Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

REDUCING PUBLIC SKEPTISM THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMUNICATION Uljanatunnisa, Uljanatunnisa; Febriany; Hidayah, Della Bagusnur
EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI Vol 6 No 3 (2023): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jep.v6i3.6494

Abstract

This study aims to analyze Corporate Social Responsibility communication as an effort to reduce public skepticism towards PT HM Sampoerna, this is based on the pros and cons of the CSR program and CSR communication especially in controversial industries such as cigarette companies. Using four dimensions of CSR initiative messages, namely CSR Commitment, CSR impact, CSR Motive and CSR FIT with a qualitative content analysis method, the primary data of this study are posts on the official social media account @insidesampoerna during the data collection period from 1 January 2023 to 30 May 2023 Based on the results of the coding, the researcher found that most of the company's CSR communications used the message of the CSR Impact initiative which was represented by the description "the impact that has been felt by stakeholders. Furthermore, CSR motivation, CSR Commitment and CSR Fit can also be seen in the company's Instagram posts.
Inkonsistensi Hasil Putusan Hakim terhadap Kasus Ferdy Sambo dalam Perealisasian Hukum Rasji; Abdullah Zimah, Amelia; Febriany; Neshya Rusli, Vennia
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.845

Abstract

Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo menjadi perhatian publik yang luas karena adanya perubahan putusan secara signifikan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi putusan hakim, serta bagaimana asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum diterapkan dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk inkonsistensi dalam putusan kasus Ferdy Sambo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan di setiap tingkat peradilan, khususnya dalam perubahan sanksi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup, telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Selain itu, adanya dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan antar hakim merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, hal ini tetap perlu dikaji secara objektif agar tidak mengaburkan prinsip keadilan.
Semiotika Roland Barthes Representasi Kritik Kelas Pekerja Pada Video Klip Rakesh "Penguasa Malam" Maulana, Mohammad Iqbal; Rahmawati, Rezki; Nuraliah, Dewi; Putri, Pusparani Sahran; Febriany; Utama, Roman Rezki
Kinesik Vol. 12 No. 2 (2025): August
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/ejk.v12i2.1857

Abstract

Rakesh's music video - Penguasa Malam is a story about a worker who experiences a dilemma between the mental burden of work and the need to please himself. This research examines the visual signs of the video clip regarding the social criticism of the working class in response to the development of capitalism. The research method used is descriptive qualitative with semiotic analysis method from Roland Barthes. The results showed that the meaning of the representation of working-class social criticism from Rakesh's video clip – Penguasa Malam presents a representation of class conflict between the lower working class (proletariat) and the upper class (bourgeoisie) under the influence of capitalism, where the concept of 'alienation' is often used as a visual message of criticism from the working class (proletariat) against capitalism, so that forms of criticism are presented such as self-introspection, fighting alienation, seeking peace and freedom, and fighting established social control.
Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Febriany; Lie, Gunardie
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk tanggung jawab hukum dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakannya. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual secara rinci, dilanjutkan dengan studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut mencakup pendaftaran pekerja, pembayaran iuran, serta pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, kurangnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu. Selain itu, dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pengaturan hukum telah cukup jelas dan komprehensif, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum bagi perusahaan guna menjamin terpenuhinya hak pekerja atas jaminan sosial secara optimal.