Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara UNES Journal of Swara Justisia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Tasyukur, Tasyukur
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe PG, Eko Gani; Mukalmin, Muksalmina; Hidayat; Tasyukur, Tasyukur
JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2023): JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.252 KB) | DOI: 10.56857/jtb.v9i2.24

Abstract

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan jasa katering bersertifikat halal mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, bagaimana kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH Aceh telah berlaku selama 6 tahun, namun belum berjalan dengan baik, data penelitian menunjukkan bahwa usaha ketring yang didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengawasan secara otonom, tidak ada pelimpahan wewenang dari LPPOM MPU Provinsi. MPU Kota Lhokseumawe hanya berpartisipasi dalam Program LPPOM Provinsi. Disarankan kepada MPU Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Para pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan
Penguatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melalui Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin, Jamaluddin; Yulia, Yulia; Yusrizal, Yusrizal; Hasbi, Yusrizal; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.20359

Abstract

Artikel ini mendasari pada pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024. Tujuan pelaksanaan debat publik dalam pelaksanaan Pilkada adalah untuk memberi ruang penilaian terhadap kemampuan calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Aceh Utara. Solusi yang ditawarkan bahwa agar pelaksanaan debat publik dilaksanakan dengan memberikan waktu yang cukup dalam persiapan debat dan penentuan tema-tema debat sesuai isu-isu pembangunan yang mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Metode pelaksanaan debat publik Pilkada Kabupaten Aceh Utara dengan membentuk Panitia dan Tim Panelis untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu strategis.
Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah: Building North Aceh Regional Government Participation in Preparation Qanun Concerning Regional Asset Management Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal; Muammar, Muammar; Tasyukur, Tasyukur; Gani, Fauzi A.
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 5 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333

Abstract

The qanun design process refers to Aceh Qanun Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Qanuns. Article 22 of the Qanun states that the community provides verbal/written input in forming the Qanun. North Aceh Regional Government participation and community input on the draft revision of regional property management qanun was carried out through Focus Group Discussions (FGD). Existing Qanuns related to Regional Property must be adjusted to Government Regulation 28 of 2020 concerning the Management of State or Regional Property. This activity was carried out as a Focus Group Discussion (FGD) with stages of material delivery, question and answer, and interviews. This activity aims to obtain input on the draft qanun regarding managing goods owned by the North Aceh Regency area. Participants in this activity are government elements, community leaders, academics, and NGOs. After the FGD was carried out, the draft qanun was revised based on input to perfect the raqan, including the need for perfect administration of regional property from the planning stage to destroying assets belonging to the North Aceh Regency region. Apart from that, it is necessary to maintain and secure regional property so that the value and quality of assets are always maintained. Then, a good understanding is needed for regional property managers so they can carry out management properly and correctly by the mechanisms provided by law.
Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia Muksalmina, Muksalmina; Thani, Shira; Yustisi, Nabhani; Tasyukur, Tasyukur
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.531

Abstract

Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm) Putriani, Putriani; Nur, Muhammad; Tasyukur, Tasyukur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22468

Abstract

Penambangan ilegal menunjukkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang mewajibkan izin dalam aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penambangan dan penjualan tanah timbun tanpa IUP dan dijatuhi pidana penjara 4 bulan. Majelis Hakim dinilai telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional berdasarkan alat bukti dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Meskipun proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai prosedur, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap perlunya pendekatan korektif-edukatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan, serta usulan penguatan regulasi melalui sistem perizinan pertambangan rakyat yang adaptif dan berbasis digital. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap tambang ilegal sudah memiliki dasar yang kuat, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih partisipatif dan inovatif. Saran yang diajukan yaitu perlunya reformasi sistem izin pertambangan rakyat yang inklusif, transparan, dan terintegrasi.
Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh Sulaiman, Sulaiman; Muksalmina, Muksalmina; PG, Eko Gani; Mardhatillah, Fitria; Tasyukur, Tasyukur; Azzahra, Ayasha Putri; Rahmadana, Rahmadana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4316

Abstract

Pendampingan penyelesaian sengketa secara adat pada gampong Paya Gaboh dilatarbelakangi karena melihat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang adil dan memadai bagi masyarakat setempat. Ada potensi ketidakjelasan dalam hukum adat yang diterapkan dan implementasi dalam proses penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi adat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memperbaiki proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat setempat. Diperlukannya pembinaan dan pendampingan untuk perangkat adat tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat, prosedur yang tepat, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, menyediakan pendampingan langsung tatacara penanganan sengketa tertentu. Pendampingan dengan perangkat adat untuk mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas serta transparan untuk penyelesaian sengketa ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam proses penyelesaian sengketa. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan diharapkan para perangkat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani sengketa secara adat dengan lebih efektif untuk peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi adat dan lingkungan sosial yang lebih harmonis di Gampong Paya Gaboh.
DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muksalmina, Muksalmina; Tasyukur, Tasyukur; Yustisi, Nabhani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.379

Abstract

DPD merupakan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 4 orang orang per provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan untuk memperjuangkan daerahnya dikancah nasional berbeda halnya dengan DPR yang memperjuangkan hak rakyat secara umum walaupun dalam system pemilihannya di daerah pemilihan tertentu. Dalam UUD 1945 kewenangan DPD soft becameralism bukan strong bicameralism dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan bulan negara federal. Dengan demikian, menjadi dinamika terkait kelembagaan DPD pada dasarnya merupakan Lembaga legislative, tetapi fungsi legislative yang dimiliki oleh DPD dibatasi, kata lain DPD adalah pembantu DPR. Padahal kalua kita tinjau dari sudut kelembagaan negara kedudukan keduanya sama yaitu Lembaga tinggi negara. Dalam prakteknya DPR ingin melemahkan kedudukan DPD dengan cara mengeluarkan UU MD3 dikarenakan kewenangan penuh membuat UU berada ditangan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian kedudukan DPD dalam system tata negara Indonesia harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal legislasi karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam mewujudkan kepentingan daerah, dikarenakan disaat hak-hak daerah tidak terwujud akan terjadi wacana pemisahan diri dari negara kesatuan seperti yang pernah terjadi di beberapa provinsi dan tidak terjadi lagi diskriminasi yang dilakukan oleh DPR kepada DPD. Kemudian, peralihan hak membuat UU sebelum amandemen yang dilakukan oleh Presiden beralih ke DPR setelah amandemen, kedepannya dalam hal membuat UU juga harus dilibatkan DPD mulai dari rancangan hingga pengesahan, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dasar dalam pembentukan Lembaga DPD, disamping itu Lembaga DPD tidak diganggu oleh kepentingan politik manapun berbeda halnya dengan DPR, sehingga akan menghasilkan UU yang berkualitas.
Bimbingan Teknis dalam Penyusunan APBK untuk Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRK Kabupaten Nagan Raya Mukhlis, Mukhlis; Faisal, Faisal; Muammar, Muammar; Tasyukur, Tasyukur; A.Gani, Fauzi
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.16039

Abstract

Optimalisasi tugas dan fungsi DPRK dalam penyusunan APBK di Aceh telah di atur dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Berikutnya, pada ayat (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai kekhusan Aceh. Maknanya DPRK sebagai representasi rakyat memiliki tiga fungsi, yakni pengawasan bagi aktivitas pemerintah yang didalamnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah kabupaten, pembahasan dan persetujuan terhadap Qanun dan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten menetapkan APBK setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran dianggap salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena memberikan kontribusi yang positif bagi pembanguan dalam meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat. Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi DPRK sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyusun APBK lebih maksimal.
Co-Authors A.Gani, Fauzi Azzahra, Ayasha Putri Chatarina Umbul Wahyuni Eko Gani PG Faisal Faisal Faisal Faisal Gani, Fauzi A. Hasbi, Yusrizal Hidayat, Hidayat Jamaluddin Jamaluddin Mardhatillah, Fitria Muammar Muammar, Muammar Muhammad Nur Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Putriani, Putriani Rahmadana, Rahmadana Sugeng, Santoso Sulaiman Sulaiman Thani, Shira Yulia Yulia Yusrizal Hasbi Yustisi, Nabhani