Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Legal Protection of Rabies Victims in Bali, Which Resulted in The Death of Toddler from a Legal Sociology Perspective Carwan, Carwan; Lestari, Sari Indah; Febrianty, Yenny; Mahipal, Mahipal
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 12 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i12.577

Abstract

A toddler victim of rabies that causes death violates the right to life, survival and development as outlined in the conception of child protection in the explanation of Law No. 23 of 2002. The problems in this paper are: How is the Legal Sociology Study of the Effectiveness of Rabies Transmission Prevention Regulations, and How is the Legal Protection of Rabies Victims in Bali Causing the Death of Toddlers from a Legal Sociology Perspective? The research method used is Juridical-Empirical. The results showed that the toddler's parents were negligent in the case discussed because the wound was considered small and safe. Hence, the patient (family) was negligent and did not report to the health facility for further treatment. Regarding negligence that causes death, it is explained in Article 359 of the Criminal Code, which reads as follows: "Any person through whose fault (negligence) causes the death of another person shall be punished by a maximum imprisonment of five years or a maximum light imprisonment of one year." From the perspective of Legal Sociology, there is the arbitrary treatment of children carried out by families without paying attention to the child's right to protection following his health condition after being bitten by his pet dog.
ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI) Lestari, Sari Indah; Asrun, Andi Muhammad; Satory, Agus
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21559

Abstract

Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Siskeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas putusan perkara perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., seorang pasien pemilik hewan yang telah bertahun-tahun mempercayakan perawatan Kesehatan hewan peliharaannya kepada klinik hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (selanjutnya disebut Klinik Hewan), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klinik Hewan dengan sangkaan adanya perbuatan penipuan atas pencatatan gelar salah satu dokter hewan yang berpraktik, tindakan dokter hewan yang tidak profesional karena tidak melakukan persetujuan dari pasien (Informed Consent) dalam pengambilan tindakan medis dan dugaan adanya perbuatan malpraktik dalam melaksanakan tugas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana ruang lingkup hubungan hukum perdata antara dokter hewan dengan pasien/pemilik hewan dalam perjanjian terapeutik? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa keperdataan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. CBI? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatic atau penelitian doctrinal (doctrinal research). Simpulannya adalah hubungan hukum medis veteriner baik secara lisan, tertulis maupun diam-diam merupakan hubungan hukum keperdataan berupa perikatan yang miliki hak dan kewajiban, sehingga hubungan tersebut terjalin secara konsensualisme dan dengan itikad baik dan Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Putusan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi., sudah sangat tepat karena secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Medis Veteriner dan Perbuatan Melawan Hukum.
ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI) Lestari, Sari Indah; Asrun, Andi Muhammad; Satory, Agus
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21559

Abstract

Penyelenggaraan kesehatan hewan diemban oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat melalui otoritas veteriner dalam kerangka sistem kesehatan hewan nasional (Siskeswannas). Sementara itu, pelayanan kesehatan hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Dalam penelitian ini Peneliti akan membahas putusan perkara perdata nomor 376/Pdt.G/2022/PN. Cbi., seorang pasien pemilik hewan yang telah bertahun-tahun mempercayakan perawatan Kesehatan hewan peliharaannya kepada klinik hewan Marcelo Exist Pet Center, Cabang Kota Wisata (selanjutnya disebut Klinik Hewan), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Klinik Hewan dengan sangkaan adanya perbuatan penipuan atas pencatatan gelar salah satu dokter hewan yang berpraktik, tindakan dokter hewan yang tidak profesional karena tidak melakukan persetujuan dari pasien (Informed Consent) dalam pengambilan tindakan medis dan dugaan adanya perbuatan malpraktik dalam melaksanakan tugas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana ruang lingkup hubungan hukum perdata antara dokter hewan dengan pasien/pemilik hewan dalam perjanjian terapeutik? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa keperdataan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. CBI? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatic atau penelitian doctrinal (doctrinal research). Simpulannya adalah hubungan hukum medis veteriner baik secara lisan, tertulis maupun diam-diam merupakan hubungan hukum keperdataan berupa perikatan yang miliki hak dan kewajiban, sehingga hubungan tersebut terjalin secara konsensualisme dan dengan itikad baik dan Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Putusan dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/Pn. Cbi., sudah sangat tepat karena secara hukum suatu perbuatan malpraktik hanya dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI. Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Medis Veteriner dan Perbuatan Melawan Hukum.
EDUKASI LITERASI DIGITAL UNTUK PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DI SDN MOJOREJO KABUPATEN MOJOKERTO Faqih, Muhammad; Lestari, Sari Indah; Iswati, Khalilia Nur; Retpitasari, Ellyda
Abdimas IAI Ngawi Vol 3 No 2 (2025): ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/abdiandaya.v3i2.2396

Abstract

The rapid development of digital technology has affected the behavior of children, including elementary school students who are vulnerable to exposure to negative digital content such as violence, covert pornography, hate speech, and disrespectful behavior. This condition has the potential to trigger early juvenile delinquency if not accompanied by adequate education and supervision. This service activity aims to provide digital literacy education to elementary school students as an effort to prevent deviant behavior due to unhealthy digital media consumption. The activity was carried out at SDN Mojorejo, Mojopilang Village, Mojokerto Regency involving 30 students in grades V and VI. The method used was participatory-educative through interactive lectures, group discussions, digital situation simulations, educational video screenings, and value reflections. The results showed a significant increase in students' understanding of negative digital content, ethical use of digital media, and awareness of the dangers of excessive gadget use. The average post-test score increased by 32-37 points compared to the pre-test on all indicators. Students showed high enthusiasm, active participation, and positive commitment to healthy internet use. Teachers and parents also gave good responses and supported the sustainability of similar programs. This activity proves that digital literacy education from an early age, with the right approach, can be a strategic step in shaping student character and preventing the growth of juvenile delinquency due to the negative influence of digital media.   Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi perilaku anak-anak, termasuk siswa sekolah dasar yang rentan terhadap paparan konten digital negatif seperti kekerasan, pornografi terselubung, ujaran kebencian, serta perilaku tidak sopan. Kondisi ini berpotensi memicu munculnya kenakalan remaja usia sekolah jika tidak disertai dengan edukasi dan pengawasan yang memadai. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi literasi digital kepada siswa SD sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang akibat konsumsi media digital yang tidak sehat. Kegiatan dilaksanakan di SDN Mojorejo, Desa Mojopilang, Kabupaten Mojokerto dengan melibatkan 30 siswa kelas V dan VI. Metode yang digunakan adalah edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi situasi digital, pemutaran video edukasi, serta refleksi nilai. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai konten digital negatif, etika penggunaan media digital, serta kesadaran akan bahaya penggunaan gadget secara berlebihan. Rata-rata skor post-test meningkat 32–37 poin dibandingkan pre-test pada seluruh indikator. Siswa menunjukkan antusiasme tinggi, partisipasi aktif, serta komitmen positif terhadap penggunaan internet secara sehat. Guru dan orang tua juga memberikan tanggapan yang baik dan mendukung keberlanjutan program serupa. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi literasi digital sejak usia dini, dengan pendekatan yang tepat, mampu menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter siswa dan mencegah tumbuhnya kenakalan remaja akibat pengaruh negatif media digital. Kata Kunci: Literasi Digital, Kenakalan Remaja, Konten Negatif, Edukasi Karakter
Menelusuri Sejarah Penerapan Gugatan Citizen lawsuit Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia Negara Mayoritas Islam Carwan, Carwan; Lestari, Sari Indah; Santoso, Tyas Sri Eka Santoso; Satory, Agus Satory
el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 3(2), 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Center for Research and Community Services), Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/el-buhuth.v3i2.8021

Abstract

At the stage of filing a case, the term used is a legal action or lawsuit. A citizen lawsuit is a lawsuit filed on behalf of the public interest against the State authorities. The history of filing a citizen lawsuit originated in cases related to the environment, but over time, citizen lawsuits have been filed in various fields where the State is perceived to have been negligent and violated the rights of citizens. Therefore, it is important to understand the basis for applying the procedure using a citizen lawsuit in civil procedural law in Indonesia. This study aims to explore how a citizen lawsuit can be applied in civil procedural law in Indonesia, viewed from a historical and positive law perspective. This research uses a normative juridical research approach. Citizen lawsuits in Indonesia emerged through the adoption of legal mechanisms from other countries, driven by the activities of Non-Governmental Organizations (NGOs) and Legal Aid Organizations (LBH). The first use of a citizen lawsuit in Indonesia can be seen in Decision 480/PDT/2005/PT.DKI concerning the State's neglect of deported migrant workers in Nunukan by the Malaysian government. Thus, to date, citizen lawsuit cases have been followed by other civil court judges in similar cases, making citizen lawsuits a precedent followed by judges in similar cases