Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal protection of Tasak Telu as an indicative product of Karo origin from the perspective of Law 20 of 2016 in Sari Laba Village, Biru-Biru sub-district, Deli Serdang District Gurning, Fretty Luciana Malau; Chairunisa, Puji; Sitepu, Gracia Feby Yeski; Siahaan, Parlaungan Gabriel; PA, Reh Bungana Br
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 3 (2023): December: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i3.193

Abstract

The problem to be discussed in this research is the form of legal protection for Tasak Telu as an indicative product of Karo origin; The government's efforts to provide legal protection for Tasak Telu. Geographical indications in their development can be beneficial. This is because legal protection can be enforced for regional specialty products which can increase added value and encourage a region to improve superior products. Indication of Origin products as intellectual property assets seen from the regional context certainly have their own differences and characteristics in each region. Indication of Origin is one of the Intellectual Property regimes that regulates the marking of a product so that it is clear that the special character of the product is essentially influenced by its place of origin. As is the case in Sari Laba Village, Biru-Biru District, Deli Serdang Regency, there is Tasak Telu food which is an Indicated product of Karo Origin. This food has the potential to be an asset for economic commodities and to improve community welfare in Sari Laba Village if managed well. This research uses a Normative-Empirical research method with data collection techniques through interviews with respondents at the research location in Sari Laba Village, Biru- Biru District, Deli Serdang Regency. The data collection technique is data reduction, data display, and data verification. The research results show that Law Number 20 of 2016 provides a strong legal basis to protect Tasak Telu as an indicative product of Karo origin. However, the implementation of this law still faces several challenges, such as a lack of understanding on the part of producers and stakeholders regarding the rights and obligations related to geographical indications. Therefore, efforts need to be made to increase awareness and understanding of this legal protection, as well as develop cooperation between related parties to ensure the effective protection of Tasak Telu.
Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Satya Nofryanti; Sidabutar, Hanna Tresia; Sitepu, Gracia Feby Yeski; Manalu , Syuratty Astuti Rahayu
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol 1 No 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.105

Abstract

Permasalahan anak di Indonesia akhir-akhir ini perlu kita ketahui cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah ketika anak-anak yang biasanya melakukan aktivitas sehari-harinya dengan belajar, bermain, namun justru sekarang berbeda ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan dan harus berhadapan dengan hukum. Dalam mengantisipasi tingginya anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia terdapat perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topic penelitian yang dibahas. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diarahkan untuk melindungi hak dan kepentingan anak, menciptakan proses yang adil, dan memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Fondasi hukumnya merujuk pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap hak anak di Indonesia menciptakan tantangan yang kompleks dan perlu diperhatikan secara mendalam. Pengembangan kebijakan pendidikan yang memperhatikan hak anak dan etika digital menjadi penting. Menghadapi isu-isu ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan industri teknologi. Langkah-langkah perlindungan hak anak harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik teknologi, dengan memastikan bahwa hak anak dihormati dan dilindungi di era digital ini.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA ( STUDI KASUS: DI PENGADILAN NEGERI MEDAN) Gurning, Fretty Luciana; Sitanggang, Ade Tamaria; Sitepu, Gracia Feby Yeski; Bintang, Dandi Putra; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu , Dewi Pika Lumban
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Melalui pendekatan analisis hukum, penelitian ini mengidentifikasi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan dari dokumen perkara, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta tinjauan terhadap peraturan yang mengatur dana desa. Hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat desa, serta menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas kepala desa. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan penguatan sistem pengawasan dana desa di Indonesia.