Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum JURNAL ISIP VOICE : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sahaja : Journal Sharia and Humanities
Ghofur, Nilman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Religious Rights and State Presence in John Locke's Liberalism Perspective (Reflections on the 1984 Tanjung Priok Case) Salsabila, Orchida Nadia; Ghofur, Nilman; Mujib, M. Misbahul
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v12i1.2957

Abstract

Upholding human rights as a part of international law without the presence of the state would seem impossible because the state is an essential element of international law. What is interesting is what happened in the 1984 Tanjung Priok Indonesia case, where human rights violations occurred because of the state's presence. The question is, how should the state's presence be? This study reflected on the 1984 Tanjung Priok case as a lesson on how countries should be involved in religious rights so as not to injure human rights. Answering that question, this study used a normative approach and John Locke's theory of liberalism. Furthermore, this study found that during the New Order era, the state's presence in civil rights was too deep, especially those related to religious rights. The presence of the state is indeed important, but the presence of the state, which is very dominant for reasons of political stability by depriving people of the right to practice their religion, cannot be justified. In addition, it is also unacceptable if the state reduces civil rights because of religious considerations. Although it is difficult, if the state has a certain ideology or religion, the state should not harm individual rights, including the rights of other religions and the religious rights of its citizens that are different. The state must not interfere too deeply or get too involved in its own ideology/religion, which then prohibits the religious rights of adherents of other religions who are its citizens.
The Relationship of the Administrative Process of the Lahat Regency Industry and Trade Service to Home Industry Licensing: Hubungan Proses Administrasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lahat Terhadap Perizinan Industri Rumahan Anggraini, Mei Reza; Ghofur, Nilman
JURNAL ISIP VOICE : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2024): JULI-DESEMBER
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/jiv.v3i2.1027

Abstract

The Industry and Trade Office of Lahat Regency is one of the institutions used by the community to provide licensing services, especially business permits. As an UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) that is just starting a business with Home Industry, the role of the Trade Office is very much needed. This scientific paper shows the purpose that there is an administrative process carried out by the Trade Office of Lahat Regency regarding licensing of UMKMs, especially Home Industry. The descriptive qualitative method is the most appropriate in this study by conducting a literature study and also short interviews from primary and secondary data sources to strengthen this research. This study explains how the author implements business capital and business licensing needs and the UMKM Culinary Business Plan which discusses that the Trade Office plays a very important role in the progress of Home Industry. The results of the study indicate that the capability of the administrative process in licensing UMKMs by the Trade Office is true, but it turns out that the Trade Office is not the main actor in granting permits, the Trade Office only acts as an intermediary through the OSS (Online Single Submission) application.
Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia Ghofur, Nilman
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703

Abstract

The digital era presents complexity in the discursive relationship between law, media, and democracy. This research analyzes the interconnection of these three aspects within the context of Indonesian identity. The study employs a literature review approach utilizing the framework of media discourse, focusing on three key areas: agenda setting, framing, and gatekeeping. Data sources include Article 28 of the 1945 Constitution and several articles within the ITE Law. The research reveals that in the practical application of law, media plays a significant role in conveying information and even shaping citizens' understanding of democracy. Several key findings surfaced from this investigation. Firstly, agenda-setting informs the public about the crucial significance of these matters within democracy. Secondly, by utilizing framing discourse, the media can influence public sentiment, whether by underscoring the importance of safeguarding privacy or portraying internet regulations as impeding freedom of expression. Lastly, this study unveiled how media organizations wield substantial control over the topics covered, thus determining what garners public attention. This control not only directs the agenda but also shapes public perceptions of laws related to democracy, underscoring the profound influence of media on societal comprehension. Era digital menampilkan kompleksitas dalam hubungan diskursif antara hukum, media, dan demokrasi. Penelitian ini menganalisis keterkaitan ketiga aspek tersebut dalam konteks keindonesiaan. Studi ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dengan memanfaatkan kerangka wacana media, dengan fokus pada tiga area kunci: penentuan agenda, pembentukan narasi, dan pengaturan akses informasi. Sumber data meliputi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa pasal terkait dengan konten internet, cyberbullying dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam praktik penerapan hukum, media memainkan peran yang signifikan dalam menyampaikan informasi bahkan membentuk pemahaman warga negara tentang demokrasi. Beberapa temuan utama muncul dari penelitian ini. Pertama, penentuan agenda berfungsi untuk memberi informasi kepada publik tentang pentingnya masalah-masalah ini dalam ranah demokrasi. Kedua, dengan menggunakan wacana pembentukan narasi, media dapat memengaruhi opini publik, baik dengan menekankan pentingnya perlindungan privasi maupun menggambarkan regulasi internet sebagai batasan kebebasan berekspresi. Terakhir, penelitian ini mengungkap bagaimana organisasi media memiliki kendali yang signifikan atas topik-topik yang dibahas sehingga menentukan apa yang menarik perhatian publik. Kendali ini tidak hanya mengarahkan agenda, tetapi juga membentuk persepsi publik tentang hukum-hukum terkait demokrasi, menegaskan pengaruh mendalam media dalam pemahaman masyarakat.
HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama) Munawar, Sofyan; Ghofur, Nilman
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.95

Abstract

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu tema besar yang bisa dianalisa dari berbagai macam kajian teori. Salah satu teori yang bisa digunakan untuk mengupasnya adalah teori politik hukum. Cakupan politik itu sendiri tidak hanya menjadi lingkup seluruh individu, akan tetapi juga termasuk kepada masyarakat yang berbeda agama. Berbicara tentang politik, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang menjadi isu agama. Politik hukum sendiri biasanya diterapkan pada berbagai macam kebijakan hukum misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keadilan dan kemanfaatan, keseimbangan antara kepastian hukum, penguasaan sumber daya alam oleh negara serta pengganti hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional. Tentunya politik hukum juga dapat digunakan untuk membaca fenomena hukum kewarisan islam. Penelitian ini menggunakan metode library research. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dari persoalan-persoalan politik hukum keluarga Islam secara luas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah politik hukum terhadap ahli waris beda agama merupakan kebijakan resmi dalam ajaran agama islam berkaitan dengan ahli waris yang beda agama. Disepakati tidak akan mendapatkan warisan. Hal ini memiliki tujuan untuk kesatuan keluarga yang menganut dasar Islam. Yaitu pembentukan keluarga yang berdasar kepada alquran dan hadist yang memiliki visi,misi serta tujuan hidup yang sama. Adapun larangan saling mewarisi bagi non muslim atau orang yang berbeda agama dan keyakinan juga berlaku pada kondisi berbeda kewarganegaraan.
indonesia Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Tangerang: ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR: 650/PDT.P/2023/PA.JS) Sofyan Munawar, Sofyan Munawar; Indawati, Nur Aini Yana; Afan, Suhaimi; Ramadhan, Taufik; Ghofur, Nilman
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13669

Abstract

Berdasarkan data perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Tangerang selama periode tiga tahun terakhir, sebanyak 70% kasus putusnya rumah tangga terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan (syiqaq). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terkait efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang dalam upaya penyelesaian perkara syiqaq. Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini mengadopsi rancangan kualitatif-deskriptif yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara syiqaq melalui mediasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal utama: Pertama, pemicu utama kasus perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang bersumber dari egoisme, intoleransi serta ketiadaan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Kedua, rangkaian mediasi dalam penyelesaian perkara syiqaq berlangsung tidak terbatas pada ruang pengadilan saja, namun turut mengikutsertakan hakam yang berasal dari lingkup keluarga maupun kerabat pihak yang mengalami perselisihan. Tingkat kesuksesan program mediasi tercatat sangat minim dan menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan data perceraian yang terdaftar, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan sejumlah besar pasangan dalam mengikuti proses mediasi yang diwajibkan, mengakibatkan penyelesaian perkara syiqaq melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang belum mencapai efektivitas yang diharapkan.
Co-Authors Afan, Suhaimi Anggraini, Mei Reza Indawati, Nur Aini Yana Mujib, M Misbahul Munawar, Sofyan Salsabila, Orchida Nadia Sofyan Munawar, Sofyan Munawar Taufik Ramadhan