Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Journal of Comprehensive Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Purbowati, Lindri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Policy in Handling Domestic Violence The Role of Protection and Legal Institutions Purbowati, Lindri; Redi, Ahmad
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 11 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i11.2719

Abstract

Domestic violence (DV) is a complex phenomenon that stems from various social, cultural and economic aspects. Domestic violence includes not only physical violence but also psychological, sexual, and economic violence, all of which have a significant impact on victims and their families. The Indonesian government has issued various regulations and laws to combat domestic violence, such as Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. This research aims to analyze the effectiveness of legal policies to combat domestic violence (KDRT) in Indonesia as well as the role of protection organizations and law enforcement agencies in providing support to victims. Domestic violence is a serious problem that requires comprehensive and systematic treatment. This research uses qualitative methods with analysis of policy documents, annual reports and statistics on domestic violence cases. The research results show that although there are supportive policies, their implementation is still not optimal due to lack of coordination between institutions, lack of resources and sensitivity of the judicial apparatus to domestic violence issues. Protection agencies play an important role in assisting and assisting victims, but limited financial and human resources hamper the effectiveness of these agencies. The study recommends increased training for law enforcement officers, increased funding for protection agencies as well as public education campaigns to increase awareness and participation in managing family violence. Collaboration between the government, protection agencies, law enforcement and the community is very important in creating a more effective and fair system for dealing with family violence.
REINTERPRETASI HUKUM POSITIVISME DALAM PERSPEKTIF CIVIL LAW: MENEMUKAN KESEIMBANGAN ANTARA NORMA DAN KEADILAN SOSIAL Purbowati, Lindri; Hoesein, Zaenal Arifin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i1.1370

Abstract

Penelitian ini menganalisis penafsiran kembali hukum positivisme melalui sudut pandang civil law dengan tujuan menemukan harmoni antara norma dan keadilan sosial. Hukum positivisme menekankan pentingnya penerapan hukum yang bersifat objektif dan formal, tetapi sering kali dianggap tidak dapat mewakili nilai-nilai keadilan sosial yang selalu berubah dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan civil law, yang lebih adaptif dan menekankan prinsip-prinsip keadilan, penelitian ini berupaya meneliti cara kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap konflik yang kerap terjadi antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam penerapan hukum positif di Indonesia.
Analisis Yuridis Dampak Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum Saroinsong, Vicktor Alexander; Sinaga, Niru Anita; Purbowati, Lindri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4439

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang berperan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menimbulkan polemik hukum terkait dampaknya terhadap independensi KPK. Penelitian ini menganalisis secara yuridis pengaturan dan kedudukan TWK serta dampak pelaksanaannya terhadap independensi KPK dalam perspektif prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TWK dalam proses alih status menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait konstruksi kewenangan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan due process of law. Selain itu, TWK berdampak pada independensi KPK, khususnya pada dimensi personal dan struktural, karena memengaruhi keberlanjutan serta komposisi SDM penegakan hukum dan memperluas titik kontrol administratif pasca alih status ASN. Dengan demikian, pelaksanaan TWK belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Co-Authors Ahmad Redi, Ahmad Hoesein, Zaenal Arifin Niru Anita Sinaga Saroinsong, Vicktor Alexander