Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Eka Permana Sakti Irwanto
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA Muhammad Ikhwan Nugraha Putra; Arjuna Galih Djati; Eka Permana Sakti Irwanto; Faris Izzul Haq; Muhammad Javier Pratama
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2651

Abstract

Konflik hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sering terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Jalur litigasi melalui pengadilan seringkali tidak efektif dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif melalui jalur non litigasi untuk menyelesaikan konflik hak ulayat. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian konflik hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura dengan jalur non litigasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada hasil tinjauan pustaka dan membangun kerangka terotitis berdasarkan pada data yang diperoleh dari data sekunder, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga resmi lainya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan studi literatur mengenai penyelesaian konflik hak ulayat pada masyarakat adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
SISTEM KEWENANGAN DPD SEBAGAI OTONOMI DAERAH LEMBAGA LEGISLATIF Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i2.7270

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1135

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Devi Vanessa Armi Putri; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Khanza Aoera Dievana; Eka Permana Sakti Irwanto; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bela Laili; Triantono
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i4.204

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban mencakup hak restitusi yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan restoratif yang mengedepankan peran aktif korban dalam proses hukum. Meskipun Undang-Undang terkait restitusi terhadap korban memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun restitusi ini belum dilaksanakan dalam skala besar dan tidak dirasakan oleh korban kejahatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kendala restitusi dalam perlindungan hukum pada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Mungkid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Sering kali, korban kejahatan tidak menerima restitusi untuk memulihkan situasi mereka, baik itu kerugian materiil maupun non-materi. Sistem peradilan pidana tidak menciptakan kepastian mengenai penegakan kewajiban restitusi. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana, diperlukan ketentuan khusus tentang pemberian ganti rugi dengan memberikan layanan kepada korban untuk mewakilinya dalam tuntutan restitusi kepada kejaksaan.
Sosialisasi Manajemen Pakan Ternak Domba di Desa Pesidi, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Sri Hidayati; Della Febriana; Arum Tri Lestari; Farizki Alam; Eka Permana Sakti Irwanto
Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/solusibersama.v2i3.2026

Abstract

Pesidi Village, located in Grabag Subdistrict, Magelang Regency, is a highland region with promising potential in agriculture and livestock, particularly sheep farming. However, one of the major challenges faced by local farmers is the limited availability of forage during the dry season, coupled with the low utilization of agricultural by-products such as rice straw. These constraints often hinder livestock productivity and pose risks to feed security. To address this issue, a community service program was conducted with the aim of introducing and demonstrating local-based feed processing technologies, including silage, ammoniation, and Urea Mineral Block (UMB) production. The activity was implemented in several stages: problem identification, socialization, education, training, and monitoring of farmer implementation. Through this participatory approach, farmers were given hands-on training and practical guidance on processing alternative feed sources to ensure the availability of nutritious and sustainable livestock feed. The results showed that farmers began adopting UMB as a feed supplement due to its practicality and visible benefits in maintaining livestock health and productivity. However, silage and ammoniation methods were not yet widely adopted, mainly due to limited experience, lack of supporting equipment, and the perception that the processes were relatively complex. Despite these challenges, the program succeeded in raising farmer awareness of the importance of feed diversification and the optimization of agricultural waste. The training provided valuable insights into how the integration of silage, ammoniation, and UMB can increase feed efficiency, reduce dependency on fresh forage, and support sustainable livestock management. The implementation of these three technologies holds significant potential to enhance sheep farming productivity in rural highland communities, while simultaneously strengthening food security and supporting environmentally friendly agricultural practices.
Co-Authors Aida Jihannisa Haidar Arjuna Galih Djati Arum Tri Lestari Astrid Calista Saraswati Sejahtera Chornilia Shilvi Della Febriana Devi Vanessa Armi Putri Faris Izzul Haq Farizki Alam Indah Putri Malinda Khanza Aoera Dievana Kuswan Hadji Louisa Aulia Azzahra Muhammad Ikhwan Nugraha Putra Muhammad Javier Pratama Sandrina Rahma Nurvita Sri Hidayati Triantono Zakia Sofi Salsa Bela Laili