Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Tasyukur, Tasyukur
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe PG, Eko Gani; Mukalmin, Muksalmina; Hidayat; Tasyukur, Tasyukur
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2023): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.252 KB) | DOI: 10.56857/jtb.v9i2.24

Abstract

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan jasa katering bersertifikat halal mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, bagaimana kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH Aceh telah berlaku selama 6 tahun, namun belum berjalan dengan baik, data penelitian menunjukkan bahwa usaha ketring yang didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengawasan secara otonom, tidak ada pelimpahan wewenang dari LPPOM MPU Provinsi. MPU Kota Lhokseumawe hanya berpartisipasi dalam Program LPPOM Provinsi. Disarankan kepada MPU Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Para pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan
Penguatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melalui Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin, Jamaluddin; Yulia, Yulia; Yusrizal, Yusrizal; Hasbi, Yusrizal; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 3, No 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.20359

Abstract

Artikel ini mendasari pada pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024. Tujuan pelaksanaan debat publik dalam pelaksanaan Pilkada adalah untuk memberi ruang penilaian terhadap kemampuan calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Aceh Utara. Solusi yang ditawarkan bahwa agar pelaksanaan debat publik dilaksanakan dengan memberikan waktu yang cukup dalam persiapan debat dan penentuan tema-tema debat sesuai isu-isu pembangunan yang mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Metode pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara dengan membentuk Panitia dan Tim Panelis untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu strategis.
Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah: Building North Aceh Regional Government Participation in Preparation Qanun Concerning Regional Asset Management Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal; Muammar, Muammar; Tasyukur, Tasyukur; Gani, Fauzi A.
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 5 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333

Abstract

The qanun design process refers to Aceh Qanun Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Qanuns. Article 22 of the Qanun states that the community provides verbal/written input in forming the Qanun. North Aceh Regional Government participation and community input on the draft revision of regional property management qanun was carried out through Focus Group Discussions (FGD). Existing Qanuns related to Regional Property must be adjusted to Government Regulation 28 of 2020 concerning the Management of State or Regional Property. This activity was carried out as a Focus Group Discussion (FGD) with stages of material delivery, question and answer, and interviews. This activity aims to obtain input on the draft qanun regarding managing goods owned by the North Aceh Regency area. Participants in this activity are government elements, community leaders, academics, and NGOs. After the FGD was carried out, the draft qanun was revised based on input to perfect the raqan, including the need for perfect administration of regional property from the planning stage to destroying assets belonging to the North Aceh Regency region. Apart from that, it is necessary to maintain and secure regional property so that the value and quality of assets are always maintained. Then, a good understanding is needed for regional property managers so they can carry out management properly and correctly by the mechanisms provided by law.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina, Muksalmina; Thani, Shira; Yustisi, Nabhani; Tasyukur, Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm) Putriani, Putriani; Nur, Muhammad; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penambangan ilegal menunjukkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang mewajibkan izin dalam aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penambangan dan penjualan tanah timbun tanpa IUP dan dijatuhi pidana penjara 4 bulan. Majelis Hakim dinilai telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional berdasarkan alat bukti dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Meskipun proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai prosedur, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap perlunya pendekatan korektif-edukatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, serta usulan penguatan regulasi melalui sistem perizinan pertambangan rakyat yang adaptif dan berbasis digital. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap tambang ilegal sudah memiliki dasar yang kuat, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih partisipatif dan inovatif. Saran yang diajukan yaitu perlunya reformasi sistem izin pertambangan rakyat yang inklusif, transparan, dan terintegrasi.
Co-Authors Eko Gani PG Faisal Faisal Gani, Fauzi A. Hasbi, Yusrizal Hidayat, Hidayat Jamaluddin Jamaluddin Muammar Muammar, Muammar Muhammad Nur Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Putriani, Putriani Sugeng, Santoso Thani, Shira Yulia Yulia Yusrizal Yusrizal Yustisi, Nabhani