Articles
<![CDATA[KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31434
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan namun hal tersebut masih saja sering terjadi. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jika dilihat banyaknya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan serta bagaimanakah hukum nasional memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang permasalahn itulah urgensi penelitian ini perlu dilakukan kembali. Penelitian ini mengguanakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta dengan menggunakan studi kepustakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempun terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal, kekerasan dalam komunitas/ruang publik, dan kekerasan yang dilkukan oleh negara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan berupa produk hukum yang dibuat seperti UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF PENANGANAN CYBER CRIME DI SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Sofia, Sofia]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38089
<![CDATA[Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Mengingat Cyber Crime menggunakan teknologi yang tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi juga harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Jenis data yang dipakai merupakan data primer yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan berhubungan dengan penanganan Cyber Crime terhadap sektor perbankan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan tak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat di atasi secara bersama-sama.]]>
<![CDATA[Criminal Control for the Distribution of Pornographic Content on the Internet: An Indonesian Experience ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39662
<![CDATA[The unlimited use of Information Technology (IT) has made cybercrime accessible to everyone. Technology can be very useful for daily needs, but on the other hand it can also be used irresponsibly by certain parties such as the distribution of pornographic content. The purpose of this article is to find out the regulations regarding pornography in Indonesia, to analyze the spreaders of pornographic content based on Indonesian positive law and to analyze the penalties for spreading pornographic content based on positive law in Indonesia. This research uses ‘doctrinal legal research’. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is ‘statutory and conceptual’ to help solve the problem in this research. The results showed that law enforcement officials such as the police and prosecutors prefer to use Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography to ensnare perpetrators. spreading pornographic content on the Internet which is considered more obvious and appropriate to be used as a legal basis to ensnare  spreaders of pornographic content on the internet. Perpetrators can be sentenced to punishment is imprisonment and/or a fine as regulated in the law.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40171
<![CDATA[Norma kesusilaan adalah norma mengenai batasan-batasan perilaku oleh seseorang kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia perlu membangun hubungan yang baik dan menjaga etika serta menjadi manusia yang beradab. Namun harapan tidak selalu berjalan lurus dengan kenyataan. Masih ada orang-orang yang dengan sengaja membuat orang lain tidak nyaman, contohnya adalah catcalliing sebagai bagian dari pelecehan verbal. Catcalling merupakan suatu istilah terhadap adanya perbuatan seseorang berupa suara, siulan dan lainnya yang bersifat verbal dan mengarah kepada hal negatif seperti percabulan. Adapun hadirnya catcalling ini menurut perspektif sebagian orang dikarenakan cara berpakaian yang terbuka. Maka, penelitian ini akan menganalisis pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah di Kota Batam terkait pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu bersumber dari peraturan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan, banyak orang belum mengetahui bahwa catcalling merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelaku sendiri kerap menganggap Tindakan yang dilakukan adalah sebuah candaan. Tetapi hal ini justru membawa dampak buruk kepada orang lain. Catcalling sendiri belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, oleh sebab itu maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun salah satunya masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu agar menjamin kepastian hukum maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang catcalling.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Peiru, Hana Renata Tan]]>;
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43742
<![CDATA[Perkembangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan di dunia yang tidak dapat dihentikan. Dampak dari pergerakan globalisasi menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi. Faktor pemicunya adalah kemiskinan, kurangya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan orang. Kejahatan human trafficking tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah memakan banyak korban. Untuk itu peraturan perundang – undangan sangat diperlukan dalam memberikan sanksi dan perlindungan kepada korban perdagangan orang terutama kelompok yang dianggap rentan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif melalui data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan guna untuk memperoleh hasil yang ingin di teliti.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purnama, Thiara Dewi]]>;
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.44370
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat penggunaan akan media elektronik meningkat pesat. Tingkat kebutuhannya dalam kehidupan manusia yang semakin tinggi membuat setiap orang tidak lepas dari media elektronik. Adanya media elektronik membawa dampak dalam kehidupan manusia. Penggunaan media elektronik sangat bermanfaat untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Disisi lain, hal ini justru dapat membawa dampak buruk yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang menggunakan media elektronik. Setiap data pribadi yang dimasukkan kedalamnya perlu dilindungi oleh sebuah aturan yang jelas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data data yang diperoleh didalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka yaitu berasal dari literatur, artikel maupun karya ilmiah lainnya. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Universal Declaration of Human Rights serta Kovenan Internasional tentang Hak hak sipil dan Politik sehingga dinilai perlu untuk membuat suatu peraturan dalam perundang undangan yang mengatur secara khusus dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk mendorong pengesahan dari RUU Perlindungan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[Reconstruction Concept of Restorative Justice in the Crime of Theft with Elderly Perpetrators in Batam ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>;
<![CDATA[Azlyn, Nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v11i2.237
<![CDATA[AbstractRestorative justice is an alternative to solving criminal cases in which the criminal justice procedure mechanism focuses on punishment which is changed into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties. Indeed, the issue of sanctions is a very important issue in the implementation of the content of criminal law because it is a reflection of norms and rules that contain the values of a society. In its implementation, the determination and provision of criminal sanctions based on the law prioritizes Primum Remedium rather than Ultimum Remedium. The purpose of this research is to review, analyze and reconstruct the concept of restorative justice as an alternative to the settlement of criminal acts, especially against elderly perpetrators of theft in Batam city. Based on the result of the research, there is still no special regulation related to the settlement of theft crime by the elderly in Batam City, there is still a need for the establishment of legal institutions/agencies that develop the concept of restorative justice and the lack of knowledge of the people of Batam City on the concept of restorative justice]]>
<![CDATA[Intellectual property synergies: merging halal certification with Indonesian communal intellectual property rights laws ]]>
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Silviani, Ninne Zahara]]>;
<![CDATA[Febriyani, Emiliya]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 1 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/ljih.v32i1.30143
<![CDATA[Indonesia possesses significant potential to enhance and expand its halal industry, leveraging its unique cultural assets from many of its indigenous communities. One of the ways to ensure the growth of the halal industry is the facilitation of IPR protection through the legal framework. Using a normative method supported by a statutory approach, this research analyzed the challenges and potentials of integrating halal certification into the communal IPR system in Indonesia. The analysis found many restrictions within the existing positive laws which can prevent the integration of halal certification into the communal IPR system. This research proposed a model of communal IPR according to the challenges identified, along with the normative construction needed to establish it. This model mainly focused on providing normative spaces for the integration of sharia compliance while also making sure that the purposes of IPR protection are fulfilled.]]>
<![CDATA[Integrating Social Rehabilitation into the Education System for Adolescent Drug Addicts: Legal Framework, Potential, and Challenges ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Anakotta, Marthsian Yeksi]]>;
<![CDATA[Febriyani, Emiliya]]>;
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3352
<![CDATA[Despite importance of education in overcoming drug addiction, the connection between the education system and the juvenile justice system remains unclear. Juvenile drug addicts often experience socially-disadvantaged situation, thereby social rehabilitation is an important aspect of recovery aside from medical rehabilitation. This research was performed to identify the challenges in social reintegration among juvenile drug addicts, describe the legal interplay between the relevant framework, and propose a model of legal development for the integration of social rehabilitation for juvenile drug addicts into the education system. Using normative legal research method and statutory approach, this research revealed numerous potentials and challenges in integrating social rehabilitation into the education system. A model consisting of normative reforms and practical framework of works is proposed to be applied by educational institutions and relevant government agencies. This research offers a vital step toward creating inclusive educational environments that prevent relapse and foster societal integration.]]>
<![CDATA[Reorientasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Manurung, Intan Feronika]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v7i2.5028
<![CDATA[This study aims to review the legal aspects or legal reorientation towards children who are determined as perpetrators of narcotics crimes in Indonesia. This research is very important to be carried out conceptually to be able to provide measurable firm sanctions in accordance with the provisions of the Law on Narcotics and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. This research is a normative juridical research using primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study found that re-orientation of the legal aspects of children as perpetrators of narcotics crimes is very important to do because there is ambiguity related to the process of punishing children as drug offenders. First, the use of the Law on Narcotics as a basic object is still borne by the perpetrator in accordance with the stipulated articles, evidence that results in criminal sanctions according to the provisions. Second, for minors, the defense is still carried out in accordance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System, where there is a reduction in sanctions that take into account the mental and physical condition of the child. When the verdict has been determined, the offender must be placed in a special correctional institution for children and given the right to medical rehabilitation and social rehabilitation because they consider the child's future. Third, the rehabilitation aspect can be prioritized as is the case when children are only designated as victims, or there is no evidence against them as the main perpetrators of Narcotics.]]>
