Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebidanan : Jurnal Ilmu Kesehatan Budi Mulia BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin Jurnal Abdimas Pamenang Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Susmita
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI Susmita
BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2024): BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Februari 2024
Publisher : Lembaga Berugak Baca

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62667/begibung.v2i1.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada kelas x ips 1 di SMAN 25 Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif diskriptif. Subjek penelitian adalah Guru dan siswa kelas X Ips 1 di SMAN 25 Bone. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ditemukan Empat bentuk strategi yang di lakukan oleh guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada Kelas X IPS 1 di SMAN 25 Bone, diantaranya yaitu: dengan cara menggunakan metode mengajar yang Bervariasi, memberikan Insentif dalam proses pembelajaran, meningkatkan Disiplin siswa dan menyiapkan Sumber belajar siswa.
Pengaruh Umur dan Paritas dengan Penggunaan KB Suntik 1 Bulan Susmita; Helen Evelina Siringoringo
JURNAL KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN BUDI MULIA PALEMBANG Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Kebidanan : Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan Akademi Kebidanan Budi
Publisher : STIKes Budi Mulia Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.952 KB) | DOI: 10.35325/kebidanan.v12i1.297

Abstract

Keluarga Berencana atau KB yaitu mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh umur dan paritas dengan penggunaan KB suntik 1 bulan. Desain penelitian menggunakan metode survey analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel penelitian berjumlah 86 responden. Tehnik Pengambilan sampel secara total sampling. Analisa yang digunakan univariat dan bivariat dengan uji Chi -Square. Hasil penelitian didapatkan umur (20 – 35 tahun) sebanyak 53 (61,6%), umur (< 20 dan > 35 tahun) sebanyak 33 (38,4%), paritas ≤ 2 anak sebanyak 46 (53,5%) dan paritas > 2 anak sebanyak 40 (46,5%). Hasil bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara umur (p = 0,002) dan paritas p = 0,000) dengan penggunaan KB suntik 1 bulan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU PASCA SALIN TENTANG PIJAT OKSITOSIN UNTUK MEMPERLANCAR PRODUKSI ASI: INCREASING POST PARTY MOTHER'S KNOWLEDGE ABOUT OXYTOCIN MASSAGE TO FACILITATE MILK PRODUCTION Ayu, Ayu Devita Citra Dewi; Nen Sastri; Susmita
Jurnal Abdimas Pamenang Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Pamenang - JAP
Publisher : STIKES Pamenang Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53599/jap.v2i1.187

Abstract

Abstrak   Air susu ibu (ASI) adalah cairan kompleks yang mengandung lebih dari 200 unsur pokok yang telah diketahui dan berubah untuk memenuhi kebutuhan bayi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar setiap bayi baru lahir mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan, namun pada sebagian ibu tidak memberikan ASI eksklusif karena alasan ASInya tidak keluar atau hanya keluar sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan bayinya. Berdasarkan hasil Riskesdas pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan hanya 40,6 %, jauh dari target nasional yang mencapai 80%. Pijat oksitosin ini merupakan solusi yang baik untuk mengatasi ketidaklancaran pada ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang (vertebrae) sampai tulang costae kelima - keenam dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin. Pijatan ini berfungsi untuk meningkatkan hormon oksitosin yang dapat menenangkan ibu, sehingga ASI pun otomatis keluar. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di PBM Andina tentang pijat oksitosin diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu pasca persalinan tentang pentingnya pemberian ASI pada bayi dengan memperlancar produksi ASI, Metode yang digunakan adalah ceramah tanya jawab, demonstrasi dan simulasi. Selama proses kegiatan antusias peserta sangat terlihat dengan begitu bayak mengajukan pertanyaan dan hasil setelah di bagikan formt post test , presentase peserta yang memilki pengetahuan baik tenteng pijat oksitosin pada pretest adalah 41.3%, angka ini meningkat menjadi 86% meningkat pada post test. Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Air Susu Ibu, Pijat Oksitosin   Abstract  Breast milk (ASI) is a complex fluid that contains more than 200 known basic elements that change to meet the baby's needs. The World Health Organization (WHO) recommends that every newborn receive exclusive breast milk for six months, but some mothers do not give exclusive breast milk because their milk does not come out or only comes out a little so it does not meet their baby's needs. Based on the results of Riskesdas, exclusive breastfeeding for babies for 6 months is only 40.6%, far from the national target of 80%. Oxytocin massage is a good solution to overcome irregularities in breast milk. Oxytocin massage is massage along the spine (vertebrae) up to the fifth - sixth rib bones and is an attempt to stimulate the hormones prolactin and oxytocin. This massage functions to increase the hormone oxytocin which can calm the mother, so that breast milk comes out automatically. The implementation of community service at PBM Andina regarding oxytocin massage is expected to increase postpartum mothers' knowledge about the importance of breastfeeding babies by facilitating breast milk production. The methods used are question and answer lectures, demonstrations and simulations. During the activity process, participants' enthusiasm was very visible, with many asking questions and the results after being distributed in the post-test form, the percentage of participants who had good knowledge about oxytocin massage in the pre-test was 41.3%, this figure increased to 86% and increased in the post-test.  Keywords : Level of Knowledge, Breast Milk, Oxytocin Massage
Implementasi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Pekanbaru Susmita; Rezi Tri Putri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kx0qvp96

Abstract

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik mengandung arti, yaitu (1) organisasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, (2) keanggotaanya terdiri atas pelaku-pelaku politik dan anggota masyarakat biasa, (3) organisasi yang dibentuk untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara bersaing melalui pemilu, dan (4) kondisi negara yang sesuai adalah sistem demokrasi. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik  pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Frase “paling sedikit” menunjukkan syarat ini bersifat imperatif. Konsekuensinya, akan ada akibat hukum bagi partai politik peserta pemilu yang tidak mematuhi. Menurut Undang-undang ini, konsekuensi tersebut berbentuk diumumkannya partai politik peserta pemilu yang tidak mampu memenuhi keterwakilan perempuan. Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 yaitu mencapai 1.046.566 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 546.400 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 518.166 jiwa.Tuntutan keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam politik . umumnya didasari oleh argumen bahwa untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maka harus dimulai dengan duduknya perempuan dalam jabatan politik. Kemudian keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik) didasari oleh Persoalan pertimbangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Studi tentang keterlibatan perempuan dalam politik sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian, pengabdian, seminar-seminar (lokal, nasional, internasional), diskusi ilmiah, debat, maupun artikel dalam media masa (cetak/audio visual). Hampir semua kajian tersebut membahas kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (keterwakilan politik perempuan). Bila tidak terpenuhi, partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan. Dalam arti, semua bakal caleg yang diajukan gugur akibat tidak terpenuhi syarat keterwakilan perempuan. Konsekuensi berikutnya, partai politik peserta pemilu tidak lagi memiliki kesempatan memperoleh kursi pada dapil yang bersangkutan.
Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo". Rahmat Aripin; Ardyan; Susmita; Rezi Tri Putri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/vbjenk88

Abstract

Dalam setiap perkara hukum yang disidangkan di pengadilan, pembuktian fakta hukum (peristiwa hukum) dihadapan Majelis hakim akan menjadi perdebatan yang sangat menarik antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa, baik langsung maupun didampingi oleh Penasehat Hukumnya, karena pembuktian akan menjadi suatu kesempatan yang penting untuk meyakinkan Hakim dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem hukum, terdapat prinsip penting yang dikenal dengan "In Dubio Pro Reo" yakni sebuah prinsip hukum yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "dalam keraguan, berpihaklah pada terdakwa." Prinsip “in dubio pro reo” dan “precumtion of innocent” ini dianggap sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar dalam hukum pidana, karena melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjaga kebebasan individu, dan mendorong proses peradilan yang adil dan akurat, karena sebagai salah satu asas fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia, adalah dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dan pembuktian yang kuat sebelum seseorang dihukum secara pidana. Pada artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni melakukan penelitian melalui literatur – literatur yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Meskipun penting dalam melindungi hak-hak terdakwa, prinsip “in dubio pro reo” tidak kebal terhadap kritik dan keterbatasan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan prinsip tersebut, sehingga memberikan keringanan hukuman bagi individu yang bersalah. Menyeimbangkan asas praduga tak bersalah dengan pentingnya menegakkan keadilan dapat menimbulkan tantangan besar bagi para praktisi hukum. Dalam beberapa kasus, penerapan "in dubio pro reo" mungkin bertentangan dengan prinsip hukum atau kepentingan masyarakat lainnya, seperti keselamatan publik atau hak-hak korban. Konflik-konflik ini menggarisbawahi kompleksitas yang melekat dalam sistem peradilan pidana dan perlunya pertimbangan yang cermat ketika menerapkan prinsip ini.
Co-Authors Ardyan Ayu Devita Citra Dewi Helen Evelina Siringoringo NEN SASTRI Rahmat Aripin Rezi Tri Putri