Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kemudi International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Paulus Law Journal International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Proceedings Series on Social Sciences & Humanities AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
Antony
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Exploring the Roots of Political Dynasties from the Perspective of the Democratic System: Legal and Political Reform as a Balance in Election Contestation Antony; Lie, Cindy; Shanylla, Joen
Kemudi Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v8i2.6613

Abstract

Political dynasties are not a new phenomenon, but an old phenomenon that continues to grow from year to year in Indonesia's democratic government system to date. one of the causes of Indonesia's political dynasties is that political reform moves very fast like a meteor but on the contrary, legal reform is very slow like a snail. This research aims to explore the roots of political dynasties in the perspective of the democratic system, especially in the state and can contribute as a basis for thought and strategy in preventing political dynasties, especially in democracies that experience election dynamics. This research uses socio-legal research methods. The results of this study found that the phenomenon of political dynasties has grown rapidly in Indonesia's political system, but political dynasties cannot be prohibited because it is the constitutional right of everyone, but political dynasties can be inhibited and prevented by conducting legal reform and political reform in balance. In addition to reforming, the use of Pancasila ideology also increases awareness and nationalism, especially in responding to the problems of political dynasties that occur in society.
Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional Antony; Situmeang, Ampuan
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1559

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang merupakan warisan dari kolonial Belanda yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (Wvs NI), yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan nilai-nilai keindonesiaan. Pemberlakuan KUHP lama masih menimbulkan ketidakpastian hukum, adanya dualism hukum hingga ketidaksesuaian prinsip keadilan (retributive) yang diharapkan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menjadi langkah penting untuk menghilangkan karakter colonial, mengintegrasikan nilai yang hidup didalam masyarakat serta menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di era modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dekolonialisasi dalam KUHP Nasional melalui rekodifikasi dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional merefleksikan dekolonialisasi melalui penghapusan karakteristik colonial, penguatan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan hukum yang hidup didalam masyarakat hingga mengutamakan prinsip keadilan restorative sehingga memperkuat sistem hukum pidana.
THE EFFECT OF LIQUIDITY, SOLVABILITY, PROFITABILITY AND SIZE RATIO ON STOCK PRICE (Case study on Coal Mining Sub-Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 Period) Chieka Putri Anjani; Nurni Arrina Lestari; Antony
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 10 (2025): SEPTEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i10.1000

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity Ratio, Net Profit Margin and Firm Size on Stock Prices. The sample in this study is the Coal Mining Sub-Sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. The sampling technique in this study uses purposive sampling, where there are 12 Coal Mining Sub-Sector companies that meet the criteria. The analytical methods used in this study are the classic assumption test, correlation coefficient test, determination coefficient test, multiple linear regression test and hypothesis test consisting of t-test and f-test using the Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 26 program with the Entel method and Microsoft Excel for Windows 2010. The results of the study indicate that partially CR, NPM, Firm Size do not have a significant effect on Stock Prices. Debt to Equity and Return on Equity have a significant effect on Stock Prices. Simultaneously CR, DER, ROE, NPM, Size have an effect on Stock Price.
PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : NO VIRAL NO JUSTICE Lu Sudirman; Antony
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena “no viral no justice” yang muncul didalam media sosial merupakan sikap pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat kontrol sosial (Civil Engagement). Namun, partisipasi masyarakat dalam media sosial justru berdampak negatif akibat dari tidak selarasnya antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Pengunaan terhadap perasaan hukum yang berlebih menciptakan budaya hukum baru yang tidak sehat serta dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Urgensi penelitian ini dilakukan karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang semakin memprihatikan sehingga munculnya partisipasi dari masyarakat (power people) yang mengarah pada mempengaruhi serta menghambat proses penegakan hukum. Munculnya tekanan-tekanan kepada aparat penegak hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan oleh rakyat dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh serta hubungan dari partisipasi masyarakat demokratis melalui media sosial dalam mewujudkan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk meminimalisir timbulnya budaya hukum baru (monitoring) yang tidak sehat dalam masyarakat, diperlukan penambahan bobot kesadaran hukum serta melakukan monitoring secara terarah yang berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.
Building Deliberative Democracy in Indonesia: Democracy Future and the Future of Democracy Antony; Dewi, Maharani Citra; Louis, John Elvin
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): January-June
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v5i1.53691

Abstract

This research aims to analyse the development of democracy in Indonesia and explore the potential of applying the deliberative democracy model as an alternative to strengthening the quality of future democracy. Indonesian democracy has experienced fluctuations since independence, ranging from parliamentary democracy and guided democracy to Pancasila democracy and reform democracy. Although Indonesia is now recognised as the largest democratic country in Southeast Asia, the quality of substantive democracy still faces various challenges, such as political oligarchy, low meaningful citizen participation, and procedural democracy practices that lack public dialogue. This research employs normative legal research methods with a statutory, historical, and conceptual approach. It utilises secondary legal sources, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed qualitatively and deductively. The results indicate that deliberative democracy, which emphasises rational discourse, inclusive participation, and argument-based collective decision making, can serve as a middle ground between rigid procedural democracy and ideal substantive democracy. The implementation of deliberative democracy in Indonesia requires institutional reform, the strengthening of citizen capacity, and the opening of deliberative spaces in both digital and institutional realms. This research recommends a paradigm shift in democracy towards a more participatory, reflective, and equitable direction as the foundation of future democracy.
Child-Rights-Based Anti-Corruption Governance of Indonesia’s Free Nutritious Meals Program: A Comparative Study with China Antony; Alhakim, Abdurrakhman; Hasibuan, Wahyu Aulia; Surianti, Surianti
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law (Article in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v62.33082

Abstract

Indonesia’s Free Nutritious Meals Program (MBG) is a state instrument for fulfilling children’s constitutional rights to survival, growth, health, and adequate nutrition under Articles 28B(2) and 28H(1) of the 1945 Constitution. Its governance is principally regulated by Presidential Regulation No. 115 of 2025, which provides for program risk management, internal financial oversight, procurement, food-safety supervision, and consideration of the best interests of the child. However, the regulation does not yet expressly integrate corruption-specific risk mapping, conflict-of-interest controls, mandatory public disclosure across the supply chain, or child-rights-based remedies into a unified governance framework. This normative gap is constitutionally significant because corruption affecting meal quality, quantity, safety, or continuity may impair the substantive enjoyment of children’s rights. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and functional comparative approaches. China is used as a functional comparator because its 2022 Rural Compulsory Education Student Nutrition Improvement Plan Implementation Measures and 2024 Guidelines on School Food Safety and Meal-Fund Management address comparable risks through tiered responsibility, procurement controls, information disclosure, financial segregation, audit, public supervision, and supplier evaluation. Rather than transplanting these mechanisms, the study assesses their functions, legal bases, operation, and compatibility with Indonesia’s constitutional, administrative, procurement, and anti-corruption framework. The study proposes a child-rights-based anti-corruption governance model linking corruption-risk prevention, supply-chain transparency, conflict-of-interest control, independent oversight, supplier accountability, and rights restoration. Theoretically, the model integrates anti-corruption governance with child-rights obligations; practically, it provides a framework for refining MBG regulation, oversight, and remedies  
Reforming Banking Dispute Resolution in Indonesia’s Digital Era: A Comparative Legal Policy Analysis of LAPS SJK and the UK Financial Ombudsman Service Indah Sukma Andani; Antony; Tantimin
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 8 No 2: September 2026
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0802.1103

Abstract

Rapid expansion of digital banking has heightened the need for accessible and effective consumer redress, yet existing legal comparisons insufficiently connect institutional design with procedural fairness, enforceability, and regulatory reform. This study examines Indonesia’s Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) and the United Kingdom’s Financial Ombudsman Service (FOS) to formulate context-sensitive reforms for banking dispute resolution in Indonesia. Employing normative legal research, it combines statutory and conceptual approaches with a functional comparative framework assessing legal authority, institutional independence, procedural fairness, the legal effects of dispute outcomes, and digital accessibility. Primary legal materials include OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020, Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, and the Financial Services and Markets Act 2000. The analysis finds that LAPS SJK offers mediation, arbitration, and binding opinions within an OJK-regulated framework, whereas the FOS applies a statutory fair-and-reasonable standard, with final determinations under its compulsory jurisdiction becoming binding upon acceptance by complainants. These differences reveal distinct legal pathways for obtaining and implementing consumer redress rather than establishing the empirical superiority of either system. The study contributes an integrated comparative legal-policy framework prioritizing stronger governance safeguards, clearer compliance and enforcement procedures, and more accessible digital complaint mechanisms within Indonesia’s regulatory architecture. Future empirical research should assess compliance with dispute outcomes, consumer experiences, and institutional performance to evaluate these proposals.
Co-Authors Alhakim, Abdurrakhman Chieka Putri Anjani Citra Dewi, Maharani Dewi, Maharani Citra Elvin Louis, John Hasibuan, Wahyu Aulia Indah Sukma Andani Lie, Cindy Louis, John Elvin Lu Sudirman Nurni Arrina Lestari Shanylla, Joen Situmeang, Ampuan Surianti Surianti, Surianti Tantimin