Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review jurnal hukum das sollen Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Journal of Law, Poliitic and Humanities
Dewi Nadya Maharani
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MENYOAL KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG JAM OPERASIONAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH STUDI KASUS WARUNG MADURA Sulistyowati; Suryadi; Dewi Nadya Maharani; Gilang Lintar Qaliabo
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3438

Abstract

Kontroversi mengenai warung Madura yang buka 24 jam telah menjadi topik hangat di berbagai media. Isu ini muncul setelah beberapa pemilik minimarket di Bali mengeluhkan bahwa warung Madura yang beroperasi sepanjang waktu mengancam eksistensi ritel modern (minimarket). Minimarket diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi jam operasional mereka, sementara warung Madura tidak terikat oleh aturan yang sama. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Arif Rahman, sempat mengimbau agar warung Madura tidak buka 24 jam. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang warung Madura beroperasi sepanjang waktu. Teten juga menekankan pentingnya warung Madura dalam mendukung perekonomian lokal dan menyediakan produk dengan harga terjangkau. Polemik ini menyoroti ketegangan antara ritel modern dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung semua pihak. Evaluasi terhadap kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM sedang dilakukan untuk memastikan iklim usaha yang sehat.
Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia Sulistyowati, Sulistyowati; Dewi Nadya Maharani; Indri Palindangan; Gusti Bintang Maharaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2098

Abstract

Election dispute management is a vital element in maintaining the integrity of the democratic process in Indonesia. Electoral conflicts can arise at various stages, from the nomination process, campaigning, voting, to the determination of election results. Therefore, it is very important to have an effective and fair mechanism to resolve such disputes. This study examines the mechanisms and institutions involved in the resolution of electoral disputes in Indonesia. Reviewing the development of regulations related to election disputes and efforts to improve the system that has been done, including the role of the Constitutional Court, the election supervisory board, and the General Election Commission. The author uses qualitative research methods by collecting data from various literature sourced from the internet. This study aims to provide a comprehensive overview of how to resolve electoral disputes, as well as to identify challenges and opportunities in the improvement of the electoral dispute resolution system. With a better understanding of existing mechanisms and regulations, it is expected to increase public confidence in the electoral process and strengthen democracy in Indonesia. This study evaluates various efforts that have been made to improve the electoral dispute resolution system, such as regulatory reform, capacity building of related institutions, and community participation in overseeing the electoral process. Thus, it is expected that the results of this study can contribute significantly to the development of the democratic system in Indonesia.
The Importance of Specifying The Plaintiff's Boundaries In The Legal Regulations Concerning The Environment In Indonesia Sulistyowati, Sulistyowati; Otong Rosadi; Ahwan Fanani; Dewi Nadya Maharani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.425

Abstract

It is important for the government to be actively involved in creating a balanced ecosystem, with the role of the community being a key factor. To maximize the community's contribution, it is recommended that environmental laws grant legal status to non-governmental organizations in this field, enabling them to file dispute resolution applications in the Administrative Court. Non-governmental organizations with legal status that emphasize their goal of preserving the environment can file lawsuits in court, as explained in Decision No. 41/G/LH/2018/PTUN. PBR in the Administrative Court of Pekanbaru, serving as the main subject of this research with a normative juridical approach. In conclusion, challenges arise when the scope of non-governmental organizations in filing lawsuits is too broad, resulting in multiple interpretations and potential harm to other parties. The suggestion is to revise the Environmental Law to address the legal standing limitations of non-governmental organizations as plaintiffs in the Administrative Court, making it more effective in enforcing the law and maintaining ecosystem balance.
Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Sulistyowati; Adji Suradji Muhammad; Dewi Nadya Maharani; Gusti Bintang Maharaja
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.504

Abstract

Mengintegrasikan hukum adat secara lebih efektif dalam sistem hukum nasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam sejarah, hukum adat memainkan peran vital dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat adat, namun pergeseran peran terjadi seiring dengan perkembangan zaman, digantikan oleh hukum positif. Pergantian ini tidak hanya menciptakan pergeseran peran, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti blind-spot dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam administrasi KTP, hanya enam agama resmi yang diakui, mengabaikan keberagaman kepercayaan masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode domain analysis untuk menjelajahi problematika hukum tertulis dan tidak tertulis dalam domain komunitas adat. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen hukum dan perundang-undangan, serta laporan mengenai pertentangan antara hukum adat dan hukum negara di masyarakat marjinal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya refleksi dan pembaharuan dalam kebijakan publik untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat adat dapat mengatasi blind-spot, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dan memecahkan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks perkembangan hukum positif.
Co-Authors Adji Suradji Muhammad Ahwan Fanani Gilang Lintar Qaliabo Gusti Bintang Maharaja Indri Palindangan Otong Rosadi Sulistyowati Sulistyowati Sulistyowati Suryadi