Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Putri Febri Wialdi
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Fadilah Permata Yora; Dhea Syafira; Intan Nurdiatna Putri; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Dalam kerangka reformasi birokrasi, ASN dituntut fundamental guna memastikan terelenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Artikel ini membahas peran pengawasan dan pembinaan ASN sebagai dua instrumen utama dalam mewujudkan good governance. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan kelembagaan terkait ASN. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan preventif. Sementara itu, pembinaan berorientasi pada pengembangan kapasitas, profesionalisme, serta integritas ASN melalui sistem merit, pelatihan, coaching, dan penerapan reward and punishment yang adil. Sinergi pengawasan dan pembinaan yang konsisten mampu memperkuat budaya birokrasi yang bersih sekaligus inovatif. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain budaya birokrasi paternalistik, resistensi terhadap sistem merit, lemahnya kapasitas pengawasan internal, serta keterbatasan literasi digital ASN. Ke depan, digitalisasi birokrasi, penguatan sistem merit, dan pembinaan berbasis humanis menjadi langkah penting dalam membangun ASN yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, pengawasan dan pembinaan ASN dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kenaikan Pajak dan Implikasinya bagi Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dhea Restu Ramadhani Sopali; Ilmi Okcya Pratami; Vira Astuti; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam konteks reformasi birokrasi fiskal di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait kebijakan fiskal, digitalisasi perpajakan, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN hingga 12% memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi melalui peningkatan keterbukaan pelaporan fiskal dan penggunaan sistem digital seperti Coretax dan DJP Online. Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas publik dapat meningkat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi pengawasan dan memastikan pendapatan pajak yang bertambah dikelola secara adil dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas hanya dapat tercapai jika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan, dan mengoptimalkan digitalisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan kapasitas teknologi antarwilayah serta rendahnya literasi fiskal masyarakat perlu diatasi agar kebijakan kenaikan PPN dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap tata kelola keuangan publik.
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS: REFLEKSI ATAS MALADMINISTRASI Mutiara Rizkina Aliya Pulungan; Oktazenia Ramadhani; Dwi Aulia Fitri; Alwi Abrar Rusli; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berintegritas menjadi syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, fakta di lapangan mengindikasikan jika praktik maladministrasi masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun kota, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak adanya transparansi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya serta laporan Ombudsman Republik Indonesia. Melalui telaah berbagai kasus, ditemukan bahwa maladministrasi dapat muncul pada layanan administrasi desa, penyelesaian laporan masyarakat, hingga layanan parkir di kawasan wisata. Pembahasan menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam melakukan deteksi, analisis, dan pemberian rekomendasi guna mencegah praktik maladministrasi. Kesimpulan dari refleksi ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga menuntut sinergi antara aparatur, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal.  
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN: TANTANGAN KOORDINASI DALAM KABINET YANG EKSPANSIF Mutia fazilla; Syarfina Salnah; Yolandari Yolandari; Putri Febri Wialdi; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis whole-of-government, Peran Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif
Analisis Kriteria Promosi Pegawai Berbasis Meritokrasi dalam Sistem Manajemen ASN di Kantor Wali Kota Padang Wiftada Wiftada; Muhammad Zhafran Alhady; Anisyah Rizki; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kriteria meritokrasi dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk memastikan bahwa proses promosi jabatan berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi non-teknis.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria promosi pegawai berbasis meritokrasi di Kantor Wali Kota Padang dan sejauh mana kesesuaian peraturan dan praktik yang berlaku di lapangan.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan staf Administrasi dan Keuangan, serta penelitian literatur.  Data dianalisis dengan menggunakan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang diusulkan oleh model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, kinerja, integritas, dan pengalaman kerja telah digunakan untuk promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pertimbangan administratif dan kewenangan terakhir kepala daerah.  Selain itu, transparansi proses masih terbatas pada jenjang tertentu, dan pendidikan dan pelatihan belum menjadi faktor utama dalam penentuan promosi.  Kegagalan utama terletak pada kemungkinan intervensi politik dan ketidak konsistenan penerapan prinsip manfaat.  Singkatnya, sistem promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang telah bergerak menuju meritokrasi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa promosi jabatan benar-benar mencerminkan kemampuan dan kinerja pegawai, diperlukan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi informasi kepegawaian, dan transparansi.
PERANAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PROGRAM ROYALTI LAGU SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN DAN PENGHARGAAN BAGI MUSISI Yola Triana; Tiara Anggraini; Sepvella Zaini Isra; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem distribusi royalti lagu di Indonesia masih menghadapi bebagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan perhitungan royalti, lemahnya penegakan hak cipta, dan kurangnya modernisasi teknologi dalam pengelolaan data. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian imbalan bagi musisi dan belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini betujuan menganalisis peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam program royalti lagu sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan penghargaan yang layak bagi musisi di Indonesia. LMKN berfungsi sebagai pusat kliring royalti, pengawas lembaga manajemen kolektif, dan penentu tarif royalti yang adil, sehingga menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi musisi. Metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, fungsi, serta tantangan yang dihadapi LMKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN sangat strategis dalam membangun sistem distribusi royalti yang efisien dan transparan, meningkatkan perlindungan hak ekonomi musisi, serta mendorong penghargaan tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga pengakuan profesional melalui edukasi dan program sosial. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi, modernisasi teknologi, dan peningkatan kesadaran publik agar sistem royalti dapat berjalan optimal dan berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa peran LMKN krusial untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung keberlangsungan karir musisi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional.
Co-Authors Alwi Abrar Rusli Anisyah Rizki Dhea Restu Ramadhani Sopali Dhea Syafira Dwi Aulia Fitri Fadilah Permata Yora Ilmi Okcya Pratami Intan Nurdiatna Putri Jumiati Jumiati Muhammad Zhafran Alhady Mutia fazilla Mutiara Rizkina Aliya Pulungan Oktazenia Ramadhani Sepvella Zaini Isra Syarfina Salnah Tiara Anggraini Vira Astuti Wiftada Wiftada Yola Triana Yolandari Yolandari Yulia Hanoselina