Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equality Before The Law JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Equality Before The Law
Rajab, Adirandi M
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Kebijakan Penangguangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik Rumlus, Muhamad Hasan; Kusmiadi, Moh Ery; Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society. Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy
Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020 Rajab, Adirandi M; Andriyan, Yoga; Muhamad, Sofyan
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 2 No 1 (2022): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v2i1.3850

Abstract

Pasca hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melahirkan beragam masalah dan kontoversi di tengah masayarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca permberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU Minerba sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka
Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Andriyan, Yoga; Rajab, Adirandi M; Hidayat, Rahmat; Muhamad, Sofyan; Munzir, Munzir
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4596

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pentingnya Naskah akademik dalam pembentukan rencana peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Naskah akdemik merupakan hasil kajian yang bersifat ilmiah, yang ditinjau secara sistematis holistic dan futuristic dari berbagai aspek ilmu, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, diperlukannya naskah akademik dalam rancangan pembentukan peraturan daerah dikarenakan suatu norma atau permasalahn yang hendak dituangkan kedalam rancangan peraturan daeraha diharapkan manciptakan hukum yang lebih baik berdasrkan asas-asas pembentukan peratuan perundang-undangan yang baik
Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada Rajab, Adirandi M; Andriyan, Yoga; Muhamad, Sofyan; Supardi, Edy
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4731

Abstract

Legalitas Mahkamah Konstitusi mengenai Kewanangan Memutus Sengketa Pilkada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu. penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep hukum positivis berupa karya penelitian investigasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti berbagai literatur, internet dan jurnal. Kemudian hasil materi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat kewangan Mahkamah Konstitusi yang di berikan oleh undang-undang dasar. Lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
HALUAN KONSTITUSI DAN KEBIJAKAN KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM TATA NEGARA Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra; Muhamad, Sofyan; Supardi, Edy; Sanaba, Hardiman F
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5814

Abstract

Kelima sila pancasila yang resmi dan sah berlaku secara konstitusional adalah sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terakhir disahkan dengan Dekrit 5 Juli 1959, ditambah dengan lampiran naskah perubahan I, II, III, dan IV yang di sahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kelima sila pancasila itu telah melewati sejarah yang panjang dsn telah mengalami lima versi rumusan yang pernah berlaku secara resmi, yaitu : pertama, rumusan piagam Jakarta atau Jakarta Charter bertanggal 22 juni 1945; kedua, rumusan pembukaan Undang Undang Dasar yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945; ketiga, rumusan Mukaddimah Konstitusi Repubik Indonesia serikat bertanggal 27 Desember 1949; keempat, rumusan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Bertanggal 15 Agustus 1950; kelima, yang berasal dari rumusan kedua, yaitu rumusan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjiwai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam pancasila. Istilah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, baik dalam versi rumusan Bung Karno maupun yamin, disebut dengan istilah “Kesejahteraan rakyat” atau “kesejahteraan” saja, bukan atau belum disebut dengan istilah “kesejahteraan sosial” ataupun dengan perkataan “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong Andriyan, Yoga; Rajab, Adirandi M; Pamungkas , Agfajrina Cindra; Muhamad, Sofyan; Rahakratat , Ramles
Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/samakta.v1i2.127

Abstract

Transformasi pemerintahan digital sangat penting dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini. Urgensi transformasi e-goverment adalah potensi peningkatan efisiensi dan pemberian layanan secara signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat merampingkan operasional, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih nyaman kepada warga. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman warga secara keseluruhan tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan fokus pada inisiatif strategis yang mendorong kemajuan masyarakat. Dari meningkatkan efisiensi dan pemberian layanan hingga mempromosikan keterlibatan warga, memanfaatkan pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat langkah-langkah keamanan siber, dan mengatasi masalah inklusivitas, keharusan bagi pemerintah untuk merangkul transformasi digital sudah jelas. Transformasi e-government menuju tata kelola yang baik membutuhkan pendekatan multi-faceted yang membahas aspek teknologi, kebijakan, dan sosial. Dengan mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, kerangka hukum, pengembangan kapasitas, dan keterlibatan warga, pemerintah dapat menyadari potensi e-government dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang inklusif. Transformasi e-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak hasil, termasuk peningkatan akses ke layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberian layanan yang efisien, tata kelola yang inklusif dan responsif, dan penguatan demokrasi. Dengan memanfaatkan kekuatan TIK, pemerintah dapat secara efektif memberikan layanan, melibatkan warga, dan meningkatkan tata kelola secara keseluruhan. Sosialisasi digital transformasi digital goverment di Pemerintah Kabupaten Sorong menjadi solusi untuk Pemerintah Kampung Jeflio maupun seluruh Pemerintahan di Kabupaten Sorong. Sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan terkait konsep e-government dan penerapan e-government.
Kebijakan Penangguangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik Rumlus, Muhamad Hasan; Kusmiadi, Moh Ery; Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.461

Abstract

Abstract In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society. Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW) WIDIYANTI, WIDIYANTI; Rajab, Adirandi M
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i1.468

Abstract

Rezim hukuman mati masih menjadi topik pembahasan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, yang menentang penggunaan hukuman mati di Indonesia, yang peneliti harapkan dapat digunakan untuk menentukan organisasi mana yang mendorong Imparsial untuk melakukan gerakan tersebut. Rekomendasi Organisasi Imparsial untuk menangani akibat dari penghapusan hukuman mati. Penelitian lapangan kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sumber informasi yang digunakan adalah primer apabila informasi tersebut berasal dari sumber LSM yang tidak memihak, maupun undang-undang, artikel dan majalah menggunakan sumber informasi lain yaitu informasi sekunder yang diperoleh dari buku-buku sebagai informasi pelengkap sumber informasi primer. Studi ini menemukan bahwa motivasi LSM Imparsial untuk menghapus hukuman mati berasal dari keyakinan bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak hanya itu LSM Imparsial menilai ada masalah dalam penerapannyadari hukuman mati. amnesti pidana, dan penggunaan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti secara ilmiah. Sebagai solusinya, Lembaga Swadaya Masyarakat non partisan mengusulkan eksekusi hukuman mati, moratorium kerja sosial dan penggantinya dengan pidana penjara atau denda. Sedangkan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an, seperti hukum pidana Islam, hukum Islam memiliki metode atau cara pelaksanaan hukuman dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dipimpin oleh LSM yang tidak memihak. hukuman bagi pelakunya, seperti rajam atau pengasingan.
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW) WIDIYANTI, WIDIYANTI; Rajab, Adirandi M
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rezim hukuman mati masih menjadi topik pembahasan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, yang menentang penggunaan hukuman mati di Indonesia, yang peneliti harapkan dapat digunakan untuk menentukan organisasi mana yang mendorong Imparsial untuk melakukan gerakan tersebut. Rekomendasi Organisasi Imparsial untuk menangani akibat dari penghapusan hukuman mati. Penelitian lapangan kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Sumber informasi yang digunakan adalah primer apabila informasi tersebut berasal dari sumber LSM yang tidak memihak, maupun undang-undang, artikel dan majalah menggunakan sumber informasi lain yaitu informasi sekunder yang diperoleh dari buku-buku sebagai informasi pelengkap sumber informasi primer. Studi ini menemukan bahwa motivasi LSM Imparsial untuk menghapus hukuman mati berasal dari keyakinan bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak hanya itu LSM Imparsial menilai ada masalah dalam penerapannyadari hukuman mati. amnesti pidana, dan penggunaan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti secara ilmiah. Sebagai solusinya, Lembaga Swadaya Masyarakat non partisan mengusulkan eksekusi hukuman mati, moratorium kerja sosial dan penggantinya dengan pidana penjara atau denda. Sedangkan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an, seperti hukum pidana Islam, hukum Islam memiliki metode atau cara pelaksanaan hukuman dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang dipimpin oleh LSM yang tidak memihak. hukuman bagi pelakunya, seperti rajam atau pengasingan.
Co-Authors Andriyan, Yoga Kusmiadi, Moh Ery Muhamad, Sofyan Munzir Munzir, Munzir Pamungkas , Agfajrina Cindra Pamungkas, Agfajrina Cindra Rahakratat , Ramles Rahmat Hidayat Sanaba, Hardiman F Supardi, Edy Widiyanti Widiyanti, Widiyanti