Turnip, Gebi Emada
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Effectiveness of Legal Aid Standards for Suspects in the Indonesian Criminal Justice System in Achieving Access to Justice Tri Utami, Nurani Ajeng; Oktobrian, Dwiki; Dwi Cahyani, Enny; Turnip, Gebi Emada; Safitri, Fadia Rahma
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249

Abstract

The implementation of legal aid service standards, as outlined in Regulation No. 4 of 2021 by the Minister of Law and Human Rights of Indonesia, was expected to enhance the quality of legal aid services. However, in reality, suspects continue to experience inconsistent access to their rights, especially within the criminal justice system. This study aims to investigate the application of these standards across the police, prosecutor's office, and court sectors. Employing an empirical juridical approach with a qualitative and comparative study method, data was gathered through interviews and literature review, then analyzed using content and comparative analysis techniques. The findings reveal that the enforcement of legal aid service standards in the criminal justice system has been ineffective, marked by frequent violations of suspects' rights. These violations include providing indirect assistance, inadequate representation at various stages of trials, appointing advocates not affiliated with accredited LBH (Legal Aid Institute), and advocates displaying insufficient responsiveness and engagement in assisting suspects. Such violations significantly hinder suspects' access to justice within the criminal justice system.
Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto) Turnip, Gebi Emada
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16086

Abstract

Negara terbebani dengan biaya sosial terhadap terpidana pada perkara tindak pidana korupsi yang tidak kooperatif membuat denda yang ditetapkan dalam putusan pemidanaan. Hal ini tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional yang saat ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artikel ini merupakan penelitian sosiologis, data primer diperoleh dari wawancara kepada Jaksa Eksekutor dan data sekunder diperoleh dari penelusuran regulasi, berkas perkara, dan referensi. Temuan dalam artikel ini, prosedur eksekusi pidana denda membuka kesempatan bagi Terpidana untuk tidak membayar melalui subsider pidana kurungan, di Kejaksaan Negeri Purwokerto tercatat bahwa hanya 20% terpidana yang membayar denda pada perkara tindak pidana korupsi. Pidana denda dilaksanakan selama kurun waktu 7 hari, penagihan jaksa eksekutor kepada terpidana bersifat konfirmasi, bukan untuk memaksa terpidana membayar denda. Beberapa kendala dalam eksekusi pidana denda ini adalah belum tersedianya kewenangan bagi jaksa untuk menyita kekayaan terpidana dan rendahnya kesadaran terpidana untuk membayar denda. Artikel ini menyarankan agar ketentuan pelaksanaan pidana denda direvisi dengan cara menguatkan kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penagihan pidana denda dengan cara penyitaan, karena peningkatan keberhasilan penagihan juga dapat menambah potensi pendapatan negara melalui sektor bukan pajak.Kata Kunci: Eksekusi; Pidana Denda; Tindak Pidana Korupsi.