Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Jurnal Legislasi Indonesia
Madjid, Mario Agritama S W
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024 Failaq, Muhammad RM Fayasy; Madjid, Mario Agritama S W
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2802

Abstract

Abstrak: Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu wacana yang hangat dibicarakan terkait Pemilu ini adalah penggunaan teknologi pemilihan elektronik (e-vote) untuk menekankan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana studi tentang E-Vote yang akan ditinjau dengan konsep demokrasi partisipatif dan peluang e-vote apabila diterapkan pada Pemilu tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan metode library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer,  Sekunder dan Tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekalipun berpotensi meningkatkan partisipasi sebagaimana beberapa kasus kecil yang terjadi di Indonesia, peluang untuk menerapkan E-Vote pada Pemilu 2024 belum siap. Ketidaksiapan Indonesia untuk menerapkan E-Vote dapat dilihat dari belum memadainya kapasitas masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi, lemahnya keamanan data cyber Indonesia, dan  belum memadainya infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia.Kata Kunci: Peluang, E-Vote, Pemilu 2024
Integrasi Kelembagaan Perencanaan di Bidang Pembangunan dan Legislasi: Membangun Kelembagaan yang Tangguh Madjid, Mario Agritama S W
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1516

Abstract

Potret kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia saat ini menemui sejumlah persoalan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya peran pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, termasuk juga mencapai sejumlah poin tujuan SDGs. Salah satu persoalan yang disoroti pada penelitian ini, yakni tidak terintegrasinya kewenangan kelembagaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan di bidang legislasi atau perundang-undangan. Hal tersebut secara terang tentunya dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara, khususnya Peta Jalan SDGs Indonesia menuju 2030 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas memberikan sejumlah arah kebijakan pemantapan lembaga-lembaga demokrasi untuk tahun 2025- 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 2 (Dua) hal: Pertama, disharmonisasi antara perencanaan di bidang pembangunan dan bidang legislasi. Kedua, desain pengintegrasian kelembagaan perencanaan di bidang pembangunan dan bidang legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statue approach) serta konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, terdapat problematika berupa ketidaksinkronan antara perencanaan di bidang pembangunan dan legislasi yang dapat menghambat pencapaian SDGs, khususnya terhadap pencapaian kelembagaan yang tangguh. Kedua, diperlukan suatu pengintegrasian kelembagaan penyusun RPJMN dan Prolegnas, yakni keterlibatan Kementerian Hukum dalam proses penyusunan RPJMN. Kedua, penting untuk merumuskan model pengintegrasian dengan menekankan keterpaduan antara aspek kebutuhan pembangunan dan kebutuhan politik.
Co-Authors Muhammad RM Fayasy Failaq Ummah, Vina Rohmatul Yulfianto, Ade