Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Yustitia Syura: Journal of Law
Pakendek, Adriana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP Yuliadita, Shinta; Suhaimi, Suhaimi; Ismail, Mahsun; Pakendek, Adriana
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2183

Abstract

AbstrakPencurian kotak amal majid marak terjadi di wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pencurian merupakan perbuatan dan tindakan yang di larang oleh Negara maupun Syari’at Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun penerapan teradap kasus pencurian menggunakan hokum Pidana Islam (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dari hasil pembahasan didapat informasi: pencurian dalam hukum pidana Islam diatur adalam Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan hudud sebagai hukuman utama dan ta’zir sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. 
MEDICAL MALPRACTICE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI BIOETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Pakendek, Adriana; Purwandi, Agustri; Heryanti, Febrina; Arianti, Melisa
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2308

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan yang berupa malpraktik. Malpraktik Medis di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam dunia kesehatan. Malpraktik Medis kerap diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga Kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatannya undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya studi kepustakaan, serta teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpractice serta juga mengungkapkan medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum kesehatan.  Seharusnya Indonesia membuat sebuah Undang-Undang yang secara ekplisit mengatur malpratik medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP tenaga Kesehatan. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Bioetika, Pelayanan Kesehatan, dan Hukum Kesehatan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT KECELAKAAN Pratama, M. Thoriq Maulidi; Pakendek, Adriana; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2181

Abstract

AbstrakAdanya teknologi pada zaman sekarang banyak bisnis online berkembang pesat didukung dengan sarana jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang membantu pengantaran barang sampai tujuan, namun sering terjadi kendala dalam proses pengiriman barang seperti contoh kecelakaan lalu lintas yang dialami truk pengangkut sehingga mengakibatkan kerugian materil ataupun immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecelakaan itu dapat atau tidak dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa (force majeure) karena terpenuhinya unsur-unsur yang memenuhi selama tidak ada itikad buruk dari debitur. Tanggung  jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen apabila terbukti ada unsur kelalaian/kesalahan dari debitur, namun bisa jadi debitur bebas dari pertanggungjawaban itu oleh sebab keadaan memaksa (force majeure) jika bisa membuktikan adanya peristiwa tak terduga tersebut. 
Criticism on Indonesia's water resource management Gunawan, Adi; Pakendek, Adriana; Heryanti, Febrina
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 3 (2023): December: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i3.191

Abstract

Water is one of the primary natural resources that the state should protect as a public good to avoid commercialism and capitalist efforts and acts. However, government policies on water resources management will lead to uncontrolled exploitation of water resources in the future. Therefore, this research aimed to analyse the water resources law and provide criticism of the regulation and impact on environmental life and the public goods economy. This research was library research that used normative legal research methods. Furthermore, this research also used secondary data and qualitative discussion. The findings showed that water resources management in Indonesia led to exploitation, commercialism and international-scale capitalism that would significantly endanger environmental conditions. This condition was exacerbated by the international organisations’ efforts that sought to control water resources in Indonesia.
ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan) Madina, Nura Safira; Rifai, Achmad; pakendek, adriana; Suhaimi, Suhaimi
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2528

Abstract

ABSTRAKPerlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kejahatan seksual di Kabupaten Pamekasan, dengan fokus khusus pada peran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pamekasan. Kejahatan seksual merupakan isu serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian Hukum Empiris. pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pamekasan adalah kota yang sangat memperhatikan Korban sehingga memaksimalkan segala hak-hak Korban korban kejahatan seksual bisa dipenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara DP3AKB dengan instansi terkait lainnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi korban. Perlindungan hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak_hak Korban yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami korban_korban kejahatan seksual.Sebagaimana yang telah di rasakan korban yaitu mengalami trauma yang begitu dalam. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Pamekasan
KUALIFIKASI HUKUM KESAMAAN DALAM SUATU MEREK YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN PERDATA KHUSUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) Aulia Sakti, Mohammad Nauval; pakendek, Adriana; Dwi C.A.S, Insana Melia; Taufik, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2525

Abstract

AbstrakPersaman Merek yang terjadi antara “Keen, Inc.” yang berasal dari Portland, Oregon, Amerika Serikat melawan “Keen” milik Arif yang berasal dari kota Tangerang. “Keen, Inc.” yang mengklaim dirinya sebagai Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2002 dan berkekuatan hukum sejak tahun 2003 merasa ada perusahaan lain memiliki nama serupa dan melakukan aktivitas dagang dengan produk serupa, yaitu Produk Fashion. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana maksud dari dari persamaan merek dagang antara “Keen, Inc.” dengan “Keen” serta mengetahui bagaimana tindakan hukum menangani kasus Persamaan Merek yang terjadi pada Putusan ini. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang undangan dan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Hasil Penelitian ini adalah, membuktikan bahwasannya “Keen, Inc.” merupakan satu-satunya perusahaan yang benar-benar otentik dan sudah dibuktikan mereka adalah perusahaan besar dan sudah berdiri lebih lama, ditambah pula aktivitas dagang dan investasinya sudah lebih baik dan berkembang daripada “Keen” milik Arif yang baru saja lahir. “Keen” milik Arif juga dengan mudah dikalahkan karena adanya tindakan “itikad tidak baik”. Kata kunci: persamaan merek, itikad tidak baik, merek
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail, Mahsun; Purwandi, Agustri; Subroto, Gatot; Pakendek, Adriana; Wulandari, Safitri; R., Mohammad Ilham A.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10437

Abstract

Sexual violence is currently increasing in terms of number or modus operandi committed by the perpetrator, based on the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2023 the crime of sexual violence reached 7,858 cases. The increase in sexual violence is triggered by various factors, both from family factors, the environment, and social media which are increasingly massive cornering the position of women as vulnerable to sexual violence. The method used in empirical research using a victimology approach. The results of this study show that the legal protection mechanism carried out by investigators of the PPA unit of Pamekasan Police against victims of sexual violence continues to prioritize and accommodate the legal interests of victims by cooperating with parties concerned with the protection and recovery of victims' conditions. Second, the form of legal protection carried out by providing complete information on the rights of victims both in terms of rehabilitation and recovery services, or access to legal assistance at the examination level. As well as conducting trauma healing in cases of sexual violence with the aim of a mental, emotional, and physical recovery process that aims to help victims recover from the traumatic impact caused by the experience of sexual violence.
ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ATAS INFORMASI PEMAKAIAN KONDIMEN UNTUK PENYAKIT TERTENTU Ariyanto, Rio Febri; Pakendek, Adriana; Dwi CAS, Insana Melia; purwandi, Agustri; Rifai, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2677

Abstract

Abstrak            Semakin tinggi daya konsumtif sebuah produk saat ini dan luasnya inovasi produk oleh pelaku usaha mengakibatkan daya kreativitas juga harus bisa bersaing antar produk mulai dari kemasan, bentuk, rasa, khasiat atau manfaat dari produk itu sendiri hingga kondimen atau komposisinya. Yang mana kondimen ini akan menjadi peran utama dalam sebuah produk sebagai suatu bentuk dari kandungan kandungan sebuah produk. Kondimen dalam produk harus di informasikan dengan secara terbuka dimana hal tersebut besar kaitannya dengan keadaan bahkan kesehatan dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha juga harus sesuai dengan standart dari Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman ataupun barang yang memiliki daya konsumtif seharusya sudah memahami bahwa pelaku usaha wajib memiliki itikadbaik sebagaimana yang disuratkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Itikad baik itu sendiri adalah bagian dari tanggung jawab atau ganti rugi pelaku usaha atas produk yang telah di keluarkan dan di pasarkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelasaian dari sengketa konsumen ini dapat di selesaikan oleh lembaga-lembaga yang sudah di tunjuk langsung guna untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen.Kata Kunci: Asas Itikat baik, Pelaku usaha, pemakaian kondimen
Restorative Justice dalam Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Utoro, Rio Anggid Bambang; Nadir, Nadir; Pakendek, Adriana
Syura: Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v3i1.476

Abstract

his study examines the criminal liability of children involved in traffic violations resulting in injury, viewed through the lens of restorative justice. The involvement of minors in traffic accidents often presents a legal dilemma, as it requires a careful balance between protecting the rights of victims and safeguarding the legal interests of the child offender. The primary objective of this research is to analyze the extent to which restorative justice principles can be applied to child offenders in traffic-related incidents and to identify the obstacles hindering their effective implementation. The research employs a normative juridical approach, drawing upon relevant statutory regulations, legal doctrines, and scholarly literature. The findings reveal a normative disharmony between Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, which emphasizes a retributive approach, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes restorative justice. In practice, the application of diversion mechanisms and restorative justice in cases where child traffic offenders cause injury remains suboptimal. This is due to limited understanding among law enforcement officials, the absence of clear technical guidelines, and resistance from victims or their families. The study contributes to the academic discourse by recommending regulatory harmonization and capacity building among legal institutions to realize a juvenile justice system that is fair, educational, and restorative in nature.
Stalled Village Democracy: Analyzing the Role of Village Consultative Bodies (BPD) in the Formulation of Local Regulations Syafiuddin, Syafiuddin; Nadir , Nadir; Wardani, Win Yuli; Pakendek, Adriana
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.329

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) plays a pivotal role in formulating Village Regulations (Perdes), holding strategic importance in fostering participatory and democratic village governance. Nevertheless, in practice, legislative awareness among BPD members remains limited, and community participation in the process is minimal. This study examines the effectiveness of the BPD’s legislative authority in the formulation of Village Regulations, with a focus on members’ legislative awareness, community involvement, and the structural and cultural barriers they face. Employing a juridical-sociological approach and descriptive qualitative methods, the research was conducted in three villages within Tlanakan District, Pamekasan Regency. The findings reveal that the BPD tends to be passive, often co-opted by the authority of the Village Head, and unable to exercise its legislative function independently and substantively. Community participation is largely symbolic, hindered by low regulatory literacy. The study concludes that strengthening institutional capacity and reforming local power dynamics are crucial to ensuring accountable village legislation.
Co-Authors ACHMAD RIFAI Achmad Taufik Adi Gunawan, Adi Arianti, Melisa Ariyanto, Rio Febri Aulia Sakti, Mohammad Nauval Dwi C.A.S, Insana Melia Dwi CAS, Insana Melia Heryanti, Febrina Ismail, Mahsun Madina, Nura Safira Nadir , Nadir Nadir Nadir, Nadir Pratama, M. Thoriq Maulidi Purwandi, Agustri R., Mohammad Ilham A. Sugeng, Santoso Suhaimi Suhaimi Syafiuddin Syafiuddin Utoro, Rio Anggid Bambang Wardani, Win Yuli Wulandari, Safitri Yuliadita, Shinta