Assistance Program for Fishermen (BPAN) is a program to guarantee better fishermen's activities in the fishing business, so that the rights and obligations of fishermen become clear and will be protected in their fishing business activities. However, the fishermen's insurance premium assistance program is still not running effectively, many fishermen do not know about it and the implementation of socialization has not been evenly distributed. As a result, fishermen do not know how to be registered as beneficiaries of fishermen's insurance benefits, how much they actually have to get and how to get it (claims) if they experience risks in working as fishermen

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search