Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Malikussaleh Mengabdi Journal of Law and Justice
Hasbi, Yusrizal
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING (Studi Putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe) Dewiana, Dewiana; Hasbi, Yusrizal; Saputra, Ferdy
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16099

Abstract

The increase in internet users makes cyberbullying a threat to various groups. Cyberbullying behavior may increase due to the anonymity afforded by online interactions. The cyber world has a significant impact on various aspects of people's lives, but this influence is not always positive and can have negative impacts. Currently, cyber crime provisions in Indonesia are mainly regulated in the ITE Law which focuses more on electronic transactions than cyber crime. The lack of specific regulations regarding Cyberbullying in the ITE Law highlights the need for the government to address this problem and provide stronger protection for victims by defining Cyberbullying and taking firm action against violators.
Penguatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melalui Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin, Jamaluddin; Yulia, Yulia; Yusrizal, Yusrizal; Hasbi, Yusrizal; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 3, No 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.20359

Abstract

Artikel ini mendasari pada pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024. Tujuan pelaksanaan debat publik dalam pelaksanaan Pilkada adalah untuk memberi ruang penilaian terhadap kemampuan calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Aceh Utara. Solusi yang ditawarkan bahwa agar pelaksanaan debat publik dilaksanakan dengan memberikan waktu yang cukup dalam persiapan debat dan penentuan tema-tema debat sesuai isu-isu pembangunan yang mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Metode pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara dengan membentuk Panitia dan Tim Panelis untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu strategis.
Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Hasbi, Yusrizal
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2 (2024): Hukum Artificial Intelligence
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v1i2.119

Abstract

Persoalan narkotika menunjukkan bahwa masalah tersebut bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk penanganannya. Pemahaman yang mendalam mengenai sejarah, dampak, regulasi, dan perspektif filosofis dari tindak pidana narkotika sangat penting untuk menyusun kebijakan yang efektif dan adil. Permasalahan tindak pidana narkotika merupakan isu krusial yang mengancam stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tindak pidana narkotika dari dua perspektif tersebut, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya penanggulangan narkotika yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini akan mengkaji pendekatan hukum dan filsafat dalam menangani tindak pidana narkotika untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual terkait narkotika dalam perspektif hukum Islam dan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum, tindak pidana ini diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam hukum Islam, penggunaan dan peredaran narkotika dikategorikan sebagai tindakan haram yang dilarang secara tegas. Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelarangan zat-zat yang merusak akal dan kesehatan. Sementara itu, dalam perspektif filsafat, tindak pidana narkotika menyentuh aspek moralitas, kebebasan individu, dan tanggung jawab sosial.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn) Tika, Tika; Hasbi, Yusrizal; Thani, Shira
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19233

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang sering di alami perempuan, kekerasan fisik dan psikis. Hukum KDRT bertujuan melindungi korban, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menegakkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/Pn Ttn, seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang kemudian berujung pada laporan polisi dan hukuman penjara bagi pelaku. Namun kenyataanya hukuman tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan adalah pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu hukum dan Sifat Penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari primer dan tersier. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus KDRT ini lebih dominan memberikan pertimbangan yuridis dari pada non-yuridisnya, pertimbangan hakim secara yuridisnya mengacu pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan hukuman penjara enam bulan sedangkan secara non yuridisnya hakim menimbang bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan pertama kali melakukan tindakan tersebut atau baru di pidananya namun perbedaan tuntutan jaksa hukuman 8 bulan sedangkan hakim menuntut 6 bulan hukuman dan denda 5 ribu rupiah. Penerapan yang diberikan belum terlalu efektif, karena tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan semestinya Undang-Undang perlu diperhatikan kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT.
Criminalising Women, Silencing Victims: Human Rights and Sharia Enforcement in Aceh Hasbi, Yusrizal; Saputra, Ferdy; Iskandar, Hadi; Rasyid, Laila Muhammad; Harun, Harun
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i1.29635

Abstract

This study critically examines the role of Islamic law and local customs (adat) in Aceh in shaping criminalisation processes and victims’ rights, particularly focusing on the protection of women. Aceh, endowed with special autonomy within Indonesia, presents a unique legal framework that blends Islamic law (Sharia) with indigenous customary law, creating a hybrid legal environment grounded in both religious doctrine and cultural values. Although often perceived as rigid, Acehnese Islamic law incorporates a humanist ethos that prioritises community harmony and upholds women’s dignity. Using normative legal research methods, with a conceptual approach and scientific interpretation, the research evaluates the extent to which the current legal system aligns with national and international human rights standards. Specifically, it focuses on how legal norms are formulated, interpreted, and applied in cases of gender-based violence. By examining academic literature and legal analyses, this study underscores the importance of a balanced approach within Aceh’s legal framework, one that respects Islamic values and cultural traditions while strengthening the protection of women’s rights. The study’s main contribution lies in its normative critique of Aceh’s dual legal system and its recommendation to harmonise Islamic legal norms with international human rights obligations. By proposing a rights-based recalibration of the existing framework, the research offers a pathway to enhance legal protections, improve access to justice, and ensure that Islamic law functions as a means of empowerment rather than marginalisation. This review provides critical insights into the complexities of Aceh’s Islamic legal system and its broader societal implications.
Islamic Law and the Constitution: Analyzing the Compatibility of Religion-Based Legislation in Indonesia Iskandar, Hadi; Hasbi, Yusrizal; Idami, Zahratul; Saputra, Ferdy
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.11652

Abstract

This study explores the constitutional compatibility of religion-based legislation in Indonesia, particularly laws influenced by Islamic jurisprudence, within the framework of the 1945 Constitution. As a Muslim-majority nation that embraces both religious values and democratic pluralism, Indonesia faces ongoing tensions between the demands for the formalization of Islamic norms and the constitutional commitment to human rights, legal equality, and religious freedom. The expansion of Sharia-inspired by laws at the regional level and Islamic influences in national statutes underscore the urgency of addressing this legal-religious interplay. While existing scholarship has addressed the sociopolitical and administrative aspects of religion-based lawmaking, there remains a lack of doctrinal analysis focused on constitutional alignment. This study employs a legal research method, which focuses on the analysis of legal norms, statutory regulations, and constitutional principles as textual constructs. This research fills that gap by applying a juridical-doctrinal approach to evaluate whether such legislation adheres to principles enshrined in the Constitution, including legal certainty, non-discrimination, and constitutional supremacy. Through critical analysis of legislation and Constitutional Court decisions, the study demonstrates that while certain religious laws can coexist with Pancasila and constitutional values, many pose substantive challenges to Indonesia’s legal order. The findings contribute to broader debates on legal pluralism, constitutionalism, and the appropriate role of religion in legislation, offering normative guidance for aligning religious norms with democratic constitutional principles.
Co-Authors Dewiana, Dewiana Ferdy Saputra Hadi Iskandar Harun Harun Jamaluddin Jamaluddin Rasyid, Laila Muhammad Tasyukur, Tasyukur Thani, Shira Tika, Tika Yulia Yulia Yusrizal Yusrizal Zahratul Idami