Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal protection of Tasak Telu as an indicative product of Karo origin from the perspective of Law 20 of 2016 in Sari Laba Village, Biru-Biru sub-district, Deli Serdang District Gurning, Fretty Luciana Malau; Chairunisa, Puji; Sitepu, Gracia Feby Yeski; Siahaan, Parlaungan Gabriel; PA, Reh Bungana Br
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 3 (2023): December: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i3.193

Abstract

The problem to be discussed in this research is the form of legal protection for Tasak Telu as an indicative product of Karo origin; The government's efforts to provide legal protection for Tasak Telu. Geographical indications in their development can be beneficial. This is because legal protection can be enforced for regional specialty products which can increase added value and encourage a region to improve superior products. Indication of Origin products as intellectual property assets seen from the regional context certainly have their own differences and characteristics in each region. Indication of Origin is one of the Intellectual Property regimes that regulates the marking of a product so that it is clear that the special character of the product is essentially influenced by its place of origin. As is the case in Sari Laba Village, Biru-Biru District, Deli Serdang Regency, there is Tasak Telu food which is an Indicated product of Karo Origin. This food has the potential to be an asset for economic commodities and to improve community welfare in Sari Laba Village if managed well. This research uses a Normative-Empirical research method with data collection techniques through interviews with respondents at the research location in Sari Laba Village, Biru- Biru District, Deli Serdang Regency. The data collection technique is data reduction, data display, and data verification. The research results show that Law Number 20 of 2016 provides a strong legal basis to protect Tasak Telu as an indicative product of Karo origin. However, the implementation of this law still faces several challenges, such as a lack of understanding on the part of producers and stakeholders regarding the rights and obligations related to geographical indications. Therefore, efforts need to be made to increase awareness and understanding of this legal protection, as well as develop cooperation between related parties to ensure the effective protection of Tasak Telu.
Populisme dan Tantangan Integrasi Masyarakat di Perumnas Mandala: Reaktualisasi Pancasila Sebagai Solusi Sartika, Dewi; Gurning, Fretty Luciana; Chairunisa, Puji; Batubara, Dewi Putri; Tobing, Dies L; Sitanggang, Agnes; Saragih, Oktavia Anjelina; Wuwu, Armando Fidelis; Prayetno
Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Vol 1 No 3 (2023): Terbitan Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Raudhatul Akmal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33151/ijomss.v1i3.95

Abstract

Penelitian ini membahas dampak populisme yang bersenyawa dalam politik identitas terhadap polarisasi masyarakat, dengan fokus pada situasi di Perumnas Mandala, Indonesia. Populisme yang terkait dengan isu-isu identitas seperti agama dan budaya dapat mengancam kesatuan sosial dan stabilitas negara. Dalam konteks Perumnas Mandala, sebagai wadah keragaman masyarakat, populisme dapat mengganggu integrasi sosial dan nilai-nilai Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia. Studi ini mencari jawaban atas pertanyaan mengenai dampak populisme pada polarisasi masyarakat dan bagaimana reaktualisasi Pancasila dapat menjadi solusi untuk menghadapi ancaman ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber teks seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik populisme dan Pancasila. Lokasi observasi penelitian adalah masyarakat Perumnas Mandala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populisme identitas dapat memecah masyarakat, menciptakan konflik, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga demokratis, dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting. Populisme juga dapat menyebabkan diskriminasi dan stereotip. Oleh karena itu, reaktualisasi Pancasila diperlukan sebagai solusi untuk mempromosikan kesatuan, toleransi, 2 dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki manfaat teoretis sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang populisme dan reaktualisasi Pancasila. Manfaat praktisnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman populisme terhadap integrasi sosial dan mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
ANALISIS PEMBUKTIAN OLEH SAKSI PADA PERSIDANGAN KASUS PENGEDAR NARKOBA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1350/PID. SUS/2024/PN LBP ) Siregar, Dewi Sartika; Sidabutar, Hanna Tresia; Ginting, Loficha Metesa Br.; Chairunisa, Puji; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lbn
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pemakai narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik hukum di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas mengenai penanganan kasus narkoba, implementasi hukum masih menghadapi tantangan, termasuk perbedaan dalam putusan hakim dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskripsif kualitatif. Bagaimana langkah-langkah campur tangan Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap Pecandu Narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen (studi pustaka), seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, Koran atau Karya dari para ahli. Dari hasil penelitian ini, Pemberian Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama di Undang-Undangkanya Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana Pecandu Narkotika dapat diklasifikasikan 2 tipe yaitu orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan orang yang Menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Trenggiling Ditinjau Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati Beserta Ekosistem Putri Batubara, Dewi; L Tobing, Dies; Feby Yeski Sitepu, Gracia; Teresia Novelia Sidabutar, Hana; Chairunisa, Puji; Novryanti Nainggolan, Satya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Pangolin, as one of the endangered species in Indonesia, requires effective legal protection in the context of environmental conservation. This research uses a literature study method to examine the legal protection of pangolins in Indonesia. By analyzing various literatures related to environmental laws, regulations and policies, this research aims to evaluate the effectiveness of the existing legal framework in maintaining pangolin populations and mitigating threats to their habitat. From the analysis, it was found that while there have been several legal measures to protect pangolins, there are still gaps and weaknesses in implementation and enforcement that may hinder the effectiveness of such protection. This research focuses on the impact and implementation of legal regulations on illegal trade activities and poaching of pangolins in the context of environmental conversations and the impact and implementation of legal regulations on illegal trade activities and poaching of pangolins in the context of environmental conversations highlight the need for more comprehensive policy and regulatory improvements as well as increased public awareness and participation in pangolin conservation efforts. As such, the recommendations from this research can contribute to to efforts to maintain the sustainability of pangolin populations and overall environmental conservation in Indonesia. Keywords: Pangolin, Environment Abstrak Hewan trenggiling, sebagai salah satu spesies yang terancam punah di Indonesia, membutuhkan perlindungan hukum yang efektif dalam konteks konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hewan trenggiling di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai literatur terkait undang-undang, peraturan, dan kebijakan lingkungan hidup, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mempertahankan populasi hewan trenggiling serta memitigasi ancaman terhadap habitatnya. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun telah ada beberapa upaya hukum untuk melindungi hewan trenggiling, masih terdapat celah dan kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum yang dapat menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini berfokus pada dampak serta implementasi dari peraturan hukum terhadap aktivitas perdagangan illegal dan perburuan terhadap hewan trenggiling dalam konteks konversasi lingkungan hidup dan dampak serta implementasi dari peraturan hukum terhadap aktivitas perdagangan illegal dan perburuan terhadap hewan trenggiling dalam konteks konversasi lingkungan hidup menyoroti perlunya penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi hewan trenggiling. Dengan demikian, rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemeliharaan keberlanjutan populasi hewan trenggiling dan pelestarian lingkungan hidup secara keseluruhan di Indonesia. Kata Kunci : Trenggiling, Lingkungan Hidup