Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN PN JAKPUS NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Krishnani, Ririh
An Nawawi Vol 3 No 2 (2023): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55252/annawawi.v3i2.38

Abstract

Interfaith marriage is a serious social issue in Indonesia. As a predominantly religious country, marriage in Indonesia is regulated by Law No. 1 of 1974, which does not accept the validity of interfaith marriages. However, with the passing of Law No. 23 of 2006, it is possible. If an interfaith marriage is legally recognized, it must be registered with the court. Court approval is required. The author uses a normative juridical method. examines the legal considerations of the decision of the Central Jakarta District Court Judge number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst on Interfaith Marriage. According to the author's analysis, it turns out that the judge has neglected the rules of Islamic law that apply in Indonesian Muslim society, namely by issuing a determination as evidence of the recognition of the validity of interfaith marriages. However, philosophically, the judge did not take into consideration the impact that will be experienced due to interfaith marriages such as the weakening of religious observance in the community which will ultimately become an inhibiting factor in the development or enforcement of Islamic Civil Law in Indonesian Muslim society.
Prediction of the Social Impact of Islamic Family Law on Women's Empowerment in Indonesia and Saudi Arabia: Analysis of Islamic Feminism, Structuralism, and Legal Socialization Fatahillah, Wilnan; Krishnani, Ririh; Luhuringbudi, Teguh
ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities Vol. 7 No. 4 (2024): DECEMBER
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34050/els-jish.v7i4.42367

Abstract

This study focuses on the possible social impacts of Islamic family law on women's empowerment in Indonesia and Saudi Arabia, with the aim of exploring the interaction between Islamic feminist theory, Pierre Bourdieu's structuralism, and Lawrence Friedman's legal socialization theory. The data collection method was carried out through documentation analysis and in-depth literature study, covering primary sources such as family law laws and regulations. The data collected were analyzed using a qualitative approach that allows for the identification of patterns, themes, and trends that are relevant in predicting the implementation of the law in both countries. The findings show a significant difference between the normativity that describes legal practice and social reality, where legal norms are often not in line with the conditions faced by women in everyday life. The conclusion of this study emphasizes the need for more inclusive legal reforms and public education on women's rights as a step towards achieving better gender equality. The contribution of this study promises a novel aspect, namely the integration of different theories to gain a more comprehensive understanding. Several limitations were also found in the data collection that indicate the need for further research, especially involving women's perspectives and other socio-economic, religious, political, and educational factors in the context of family law. Suggestions for future research include exploring cross-national collaboration to broaden understanding of Islamic law and its impact on women's empowerment globally.
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Fatahillah, Wilnan; Krishnani, Ririh; Mukhid, Zaenal
Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i2.11

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih tingginya angka perceraian dan adanya indikasi kelalaian orang tua dalam pemenuhan hak nafkah terhadap anak pasca perceraian. Menurut UU Perkawinan dan KHI, seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua pasca perceraian sekaigus menjadi kewajiban orang tua terutama ayah. Al-Qur’an juga menetapkan bahwa kewajiban nafkah anak diamanatkan kepada ayah. Namun faktanya masih terjadi kelalaian orang tua terutama seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah untuk anaknya, termasuk di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nafkah anak pasca perceraian di kelurahan serua terdapat 3 tipe: Pertama, nafkah tetap terpenuhi yakni nafkah terpenuhi secara rutin sampai anak tumbuh dewasa. Kedua, nafkah terpenuhi hanya sebagian yakni seorang ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat ditentukan waktunya. Ketiga, nafkah anak tidak terpenuhi yakni seorang ayah tidak dapat memberikan nafkah secara terus menerus, bahkan ada yang tidak memberikan nafkah sama sekali.
ALIRAN SESAT DALAM PERSPEKTIF KRITIS MODERASI BERAGAMA (ISLAM WASATHIYYAH) Krishnani, Ririh
Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2024): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70367/arrasyiid.v2i2.22

Abstract

Fenomena aliran sesat merupakan isu krusial dan sensitif dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan moderasi beragama, secara aktif dipromosikan Negara melalui konsep Islam Wasathiyyah, menawarkan kerangka kerja normatif untuk menganalisis dan merespons fenomena ini dengan mengedepankan nilai-nilai keseimbangan (tawazun), keadilan (i′tidaˉl), toleransi (tasamuh). Penelitian bertujuan menganalisis kritis diskursus aliran sesat, fokus peran MUI, kriteria kesesatan yang dirumuskan, dan ketegangan inheren antara fatwa MUI dengan kebijakan moderasi beragama. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan analisis wacana kritis, mengkaji fatwa-fatwa MUI, kebijakan moderasi beragama, literatur akademik relevan, serta implikasi hukum dan hak asasi manusia. Analisis mendalam terhadap kriteria MUI, khususnya terkait metodologi penafsiran. Penelitian mengkaji bagaimana perspektif Islam Wasathiyyah, dalam menghadapi tantangan tataran praktis ketika dihadapkan pada otoritas fatwa MUI dan dinamika sosial-politik. Penelitian ini memberikan pemahaman kritis mengenai kompleksitas isu aliran sesat, mengevaluasi efektivitas dan keterbatasan pendekatan moderasi beragama, serta menyoroti implikasinya terhadap kerukunan intra-umat Islam dan perlindungan hak-hak minoritas di Indonesia.
TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG KEWARISAN: PENDEKATAN SOSIOLOGIS, TEOLOGIS, DAN HISTORI Krishnani, Ririh; Sayehu, Sayehu
Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2025): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70367/arrasyiid.v3i1.26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewarisan menggunakan pendekatan sosiologis, teologis, dan historis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan hukum kewarisan Islam dalam konteks masyarakat modern, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan substantif dan dinamika sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, tafsir kontemporer membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel terhadap hukum kewarisan Islam, dengan mempertimbangkan peran perempuan sebagai pencari nafkah. Hal ini memungkinkan pembagian warisan yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kedua, konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan sering terjadi karena perbedaan norma, namun harmonisasi tercapai di beberapa daerah melalui kompromi, seperti pembagian harta adat untuk perempuan dan harta pribadi sesuai hukum Islam. Ketiga, globalisasi dan feminisme telah mendorong masyarakat untuk mempertanyakan prinsip kewarisan berbasis gender. Hal ini menuntut reinterpretasi hukum kewarisan Islam agar lebih relevan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan universal. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami hukum kewarisan Islam secara adaptif, kontekstual, dan inklusif terhadap perubahan sosial.