Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Yustitia Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Purwandi, Agustri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MEDICAL MALPRACTICE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI BIOETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Pakendek, Adriana; Purwandi, Agustri; Heryanti, Febrina; Arianti, Melisa
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2308

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan yang berupa malpraktik. Malpraktik Medis di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam dunia kesehatan. Malpraktik Medis kerap diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga Kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatannya undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya studi kepustakaan, serta teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpractice serta juga mengungkapkan medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum kesehatan.  Seharusnya Indonesia membuat sebuah Undang-Undang yang secara ekplisit mengatur malpratik medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP tenaga Kesehatan. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Bioetika, Pelayanan Kesehatan, dan Hukum Kesehatan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT KECELAKAAN Pratama, M. Thoriq Maulidi; Pakendek, Adriana; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2181

Abstract

AbstrakAdanya teknologi pada zaman sekarang banyak bisnis online berkembang pesat didukung dengan sarana jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang membantu pengantaran barang sampai tujuan, namun sering terjadi kendala dalam proses pengiriman barang seperti contoh kecelakaan lalu lintas yang dialami truk pengangkut sehingga mengakibatkan kerugian materil ataupun immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecelakaan itu dapat atau tidak dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa (force majeure) karena terpenuhinya unsur-unsur yang memenuhi selama tidak ada itikad buruk dari debitur. Tanggung  jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen apabila terbukti ada unsur kelalaian/kesalahan dari debitur, namun bisa jadi debitur bebas dari pertanggungjawaban itu oleh sebab keadaan memaksa (force majeure) jika bisa membuktikan adanya peristiwa tak terduga tersebut. 
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail, Mahsun; Purwandi, Agustri; Subroto, Gatot; Pakendek, Adriana; Wulandari, Safitri; R., Mohammad Ilham A.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10437

Abstract

Sexual violence is currently increasing in terms of number or modus operandi committed by the perpetrator, based on the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2023 the crime of sexual violence reached 7,858 cases. The increase in sexual violence is triggered by various factors, both from family factors, the environment, and social media which are increasingly massive cornering the position of women as vulnerable to sexual violence. The method used in empirical research using a victimology approach. The results of this study show that the legal protection mechanism carried out by investigators of the PPA unit of Pamekasan Police against victims of sexual violence continues to prioritize and accommodate the legal interests of victims by cooperating with parties concerned with the protection and recovery of victims' conditions. Second, the form of legal protection carried out by providing complete information on the rights of victims both in terms of rehabilitation and recovery services, or access to legal assistance at the examination level. As well as conducting trauma healing in cases of sexual violence with the aim of a mental, emotional, and physical recovery process that aims to help victims recover from the traumatic impact caused by the experience of sexual violence.
ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ATAS INFORMASI PEMAKAIAN KONDIMEN UNTUK PENYAKIT TERTENTU Ariyanto, Rio Febri; Pakendek, Adriana; Dwi CAS, Insana Melia; purwandi, Agustri; Rifai, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2677

Abstract

Abstrak            Semakin tinggi daya konsumtif sebuah produk saat ini dan luasnya inovasi produk oleh pelaku usaha mengakibatkan daya kreativitas juga harus bisa bersaing antar produk mulai dari kemasan, bentuk, rasa, khasiat atau manfaat dari produk itu sendiri hingga kondimen atau komposisinya. Yang mana kondimen ini akan menjadi peran utama dalam sebuah produk sebagai suatu bentuk dari kandungan kandungan sebuah produk. Kondimen dalam produk harus di informasikan dengan secara terbuka dimana hal tersebut besar kaitannya dengan keadaan bahkan kesehatan dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha juga harus sesuai dengan standart dari Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman ataupun barang yang memiliki daya konsumtif seharusya sudah memahami bahwa pelaku usaha wajib memiliki itikadbaik sebagaimana yang disuratkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Itikad baik itu sendiri adalah bagian dari tanggung jawab atau ganti rugi pelaku usaha atas produk yang telah di keluarkan dan di pasarkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelasaian dari sengketa konsumen ini dapat di selesaikan oleh lembaga-lembaga yang sudah di tunjuk langsung guna untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen.Kata Kunci: Asas Itikat baik, Pelaku usaha, pemakaian kondimen
Constitutionalism and the Debate Surrounding the Suspension of the Advocates’ Association Lutfiadi, Lutfiadi; Wardani, Win Yuli; Heryanti, Febrina; Camelia, Noer Dini; Purwandi, Agustri
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.333

Abstract

The suspension of advocates’ Oath of Office (BAS) by the High Court raises significant concerns within the framework of Indonesian procedural law and state administration. The core issue stems from the absence of an explicit legal basis authorizing such action, which may contravene the principles of legality, constitutionalism, and the protection of advocates’ fundamental rights. This study aims to examine the legal legitimacy of the BAS suspension, evaluate its compliance with constitutional principles, and explore its philosophical implications for the role of advocates as law enforcers on a par with judges, prosecutors, and police officers. Employing a normative juridical approach with a focus on doctrinal analysis of the Advocates Law, the 1945 Constitution, relevant court decisions, and legal literature, the study finds that the BAS suspension constitutes an ultra vires act. Consequently, this measure undermines the rule of law, diminishes the independence of the legal profession, and has the potential to disrupt public access to justice, highlighting the need for more robust regulatory reforms.
Pemberdayaan Karang Taruna Tangkal Radikalisme melalui Revitalisasi Social Culture Madura (Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan) Rozi, Mohammad Fahrur; Suhaimi, Suhaimi; Purwandi, Agustri; Wahyono, Sapto; Ismail, Mahsun; Rifai, Achmad
Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : CV Litera Inti Aksara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61813/jlppm.v4i2.226

Abstract

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menangakal dan mencegah paham radikalisme melalui kearifan lokal social culture Madura. Dengan bermitrakan Karang Taruna Persada (Persatuan Pemuda) Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pemberdayaan masyarakat ini, memposisikan karang taruna sebagai objek utama dalam mentrasnformasikan pemahaman tentang radikalisme dan diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai social culture dengan beberapa tahapan-tahapan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa metode diantaranya: pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Keempat tahapan dan metode di atas merupakan tahapan kegiatan pelakasanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan berbasis komunitas untuk melahirkan generasi muda Karang Taruna Persada menjadi generas muda yang memiliki nilai hablu min al-allah wa hablu min al-nas, nasionalisme dan patriotism dengan menjunjung tinggi ideologi negara republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Co-Authors ACHMAD RIFAI Arianti, Melisa Ariyanto, Rio Febri Camelia, Noer Dini Dwi CAS, Insana Melia Heryanti, Febrina Ismail, Mahsun Lutfiadi, Lutfiadi Mohammad Fahrur Rozi Pakendek, Adriana Pratama, M. Thoriq Maulidi R., Mohammad Ilham A. Sugeng, Santoso Suhaimi Suhaimi Wahyono, Sapto Wardani, Win Yuli Wulandari, Safitri