Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Devi Vanessa Armi Putri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Asasi Manusia kepada Masyarakat Adat Papua kaitannya dengan keterlibatan pengelolan SDA Nouval Dwi Bhara Daksa; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Devi Vanessa Armi Putri; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bela Laili
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3463

Abstract

Human Rights are standards to recognise and protect the dignity of all people. Human Rights regulate the coexistence of individuals and each other in society, their relationship with the state, and the obligations of the state towards individuals. In this context, the protection of human rights for indigenous Papuans is very important. The involvement of natural resource management in the protection of human rights is very significant, because natural resource management can have a direct impact on the welfare of indigenous peoples. In this study, we will examine how human rights protection for indigenous Papuans is related to the involvement of natural resource management. The results of this study show that the protection of human rights of indigenous Papuans can be improved through custom-based natural resource management and respect for the rights of indigenous peoples. Therefore, there needs to be greater attention to the protection of human rights and custom-based natural resource management in an effort to improve the welfare of indigenous Papuans.
Yurisdiksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Pasca Reformasi Devi Vanessa Armi Putri; Khanza Aoera Dievana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3508

Abstract

The purpose of this article is to examine the criminal hoax law in Indonesia and the gaps in the state’s efforts to combat criminal hoaxes. Hoax news refers and points to a situation that is currently being discussed, the more people are triggered, the more aggressively the news is spread. In order to overcome the problem of cybercrime that is growing rapidly in Indonesia, the government made a legislation that specifically regulates cyberlaw which is realized in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Law. “Law No. 11 of 2008” is one of the efforts to overcome cybercrime juridically and emperically, even though “ Law No. 11 of 2008” does not only discuss the issue of obscene or pornographic sites, buat also regulates the rules of electronic transactions which are the legal umbrella in cyberlaw rules in Indonesia. The conclusion of this research is thatm normatively, hoaxes are different from criticism and the restrictions on hoaxes in the Criminal Code and ITE Law are explicit. Since criticism is an important component of democratic life, ending democracy also means ending the practice of criticsm. The political aspects that control the structure of the Indonesian state make it difficult for the law to operate in an orderly fashion, which presents challenges for law enforcement agencies trying to combat the crime of hoaxes.
HARMONI ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL Nouval Dwi Bhara Daksa; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Devi Vanessa Armi Putri; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bella Laili
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4257

Abstract

Kebebasan manusia adalah sebuah konsep yang telah menjadi pusat perdebatan filosofis selama berabad-abad. Kaitannya dengan pertanggungjawaban moral menjadi topik yang menarik, karena kebebasan memberikan manusia kemampuan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kebebasan individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sebagian orang percaya bahwa kebebasan mutlak harus diiringi dengan pertanggungjawaban moral yang penuh, sementara yang lain berpendapat bahwa lingkungan dan faktor-faktor lain dapat membatasi kebebasan seorang individu, sehingga mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban moral mereka. Pemahaman tentang hubungan antara kebebasan dan pertanggungjawaban moral memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk hukum, etika, dan psikologi. Dalam hukum, pertimbangan tentang sejauh mana seseorang bertanggung jawab atas tindakan mereka sering kali menjadi dasar bagi penegakan hukum dan pengadilan. Di bidang etika, pertanyaan tentang apakah seseorang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan mereka telah menjadi fokus perdebatan filosofis yang dalam.
Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Devi Vanessa Armi Putri; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Khanza Aoera Dievana; Eka Permana Sakti Irwanto; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bela Laili; Triantono
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i4.204

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban mencakup hak restitusi yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan restoratif yang mengedepankan peran aktif korban dalam proses hukum. Meskipun Undang-Undang terkait restitusi terhadap korban memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun restitusi ini belum dilaksanakan dalam skala besar dan tidak dirasakan oleh korban kejahatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kendala restitusi dalam perlindungan hukum pada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Mungkid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Sering kali, korban kejahatan tidak menerima restitusi untuk memulihkan situasi mereka, baik itu kerugian materiil maupun non-materi. Sistem peradilan pidana tidak menciptakan kepastian mengenai penegakan kewajiban restitusi. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana, diperlukan ketentuan khusus tentang pemberian ganti rugi dengan memberikan layanan kepada korban untuk mewakilinya dalam tuntutan restitusi kepada kejaksaan.
Co-Authors Aida Jihannisa Haidar Astrid Calista Saraswati Sejahtera Eka Permana Sakti Irwanto Khanza Aoera Dievana Nouval Dwi Bhara Daksa Triantono Zakia Sofi Salsa Bela Laili Zakia Sofi Salsa Bella Laili