Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Nabila, Shira Bier
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DALAM PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAAT): STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT.DKI Malinda, Maltha; Nabila, Shira Bier; Arvrian, Addyne Aulyfah; Chatrine, Chatrine; Natalia, Desy; Iqbal, Muhammad; Prabangkara, Ghani; Sede, Alfa Immanuel; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8363

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian waralaba, penerapan asas pacta sunt servanda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk memahami implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba antara penggugat dan tergugat ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif Mengenai pendaftaran kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap aturan hukum waralaba. Asas pacta sunt servanda dianggap sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, namun gugatan penggugat ditolak karena kurangnya bukti yang kuat tentang adanya cacat kesengajaan atau penipuan. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam perjanjian waralaba untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang This article discusses the settlement of a franchise agreement dispute in Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. The purpose of this research is to analyze the validity of the franchise agreement, the application of the principle of pacta sunt servanda according to the Civil Code (KUHPer) and to understand the legal implications of the decision. The research method used is normative legal research with a deductive approach. The results showed that the franchise agreement between the plaintiff and the defendant was rejected by the judge because it did not meet the legal requirements of the agreement, especially the objective requirements regarding intellectual property registration and compliance with the rules of franchise law. The principle of pacta sunt servanda is considered very important to maintain legal certainty, but the plaintiff's claim was rejected due to the lack of strong evidence of intentional defects or fraud. This research emphasizes the importance of compliance with legal provisions in franchise agreements to prevent future disputes.
Membangun Keberlanjutan Ekonomi Kewirausahaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Pondok Labu Nabila, Shira Bier; Andika, Alif; Silalahi, Brian Bona T.; P, M. Ikmalluhur; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 18 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13864678

Abstract

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang muncul di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang. Perjanjian pembangunan milenium (The United Nations Millennium Declaration) merupakan landasan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan angka pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Upah minimum diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga mengurangi kemiskinan. Bagi pedagang atau pengusaha tidak ada upah minimum, namun pendapatannya bergantung pada pembeli yang ada. Di kawasan Pondok Labu, beberapa pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang menurun drastis seiring banyaknya situs jualan online. Dan taraf hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat. Oleh karena itu peneliti mewawancarai Camat Pondok Labu mewakili salah satu pemerintah dan dengan dibuatnya artikel ini diharapkan peneliti dapat menemukan jawaban atas keluh kesah masyarakat mengenai bagaimana pemerintah menyikapi permasalahan kemiskinan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak proyek yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pondok Labu, namun upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini kurang maksimal karena kurangnya informasi yang diperoleh pedagang mengenai program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pondok Labu. kecamatan, padahal pihak kecamatan telah menyebarkan informasi tersebut di media sosial. , kelompok remaja, kelompok RT, dan sebagainya. Selain kurangnya informasi, banyak pedagang lanjut usia yang tidak memahami penggunaan teknologi. Untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan selain dengan berwirausaha seperti berjualan di pasar, masih banyak usaha lain yang menggunakan keterampilan dan bisa membuka usaha lain seperti penjahit, tukang las, bengkel, dan lain-lain.
Co-Authors Andika, Alif Arvrian, Addyne Aulyfah Chatrine, Chatrine Desy Natalia Malinda, Maltha Muhammad Iqbal Mulyadi Mulyadi P, M. Ikmalluhur Prabangkara, Ghani Rizkianti, Wardani Sede, Alfa Immanuel Silalahi, Brian Bona T.