Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Indonesia Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ferdy Saputra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (849.425 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v6i1.2264

Abstract

In the use of checks and bilyet giro as collateral for debt which results in legal consequences, both in the form of criminal law and civil law, checks and bilyet giro as bank products are closely related to banking law. The link is due to the fact that state and private banks are the parties that issue checks and bilyet giro. As a result of the use of checks and demand deposits that develop within the community, banks as issuers of checks and giro checks are often made to participate in legal issues carried out by their customers. Bank participation in legal matters, at a minimum, provides Investigators with information about checking accounts on behalf of their customers. Therefore, it is necessary to regulate the banking sector which regulates the use of checks and bank notes, specifically on what usage criteria can be categorized as criminal acts, and vice versa which use criteria can be categorized as private / civil legal relations
Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah menjadi sorotan umum,. Mulai dari terbongkarnya peredaran narkoba dari lapas, sogok menyogok narapidana dengan petugas, sampai kasus-kasus moralitas. Sehingga kredibelitas lapas sebegai lembaga pembinaan dan pemasyarakatan dipertanyakan. Seharusnya peran dan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan harus sesuai dengan Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menjawab itu semua penelitian ini akan menkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana norma hukum digunakan sebagai dasar berpijak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil pencarian mendalam dari berbagai bahan hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini.
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan) Nurhafni, Nurhafni; Saputra, Ferdy; Hamdani, Hamdani
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang sering muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lapas 1 Medan dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana teroris diatur oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018, yang mengklasifikasikan narapidana berdasarkan risiko: tinggi, sedang, dan rendah. Di Lapas Kelas 1 Medan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui program rehabilitasi dan deradikalisasi yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini bertujuan mengubah perilaku antisosial narapidana, meningkatkan ketaqwaan, intelektual, sikap, dan keahlian kerja mereka agar siap kembali ke masyarakat dan tidak melakukan resedivisme. Kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi masalah administratif, kekurangan tenaga ahli, peraturan yang kurang jelas, pandangan negatif masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan upaya sosialisasi yang lebih intensif. Upaya deradikalisasi penting untuk menghilangkan ideologi radikal dan menggantinya dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan menyeluruhPEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan) 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Aktif; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16893

Abstract

Penelitian ini membahas pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Fokusnya adalah ketentuan hukum tentang pengulangan kejahatan, upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan, dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan pustaka serta wawancara dengan staf Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe memberikan pembinaan spiritual dan keterampilan kepada narapidana, serta program asimilasi untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, over kapasitas menjadi kendala utama yang mengurangi efektivitas pembinaan. Solusi yang diusulkan adalah pemberian remisi untuk mengurangi jumlah narapidana. Implikasi penelitian ini adalah perlunya regulasi khusus mengenai tindak pidana pengulangan kejahatan (residivisme) dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Helvina; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16958

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimna bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe, yang di atur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang pengulangan kejahatan, upaya Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metodel penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis di Lapas Kelas IIA Lokseumawe belumlah efektif. Adapun factor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis yaitu tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis satu dengan yang lainnya dan pelaku yang bukan residivis, terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku residivis dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas.
PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN Mutia, Salsabilla; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727

Abstract

This study aims to examine the application of restorative justice in domestic violence cases at the Bireuen District Prosecutor's Office. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is that the efforts made by the Prosecutor's Office in implementing mediation follow the Attorney General's regulations Number 15 of 2020 in article 5 paragraph 1 concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice which is carried out for 14 days from the time the letter is submitted by the investigator to the Prosecutor's Office. There is also an obstacle that occurs during the mediation settlement process, namely the difficulty of uniting the opinions of the victim and the perpetrator in order to reach a mutual agreement. Furthermore, the pattern of mediation carried out by the Bireuen District Prosecutor's Office is mediation in court in accordance with the JAMPIDUM circular (Junior Attorney General for General Crimes) starting from RJ.1 to RJ.16.Keywords: Restorative Justice, Violence, Domestic.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan) Hakim, Fhaorozhe Rezky; Johari, Johari; Saputra, Ferdy
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17152

Abstract

ABSTRACKThe rights of female prisoners are inherently linked to their reproductive functions, ensuring they are guaranteed and protected by law. Therefore, the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan is crucial to study and research. The objective of this research is to understand the perspectives and efforts in combating crimes committed by female prisoners, as well as to identify the challenges faced by the penitentiary in handling female inmates.This research method employs qualitative research with an empirical juridical approach. Qualitative methods seek deep understanding of phenomena or events by collecting empirical data through interviews, observations, and analysis. The descriptive nature of this method aims to depict or provide a comprehensive picture of the researched object based on collected data or samples, without generalized analysis or conclusions.The research findings indicate that the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan still has several shortcomings that need to be addressed by the penitentiary, including improvements in facilities and competent healthcare partners.Keywords: Fulfillment, The Rights, Prisoners, Female
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING (Studi Putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe) Dewiana, Dewiana; Hasbi, Yusrizal; Saputra, Ferdy
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16099

Abstract

The increase in internet users makes cyberbullying a threat to various groups. Cyberbullying behavior may increase due to the anonymity afforded by online interactions. The cyber world has a significant impact on various aspects of people's lives, but this influence is not always positive and can have negative impacts. Currently, cyber crime provisions in Indonesia are mainly regulated in the ITE Law which focuses more on electronic transactions than cyber crime. The lack of specific regulations regarding Cyberbullying in the ITE Law highlights the need for the government to address this problem and provide stronger protection for victims by defining Cyberbullying and taking firm action against violators.
Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi di Kota Banda Aceh) Iskandar, Hadi; Bahreisy, Budi; Saputra, Ferdy; Asmara, Romi; Yusrizal, Yusrizal; Hidayat, Hidayat
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 4, No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v4i1.4488

Abstract

The development of technology and information in the form of the internet has grown rapidly. Not only for the elderly, but also for young people who use it, the increasingly easy use of the internet has been misused for gambling games. Initially people access online games, then out of curiosity and curiosity, people follow online gambling. Online games as an unreal virtual space make users free to do things that are prohibited in life, both in religious norms and prohibited by law, such as online gambling. Based on this background, the formulation of the problem from this legal counseling is how the criteria for online gambling criminal acts and how to sanction online gambling crimes in the perspective of Islamic law and national law. This legal counseling activity is carried out using lecture and discussion methods. Participants were given motivation and understanding about understanding online gambling in the perspective of Islamic criminal law and national criminal law. In addition, participants were given material on the importance of understanding the criteria for acts of online gambling and the sanctions of online gambling crimes. The objectives of the service to the millennial generation in Banda Aceh City are to: 1). Provide knowledge about the criteria for online gambling crimes and 2). Providing understanding to the millennial generation about online gambling criminal sanctions in the perspective of Islamic Law and National Law. this is also part of capturing problems that occur in society.
Polymorphism of IGF-1/RsaI and Carcass Percentage Variation in Sumba Ongole (SO) Cattle Agung, Paskah Partogi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis Vol 9, No 2 (2022): JITRO, May
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.318 KB) | DOI: 10.33772/jitro.v9i2.21248

Abstract

Beef cattle have a different carcass percentage according to the breed. The percentage of carcass in livestock is an important indicator to determine the potential for meat obtained from cattle. IGF-1 is a gene from the growth gene family which is known to have an influence on the percentage of carcass. A total of 445 samples of Sumba Ongole cattle (156 males and 289 females) were used for genotyping using PCR-RFLP. A total of 237 carcass percentage data were obtained in this study. Data were performed using POPGENE version 1.32 and Microsoft Excel for genetic data and descriptive statistics, respectively. The intensively reared cattle have a higher carcass percentage than the cattle that were reared traditionally. The IGF-1/RsaI in the SO cattle was polymorphic with two alelles (C and T) and three genotype (CC, TT, and CT) but has low values of heterozygosity. The C allele frequency was 0.0034 and T allele frequency was 0.9966. Further studies in larger population are needed to validate the IGF1/RsaI as a candidate genetic marker in the SO cattle.
Co-Authors Afrizal Laia, Yusrat Arif Rahman Budi Bahreisy Dewiana, Dewiana Elidar Sari Emirsya, Melfa Fahrezi, Fahrezi Fauzah Nur Aksa Hadi Iskandar Hakim, Fhaorozhe Rezky Hamdani Hamdani Harun Harun Hasbi, Yusrizal Helvina, Aktif Helvina, Helvina Hidayat Hidayat Imawan , Bambang Isnaini Zulkarnain Johari Johari Maulida, Istifalia Muhammad Rasyid, Laila Mutia, Salsabilla Nur Hafni Pamungkas, Pulung Priyo Paskah Partogi Agung Prayogi, Aldi Rasyid, Laila Muhammad Romi Asmara Rusandi Noor savina, savina Subaidi, Joelman Sumiadi, Sumiadi Utami, Dyah Putri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Zahratul Idami