Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGATURAN CYBERSCURITY SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA Lutfiadi, Lutfiadi; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Mahfud, Mahfud
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2307

AbstrakKonfrontasi di dunia cyber tidak hanya berdampak pada individu, ekonomi, namun juga terhadap kedaulatan suatu negara dan stabilitas global. cyberwarfare merupakan ancaman serius. Ini juga menjadi medan perang intelijen dan meliter. Cyberspace menyediakan ruang dan sarana untuk baik mengancam ataupun melindungi warga negara dan negara itu sendiri. Untuk menghadapi tantangan itu, negara di seluruh dunia gencar mencari tahu untuk bisa memahmi secara pasti berbagai dampak dari kemajuan teknologi ini yang kemudian bermuara pada kebijakan-kebijakan regulasinya. Indonesia salah satu negara yang dikategorikan negara yang rentan akan cybercrime. Indonesia juga masih belum mempunyai payung hukum khusus mengenai cyber scurity. negara harus ikut andil dalam menangkal serangan siber bergandeng tangan dengan swasta yang salah satu yang harus dilakukannya adalah membuat kebijakan khusus terkait cyber attack. Namun terkadang kebijakan itu tidak berbanding lurus dengan harapan yang ada untuk menjamin keamanan dan kebebasan masyarakat. tidak mudah untuk menyatukan antara rasa keamanan digital dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara sebelum membuat kebijkan terkait keamanan digital harus juga memperhatikan batasan-batasan dan aturan-aturan HAM yang ada. Sehingga bisa mengharmonikan dua aspek tersebut. Oleh karena itu, dalam menyusu kebijakan harus proporsional dengan perlindungan HAM, khususnya dalam freedom of expresion and privacy. Konsekuensi dari itu, kebijakan harus merujuk pada norma-norma tentang HAM baik Internasional ataupun nasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menfokuskan kajian pada norma baik di level hukum positif, teori atau azaz-azaz hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kata Kunci: cyberscurity, Hak Asasi Manusia, Kebijakan.

MEDICAL MALPRACTICE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI BIOETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Pakendek, Adriana; Purwandi, Agustri; Heryanti, Febrina; Arianti, Melisa
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2308

AbstrakKesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan yang berupa malpraktik. Malpraktik Medis di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam dunia kesehatan. Malpraktik Medis kerap diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga Kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatannya undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya studi kepustakaan, serta teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpractice serta juga mengungkapkan medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum kesehatan. Seharusnya Indonesia membuat sebuah Undang-Undang yang secara ekplisit mengatur malpratik medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP tenaga Kesehatan. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Bioetika, Pelayanan Kesehatan, dan Hukum Kesehatan.

Criticism on Indonesia's water resource management Gunawan, Adi; Pakendek, Adriana; Heryanti, Febrina
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 3 (2023): December: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i3.191

Water is one of the primary natural resources that the state should protect as a public good to avoid commercialism and capitalist efforts and acts. However, government policies on water resources management will lead to uncontrolled exploitation of water resources in the future. Therefore, this research aimed to analyse the water resources law and provide criticism of the regulation and impact on environmental life and the public goods economy. This research was library research that used normative legal research methods. Furthermore, this research also used secondary data and qualitative discussion. The findings showed that water resources management in Indonesia led to exploitation, commercialism and international-scale capitalism that would significantly endanger environmental conditions. This condition was exacerbated by the international organisations’ efforts that sought to control water resources in Indonesia.

PREVENTION AND HANDLING OF BULLYING IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS Gunawan, Adi; Rifai, Achmad; Heryanti, Febrina; Umam, Khoirul; Siwi Hanayanti, Citra; Wahyono, Sapto; Maulana, Arief; Alfian Fatahillah, Izet
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4773-4781

Tindakan kekerasan dalam pelaksanaan pendidikan dan penegakan disiplin suatu lembaga pendidikan kerap terjadi diberbagai daerah di Indonesia bahkan dunia Internasional. Pemerintah selalu mengkapanyekan dan menangani kondisi ini secara serius guna menciptakan suasana kondusif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai oleh semua anak didik. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan lembaga Pesantren Al-Amien Prenduan, Kabupaten Sumenep Madura, program ini yang dilakasanakan oleh Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Madura sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi yang didukung sepenuhnya oleh LPPM Universitas Madura. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, mulai dari survey lokasi, interview dengan pengurus dan pimpinan pesantren, penjajakan kondisi dan pengetahuan santri pengurus, penyuluhan hukum dan pembentukan tim Anti Bullying. Secara keseluruhan kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan mendapat antusias tinggi dari semua kalangan pesantren.

The Constitutional Legitimacy of Temporary Advocate Identification in the Indonesian Legal System Lutfiadi, Lutfiadi; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Camelia, Noer Dini; Hanayanti, Citra Siwi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.295

The rejection of the Temporary Advocate Identification (TPSA) by judicial panels in court proceedings presents significant legal and constitutional concerns, particularly with respect to the principles of legal certainty and the client’s right to legal representation. This study seeks to examine the legal status of the TPSA based on Indonesia’s positive legal framework, especially in relation to Law No. 18 of 2003 on Advocates and its implementing regulations. Furthermore, it evaluates the authority of advocate organizations in issuing identification cards as a means of establishing professional legitimacy. Utilizing a normative legal method combined with case study analysis of selected judicial decisions, this research finds that although TPSA is not explicitly regulated in statutory provisions, it possesses a valid administrative foundation. The rejection of TPSA in court proceedings has adverse implications for the constitutional rights of advocates and impairs clients’ access to legal counsel. Accordingly, the study recommends the establishment of formal regulatory recognition of TPSA to promote legal equality, procedural consistency, and the effective exercise of the right to defense within the judicial system.

The Constitutional Legitimacy of Temporary Advocate Identification in the Indonesian Legal System Lutfiadi, Lutfiadi; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Camelia, Noer Dini; Hanayanti, Citra Siwi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.295

The rejection of the Temporary Advocate Identification (TPSA) by judicial panels in court proceedings presents significant legal and constitutional concerns, particularly with respect to the principles of legal certainty and the client’s right to legal representation. This study seeks to examine the legal status of the TPSA based on Indonesia’s positive legal framework, especially in relation to Law No. 18 of 2003 on Advocates and its implementing regulations. Furthermore, it evaluates the authority of advocate organizations in issuing identification cards as a means of establishing professional legitimacy. Utilizing a normative legal method combined with case study analysis of selected judicial decisions, this research finds that although TPSA is not explicitly regulated in statutory provisions, it possesses a valid administrative foundation. The rejection of TPSA in court proceedings has adverse implications for the constitutional rights of advocates and impairs clients’ access to legal counsel. Accordingly, the study recommends the establishment of formal regulatory recognition of TPSA to promote legal equality, procedural consistency, and the effective exercise of the right to defense within the judicial system.

The Legal Force of Article 1977 of the Indonesian Civil Code Regarding Ownership of Unregistered Movable Property Camelia, Noer Dini; Rifai, Achmad; Heryanti, Febrina; Lutfiadi, Lutfiadi; Hanayanti, Citra Siwi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.332

Technological and socio-economic developments have generated significant challenges for the application of Article 1977 of the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek/BW), which governs ownership of unnamed movable property. Normatively, this provision stipulates that possession is deemed equivalent to ownership. However, in practice, difficulties arise in relation to modern electronic devices such as mobile phones and laptops, which can be uniquely identified through IMEI codes or serial numbers. This study examines the binding force of Article 1977 of the Civil Code, explores the legal issues associated with the ownership of unnamed movable property, and evaluates the provision’s relevance within the contemporary socio-economic and technological context. The research employs a normative juridical approach, supported by doctrinal analysis, statutory interpretation, and review of empirical literature on movable property ownership. Findings reveal that, although Article 1977 continues to provide formal legal certainty, it fails to adequately address technological advancements. Accordingly, the integration of digital identification mechanisms is essential to ensure substantive justice and safeguard property rights.

Constitutionalism and the Debate Surrounding the Suspension of the Advocates’ Association Lutfiadi, Lutfiadi; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Camelia, Noer Dini; Purwandi, Agustri
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.333

The suspension of advocates’ Oath of Office (BAS) by the High Court raises significant concerns within the framework of Indonesian procedural law and state administration. The core issue stems from the absence of an explicit legal basis authorizing such action, which may contravene the principles of legality, constitutionalism, and the protection of advocates’ fundamental rights. This study aims to examine the legal legitimacy of the BAS suspension, evaluate its compliance with constitutional principles, and explore its philosophical implications for the role of advocates as law enforcers on a par with judges, prosecutors, and police officers. Employing a normative juridical approach with a focus on doctrinal analysis of the Advocates Law, the 1945 Constitution, relevant court decisions, and legal literature, the study finds that the BAS suspension constitutes an ultra vires act. Consequently, this measure undermines the rule of law, diminishes the independence of the legal profession, and has the potential to disrupt public access to justice, highlighting the need for more robust regulatory reforms.

Limiting the age for candidates of public officials viewed by human rights and moral perspective Lutfiadi, Lutfiadi; Camelia, Noer Dini; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Wahyono, Sapto
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.982

Elections are a key requirement of a democratic state. Democracies uphold human rights. There are human rights that can be restricted and Elections are a key requirement of a democratic state. Democracies uphold human rights. There are human rights that can be restricted and those that cannot. The right to be elected and to vote in public office is a human right that can be restricted by the state, but the restriction must be based on reasons that are in line with morality. This research aims to understand whether restrictions on the right to be elected and to vote based on age are in line with the law and morals or vice versa. This research is normative legal research that focuses on the problem of legal norms at the level of positive law, legal theories, and principles. The approaches used are legislation, literature review, conceptual approaches. The result is that all forms of restrictions on the community to participate in state life are restrictions on human rights. Restrictions on human rights are a violation of moral values. The conclusion is that a democratic state should not limit a person's right to vote and elect. The state should leave it entirely up to the people, whether they want to vote for that person or not. The Constitutional Court should not create new norms, the Constitutional Court should only have the authority to declare a certain legal norm contrary to the 1945 Constitution or not

The existence of arbitration verdict cancellation efforts regarding final and binding characteristics Camelia, Noer Dini; Lutfiadi, Lutfiadi; Heryanti, Febrina; Wardani, Win Yuli; Purwandi, Agustri
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The arbitration verdict must include a verdict implementation period. It is based on the arbitration verdict characteristics based on Article 60 AADR LAW (Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution), namely that an arbitration verdict is final, has permanent legal force, and is binding on both parties; therefore, the legal consequences do not only apply to the parties who are arbiter but also arbitration verdicts cannot be further tested for legal consequences by other institutions. However, the provisions of Article 60 AADR LAW are followed by the provisions of Article 70 AADR LAW, which allows for arbitration verdict cancellation by the District Court as in Article 71 AADR LAW. Hence, this research aims to determine the binding power of an arbitration verdict and the District Court’s authority in canceling an arbitration verdict. The research methodology was normative research with statutory and conceptual approaches. The research results stated that efforts to cancel the arbitration verdict by the District Court had implications for the loss of the final and binding characteristics of the arbitration verdict. Efforts to cancel the arbitration verdict required to reconsider its existence

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search