Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Jurnal Legislasi Indonesia
Madjid, Mario Agritama S W
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024 Failaq, Muhammad RM Fayasy; Madjid, Mario Agritama S W
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2802

Abstract

Abstrak: Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu wacana yang hangat dibicarakan terkait Pemilu ini adalah penggunaan teknologi pemilihan elektronik (e-vote) untuk menekankan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana studi tentang E-Vote yang akan ditinjau dengan konsep demokrasi partisipatif dan peluang e-vote apabila diterapkan pada Pemilu tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan metode library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer,  Sekunder dan Tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekalipun berpotensi meningkatkan partisipasi sebagaimana beberapa kasus kecil yang terjadi di Indonesia, peluang untuk menerapkan E-Vote pada Pemilu 2024 belum siap. Ketidaksiapan Indonesia untuk menerapkan E-Vote dapat dilihat dari belum memadainya kapasitas masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi, lemahnya keamanan data cyber Indonesia, dan  belum memadainya infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia.Kata Kunci: Peluang, E-Vote, Pemilu 2024
Integrasi Kelembagaan Perencanaan di Bidang Pembangunan dan Legislasi: Membangun Kelembagaan yang Tangguh Madjid, Mario Agritama S W
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1516

Abstract

Potret kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia saat ini menemui sejumlah persoalan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya peran pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, termasuk juga mencapai sejumlah poin tujuan SDGs. Salah satu persoalan yang disoroti pada penelitian ini, yakni tidak terintegrasinya kewenangan kelembagaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan di bidang legislasi atau perundang-undangan. Hal tersebut secara terang tentunya dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara, khususnya Peta Jalan SDGs Indonesia menuju 2030 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas memberikan sejumlah arah kebijakan pemantapan lembaga-lembaga demokrasi untuk tahun 2025- 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 2 (Dua) hal: Pertama, disharmonisasi antara perencanaan di bidang pembangunan dan bidang legislasi. Kedua, desain pengintegrasian kelembagaan perencanaan di bidang pembangunan dan bidang legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statue approach) serta konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, terdapat problematika berupa ketidaksinkronan antara perencanaan di bidang pembangunan dan legislasi yang dapat menghambat pencapaian SDGs, khususnya terhadap pencapaian kelembagaan yang tangguh. Kedua, diperlukan suatu pengintegrasian kelembagaan penyusun RPJMN dan Prolegnas, yakni keterlibatan Kementerian Hukum dalam proses penyusunan RPJMN. Kedua, penting untuk merumuskan model pengintegrasian dengan menekankan keterpaduan antara aspek kebutuhan pembangunan dan kebutuhan politik.
Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu Madjid, Mario Agritama S W
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.057-072

Abstract

The practice of implementing elections in Indonesia from time to time becomes an antinomy of the principle of honesty and fairness. This practice is evidenced by the increasing number of election violations, especially election crimes. This shows that the role of the Sentra Gakkumdu, which specifically functions to eradicate election crimes, has not been effective. The most highlighted issue regarding the existence of the Sentra Gakkumdu is the weak coordination and its limited nature as a forum between Bawaslu, the Police, and the Prosecutor’s Office. This research aims to describe the problematics of election criminal law enforcement in Indonesia and the reformulation of Sentra Gakkumdu into an Independent Institution for Eradicating Election Crimes. This research was conducted using normative juridical research. The results of this study show: First, the ineffectiveness of election criminal enforcement is caused by the limited time for handling cases, the weak institutional building of Gakkumdu which includes institutional nature, authority, human resource capacity and coordination between institutions in it. Second, it is necessary to reformulate the Gakkumdu Center into an Independent Institution for the Eradication of Election Crimes. The idea of making Gakkumdu an Independent Institution departs from several weaknesses in the existing institutional building plus the complexity of handling election crimes and speedy trial design requires a special institution that focuses on handling the eradication of election crimes. The institution will later take the form of an independent institution with prevention and prosecution functions, while. The institutional structure will consist of investigators, investigators, and permanent public prosecutors led by commissioners.
Implikasi dan Desain Ideal Pemberhentian Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Failaq, Muhammad RM Fayasy; Madjid, Mario Agritama S W; Rahmaningrum, Nabila Azmi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2101

Abstract

Sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi kajian yang menarik. Sebab, konsepsi desentralisasi di Indonesia yang hadir sejak reformasi bukan didasarkan oleh keinginan pemerintah pusat yang secara sukarela membagi kewenangannya kepada daerah melainkan karena adanya tekanan publik melalui tuntutan reformasi yang tidak menginginkan tata kelola pemerintahan daerah yang sentralistik akibat kuatnya dekonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yakni implikasi dari pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dan format ideal sanksi pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menerangkan bahwa Implikasi Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN dapat mendudukan posisi kepala daerah dalam resentralisasi, menghilangkan legitimasi rakyat terhadap kepala daerah, dan tidak adanya legitimasi yudisial. Oleh karenanya, kedepan diperlukan pengaturan ulang mengenai desain pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN, yakni indikator untuk pemberhentian tersebut harus berpegang pada RPJP Nasional, RPJPM, Nasional, dan RKP. Berikutnya, diperlukan mekanisme check and balances dengan melibatkan DPRD Prov/Kab/Kota dan Mahkamah Agung untuk menilai bagaimana ketidakpatuhan kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional.
Co-Authors Muhammad RM Fayasy Failaq Rahmaningrum, Nabila Azmi Ummah, Vina Rohmatul Yulfianto, Ade