Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Putri Febri Wialdi
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Fadilah Permata Yora; Dhea Syafira; Intan Nurdiatna Putri; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Dalam kerangka reformasi birokrasi, ASN dituntut fundamental guna memastikan terelenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Artikel ini membahas peran pengawasan dan pembinaan ASN sebagai dua instrumen utama dalam mewujudkan good governance. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan kelembagaan terkait ASN. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan preventif. Sementara itu, pembinaan berorientasi pada pengembangan kapasitas, profesionalisme, serta integritas ASN melalui sistem merit, pelatihan, coaching, dan penerapan reward and punishment yang adil. Sinergi pengawasan dan pembinaan yang konsisten mampu memperkuat budaya birokrasi yang bersih sekaligus inovatif. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain budaya birokrasi paternalistik, resistensi terhadap sistem merit, lemahnya kapasitas pengawasan internal, serta keterbatasan literasi digital ASN. Ke depan, digitalisasi birokrasi, penguatan sistem merit, dan pembinaan berbasis humanis menjadi langkah penting dalam membangun ASN yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, pengawasan dan pembinaan ASN dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kenaikan Pajak dan Implikasinya bagi Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dhea Restu Ramadhani Sopali; Ilmi Okcya Pratami; Vira Astuti; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam konteks reformasi birokrasi fiskal di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait kebijakan fiskal, digitalisasi perpajakan, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN hingga 12% memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi melalui peningkatan keterbukaan pelaporan fiskal dan penggunaan sistem digital seperti Coretax dan DJP Online. Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas publik dapat meningkat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi pengawasan dan memastikan pendapatan pajak yang bertambah dikelola secara adil dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas hanya dapat tercapai jika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan, dan mengoptimalkan digitalisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan kapasitas teknologi antarwilayah serta rendahnya literasi fiskal masyarakat perlu diatasi agar kebijakan kenaikan PPN dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap tata kelola keuangan publik.
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS: REFLEKSI ATAS MALADMINISTRASI Mutiara Rizkina Aliya Pulungan; Oktazenia Ramadhani; Dwi Aulia Fitri; Alwi Abrar Rusli; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berintegritas menjadi syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, fakta di lapangan mengindikasikan jika praktik maladministrasi masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun kota, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak adanya transparansi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya serta laporan Ombudsman Republik Indonesia. Melalui telaah berbagai kasus, ditemukan bahwa maladministrasi dapat muncul pada layanan administrasi desa, penyelesaian laporan masyarakat, hingga layanan parkir di kawasan wisata. Pembahasan menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam melakukan deteksi, analisis, dan pemberian rekomendasi guna mencegah praktik maladministrasi. Kesimpulan dari refleksi ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga menuntut sinergi antara aparatur, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal.  
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN: TANTANGAN KOORDINASI DALAM KABINET YANG EKSPANSIF Mutia fazilla; Syarfina Salnah; Yolandari Yolandari; Putri Febri Wialdi; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis whole-of-government, Peran Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif
Analisis Kriteria Promosi Pegawai Berbasis Meritokrasi dalam Sistem Manajemen ASN di Kantor Wali Kota Padang Wiftada Wiftada; Muhammad Zhafran Alhady; Anisyah Rizki; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kriteria meritokrasi dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk memastikan bahwa proses promosi jabatan berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi non-teknis.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria promosi pegawai berbasis meritokrasi di Kantor Wali Kota Padang dan sejauh mana kesesuaian peraturan dan praktik yang berlaku di lapangan.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan staf Administrasi dan Keuangan, serta penelitian literatur.  Data dianalisis dengan menggunakan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang diusulkan oleh model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, kinerja, integritas, dan pengalaman kerja telah digunakan untuk promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pertimbangan administratif dan kewenangan terakhir kepala daerah.  Selain itu, transparansi proses masih terbatas pada jenjang tertentu, dan pendidikan dan pelatihan belum menjadi faktor utama dalam penentuan promosi.  Kegagalan utama terletak pada kemungkinan intervensi politik dan ketidak konsistenan penerapan prinsip manfaat.  Singkatnya, sistem promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang telah bergerak menuju meritokrasi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa promosi jabatan benar-benar mencerminkan kemampuan dan kinerja pegawai, diperlukan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi informasi kepegawaian, dan transparansi.
PERANAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PROGRAM ROYALTI LAGU SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN DAN PENGHARGAAN BAGI MUSISI Yola Triana; Tiara Anggraini; Sepvella Zaini Isra; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem distribusi royalti lagu di Indonesia masih menghadapi bebagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan perhitungan royalti, lemahnya penegakan hak cipta, dan kurangnya modernisasi teknologi dalam pengelolaan data. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian imbalan bagi musisi dan belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini betujuan menganalisis peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam program royalti lagu sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan penghargaan yang layak bagi musisi di Indonesia. LMKN berfungsi sebagai pusat kliring royalti, pengawas lembaga manajemen kolektif, dan penentu tarif royalti yang adil, sehingga menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi musisi. Metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, fungsi, serta tantangan yang dihadapi LMKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN sangat strategis dalam membangun sistem distribusi royalti yang efisien dan transparan, meningkatkan perlindungan hak ekonomi musisi, serta mendorong penghargaan tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga pengakuan profesional melalui edukasi dan program sosial. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi, modernisasi teknologi, dan peningkatan kesadaran publik agar sistem royalti dapat berjalan optimal dan berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa peran LMKN krusial untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung keberlangsungan karir musisi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional.
MEMPERTAHANKAN NETRALITAS ASN: ANTARA LOYALITAS DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT Jumaita Lestari; Rahma Tri Okwita; Ulfa Zahara; Varel Ivanda; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengkaji bagaimana konflik antara tugas publik dan loyalitas atasan dapat diselesaikan dengan tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan keahlian birokrasi, netralitas ASN sangat penting. Dengan menelaah berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Untuk menentukan penyebab pelanggaran netralitas, jenis-jenis loyalitas ASN, dan hubungan antara loyalitas dan tanggung jawab publik, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa budaya birokrasi yang paternalistik, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan politik seringkali menjadi alasan di balik pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil. Selain itu, penggunaan media sosial menciptakan hambatan baru dalam menegakkan profesionalisme pegawai negeri sipil. Untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang netral, berdedikasi kepada pemerintah, dan bertanggung jawab kepada publik, studi ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat, internalisasi etika profesi, kepemimpinan birokrasi yang jujur, dan penerapan sistem meritokrasi
Ekspansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Penanggulangan Stunting dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Nur Kamalawati; Nur Rachmah Febrina; Nina Wijayanti; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting masih menjadi persoalan nasional yang memengaruhi kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, sebagai hasilnya diperlukan intervensi gizi yang efektif. Penelitian ini bertujuan menilai peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam membantu penurunan stunting dan meningkatkan kondisi belajar anak. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal, laporan pemerintah, dan buku yang relevan. Temuan studi mengindikasikan bahwa MBG dapat memperbaiki status gizi, meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan absensi siswa, serta memberi dampak ekonomi lokal. Namun, tantangan tetap muncul pada kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, dan kebutuhan pengawasan anggaran. Secara keseluruhan, MBG memiliki potensi besar sebagai investasi jangka panjang dalam penguatan kualitas SDM Indonesia.
ADOPSI SISTEM MERIT TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA Tasya Yukhi Putri; Kasih Hidayatullah; Feby Salsabilla; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan ASN di Indonesia masih menghadapi masalah profesionalitas, transparansi, dan kualitas layanan publik sehingga diperlukan penerapan sistem merit. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem merit serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data dari regulasi, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit mampu meningkatkan kualitas SDM ASN, efisiensi organisasi, dan budaya kerja yang akuntabel. Namun, pelaksanaannya masih terhambat patronase, intervensi politik, penempatan pegawai yang tidak sesuai, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan teknologi. Keberhasilan sistem merit dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kesesuaian kompetensi, kedisiplinan, dan evaluasi kinerja yang objektif.
Optimalisasi Layanan Haji Melalui Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa yang Efektif Syukri Ananda Dwi Zulfa; Chelsea Defista; Diva Nurfadhilah; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menghadapi tantangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang berdampak pada kualitas layanan bagi 221.000 jemaah. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi layanan haji melalui sistem pengadaan yang efektif berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Metode studi literatur digunakan dengan mengkaji artikel ilmiah, regulasi pemerintah, dan dokumen resmi periode 2020-2025 yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKOHAT meningkatkan efisiensi layanan hingga 82,1%, sistem e-procurement berpotensi mengurangi overbudget 20-30%, dan pelayanan inklusif untuk lansia (31% jemaah) memerlukan spesifikasi pengadaan khusus. Namun, masih terdapat kendala fragmentasi kelembagaan, kapasitas SDM, dan lemahnya pengawasan. Optimalisasi layanan haji memerlukan penguatan regulasi, digitalisasi terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan pengawasan berbasis KPI untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Co-Authors Alwi Abrar Rusli Anisyah Rizki Chelsea Defista Dhea Restu Ramadhani Sopali Dhea Syafira Diva Nurfadhilah Dwi Aulia Fitri Fadilah Permata Yora Feby Salsabilla Ilmi Okcya Pratami Intan Nurdiatna Putri Jumaita Lestari Jumiati Jumiati Kasih Hidayatullah Muhammad Zhafran Alhady Mutia fazilla Mutiara Rizkina Aliya Pulungan Nina Wijayanti Nur Kamalawati Nur Rachmah Febrina Oktazenia Ramadhani Rahma Tri Okwita Sepvella Zaini Isra Syarfina Salnah Syukri Ananda Dwi Zulfa Tasya Yukhi Putri Tiara Anggraini Ulfa Zahara Varel Ivanda Vira Astuti Wiftada Wiftada Yola Triana Yolandari Yolandari Yulia Hanoselina