Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Suitability Isi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah dengan Ajaran Hukum Islam Indah, Usna Nur; Parapat, Bagus Hamdani; Maulana, Arswendo Tiyo; Batubara, Enika Diana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 21 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10091088

Abstract

A bank or banking institution is a financial intermediary that is typically established with the authority to accept deposits, lend money, and issue notes known as promissory notes or banknotes. Banks can be divided into two types based on their operational activities: conventional banks and Shariah banks. An Islamic bank is a bank that operates according to Shariah principles. The implementation of Shariah principles is a key differentiator from conventional banks. In essence, Shariah principles refer to Islamic Shariah, which is mainly guided by the Quran and Hadith. The rapid development of Islamic banking promises a favorable outlook. The existence of Islamic banks in Indonesia officially began in 1992 with the enactment of Law No. 7 on Banks, but since the law did not provide a sufficient legal basis for the development of Islamic banks, the government passed a new law specifically regulating Sharia Banking, namely Law No. 21 of 2008.
ADVOKATUR PRO BONO: KONTRIBUSI ADVOKAT DALAM MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN Maulana, Arswendo Tiyo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i10.11064

Abstract

Artikel ini membahas kontribusi advokat dalam memberikan layanan hukum pro bono bagi masyarakat miskin di Indonesia. Layanan hukum pro bono menjadi sangat penting karena akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran advokat dalam membantu masyarakat miskin memperoleh hak-hak hukum mereka tanpa memerlukan biaya yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa advokat yang berpraktik di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat pro bono memiliki peran strategis dalam memastikan keadilan bagi masyarakat miskin, meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak hukum dan keterbatasan sumber daya dari pihak advokat itu sendiri. Meskipun demikian, banyak advokat yang berkomitmen untuk terus memberikan layanan pro bono sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga menemukan pentingnya dukungan dari lembaga negara dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat miskin.
PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Maulana, Arswendo Tiyo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11241

Abstract

Peran advokat dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika sangat penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Tindak pidana narkotika sering kali melibatkan kompleksitas hukum yang tinggi, di mana advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia bagi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam berbagai tahapan penanganan perkara narkotika, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, memberikan pembelaan yang sesuai dengan prinsip keadilan, serta membantu mencari solusi yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, terutama bagi pengguna narkotika. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi advokat dalam menangani perkara narkotika dan bagaimana mereka berupaya untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang besar ada, peran advokat tetap vital dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan prinsip keadilan yang seimbang, baik untuk masyarakat maupun bagi individu yang terlibat dalam perkara narkotika.