Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN
Betsy A. Kapugu
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : LEX CRIMEN

 1 
Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Grivia Eman; Flora Pricilla Kalalo; Betsy A. Kapugu
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan sejenis, yang telah diakui di beberapa negara maju seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Jerman. Semakin menjadi isu global yang menarik perhatian publik dan hukum internasional. Fenomena ini timbul sebagai bagian dari evolusi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi,. Di Indonesia, meskipun terjadi pergeseran pemahaman terhadap orientasi seksual, hukum negara tetap menganggap perkawinan sejenis bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan budaya yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab di balik pengesahan perkawinan sejenis di luar negeri serta dampaknya dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks pengakuan hukum terhadap pasangan perkawinan sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perbandingan dengan regulasi negara lain yang mengesahkan perkawinan sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara telah mengesahkan perkawinan sejenis, di Indonesia hal ini bertentangan dengan norma hukum, agama, moral dan etika serta budaya. Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara kelompok yang mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta kelompok yang menekankan pada nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum perkawinan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan hukum Indonesia di masa depan. Kata kunci : Perkawinan sejenis, Hukum perkawinan, LGBT
TINJAUAN HUKUM PROSES EKSEKUSI BARANG YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN NO: 53/PDT.PLW/1999/PN.GIR Chantika Angelika Slat; Revi Korah; Betsy A. Kapugu
LEX CRIMEN Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tata cara eksekusi barang yang dibebani hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait eksekusi, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Tata cara eksekusi barang yang dibebani hak tanggungan bertujuan memberi kepastian hukum bagi kreditur dalam menagih haknya tanpa mengabaikan hak-hak debitur. Mekanisme eksekusi dapat dilakukan melalui eksekusi parate, permohonan eksekusi ke pengadilan, atau penjualan di bawah tangan, tergantung pada kondisi dan kesepakatan yang ada. Putusan No. 53/Pdt.Plw/1999/PN.GIR menegaskan bahwa eksekusi barang yang dibebani Hak Tanggungan dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme parate executie, asalkan sertifikat Hak Tanggungan telah memenuhi syarat. Prosedur eksekusi harus mengikuti tahapan yang diatur dalam UUHT, termasuk pemberian somasi dan pelaksanaan lelang. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus melindungi hak debitor. 2. Proses eksekusi Putusan No. 53/Pdt.Plw/1999/PN.Gir menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum yang diperlukan untuk menyeimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Mekanisme verzet, schorsing, dan derden beswaar telah menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam eksekusi. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat tergantung pada kesadaran hukum para pihak dan profesionalisme aparat penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas eksekusi di masa depan, diperlukan reformasi prosedural yang menyederhanakan proses tanpa mengorbankan perlindungan hukum, peningkatan transparansi dalam lelang barang sitaan, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Proses Eksekusi, Eksekusi Barang, Hak Tanggungan, Putusan No: 53/Pdt.Plw/1999/Pn.Gir.
EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA Kezia Thesalonika Sumendap; Betsy A. Kapugu; Djefry W. Lumintang
LEX CRIMEN Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Dalam praktek ditemukan pihak yang menang hanya menang diatas kertas atau menang hampa karena objek eksekusi sudah tidak ada lagi atau pihak tereksekusi tidak dapat lagi menunjukan objek eksekusi. 2. Temuan utama menunjukkan bahwa eksekusi berperan sebagai tindakan paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang prosedur eksekusi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi Kata Kunci : eksekusi, secara paksa, putusan pengadilan, perkara perdata
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM EKSPLOITASI PERTAMBANGAN PASIR LAUT PADA WILAYAH PESISIR Angelina Odelia Padang; Betsy A. Kapugu; Anastasya Emmy Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi strategis, namun di sisi lain menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem pesisir, degradasi lingkungan laut, serta mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Aktivitas pertambangan pasir laut yang tidak terkendali sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir serta mengkaji efektivitas penerapan instrumen hukum dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang undangan terkait pertambangan, lingkungan hidup, dan pengelolaan wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut dapat dikenakan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya konflik kepentingan dalam pemberian izin menjadi faktor penghambat efektivitas pertanggungjawaban hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan guna menjamin perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan lingkungan laut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pasir Laut dan Wilayah Pesisir
Co-Authors Anastasya Emmy Gerungan Angelina Odelia Padang Austin Epafras Rondo Chantika Angelika Slat Deasy Soeikromo, Deasy Djefry W. Lumintang Flora Pricilla Kalalo Grivia Eman Kezia Thesalonika Sumendap Revi Korah Ronny A. Maramis Timotius Moris Tiwow