Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal hukum IUS PUBLICUM Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jurnal Hukum dan Sosial Politik Primagraha Law Review
Pratistita, Made Wipra
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK MARLIN (ASTRA HONDA MOTOR) OLEH TREK BICYCLE CORPORATION (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUS-HKI/2024) Pratistita, Made Wipra; Suherman, Suherman
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 1 (2024): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i1.4536

Abstract

Seringkali pengajuan gugatan penghapusan merek tidak dapat diterima diakibatkan adanya suatu kesulitan dalam membedakan gugatan pembatalan merek dengan gugatan penghapusan merek seperti contoh pada kasus pengajuan gugatan penghapusan merek marlin yang dilakukan oleh Trek Bicycle Corporation, sehingga diperlukan suatu penelitian untuk membedah ketentuan isi gugatan penghapusan merek yang dapat dibedakan dengan gugatan pembatalan merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam isi gugatan penghapusan merek terdaftar terkait merek yang tidak pernah digunakan dalam operasional usaha komersial oleh pemilik merek. Penulis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan sumber hukum utama seperti putusan dan peraturan perundang-undangan merek hingga sumber hukum sekunder seperti buku dan artikel tentang penghapusan merek. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ketentuan isi dalam gugatan penghapusan merek hanya cukup menunjukkan merek terdaftar tidak digunakan dalam operasi komersial selama kurun waktu 3 tahun terus-menerus.
Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pratistita, Made Wipra; Irwan Triadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1357

Abstract

Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait peran dari Komite Kebijakan Industri pertahanan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Melalui metode kajian penelitian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian terhadap perubahan peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa peran dari Komite Kebijakan Indutri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara dipindahkan kepada Kementerian pertahanan
ANALISIS HUKUM PROGRAM KEBEBASAN BERIBADAH DAN PERAWATAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF POSITIVISME HUKUM Pratistita, Made Wipra
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.165

Abstract

Artikel ini mengkaji program Asta Cita yang diusung oleh peserta pemenang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden di tahun 2024 dari nomor urut 02 bernama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang salah satu programnya yaitu Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah yang dipandang sebagai solusi dari persoalan kebebasan mendirikan tempat ibadah di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif dengan metode analisis data hukum bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk dapat mensukseskan program yang diusung oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya yaitu dengan melakukan pembenahan regulasi yang mengatur terkait pendirian rumah ibadah yang selama ini menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu khususnya minoritas.
Analisis Hukum Tanggung Jawab Scribd Terhadap Unggahan Dokumen Informasi Akses Virtual Private Network (Vpn) Pratistita, Made Wipra
Primagraha Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/yn9cja79

Abstract

Activities in exchanging information and sharing knowledge through internet network-based facilities are one part of Digital Literacy. However, these information exchange activities are sometimes vulnerable to leakage of confidential information. One of them is related to the case of uploading state documents containing confidential information on the SCRIBD website. In this article written using normative legal research methodology, primary legal sources from legislation regarding the operation of electronic systems and secondary legal materials in the form of books and articles on informatics law are used. The resulting conclusion is that regulations in Indonesia need to be updated in an effort to hold electronic system operators legally accountable for uploading documents that are prohibited by statutory regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT INDUSTRI PELEBURAN LIMBAH DAUR ULANG ALUMINIUM Pratistita, Made Wipra; Triadi, Irwan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.90

Abstract

Aluminum is a metal that is used as a basic material for making human equipment products. Aluminum products that are not used often become rubbish or waste that can be recycled. Recycling of aluminum waste is carried out by smelting. The aluminum smelting process of course produces gas emissions which, when released into the wild, have an impact on reducing the quality of clean air. This research discusses the extent to which legal protection can be provided for the behavior of the aluminum smelting industry which disposes of waste gas from its smelting into the wild when viewed from statutory regulations. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles regarding the management of hazardous and toxic waste. The conclusion obtained in this paper is that the disposal of gas resulting from smelting aluminum waste that exceeds air quality standards can be subject to law enforcement processes based on applicable statutory provisions.
Co-Authors Irwan Triadi Suherman, Suherman Triadi, Irwan