Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial
Effendi, Zulkani
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera : Indonesia Effendi, Zulkani; Safitri, Dhita
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v4i2.95

Abstract

Adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dengan lonjakan kasus setiap hari membuat kewaspadaan akan disiplin dalam protokol kesehatan harus ditingkatkan. Sebagai tindak lanjut atas hal ini maka diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19. Namun belum setiap individu disiplin dan konsisten dalam penerapan protokol kesehatan ini. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular PadaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Meskipun begitu masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan adanya indikator yang belum terpenuhi yaitu sumber daya manusia dan karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang belum sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, contohnya masih terdapat pegawai yang membuka masker dan belum menjaga jarak sesuai ketentuan. Sehingga dapat dikatakan belum konsistennya kedisiplinan yang diterapkan oleh sebagian pegawai.
Implementasi Kebinajakan Pemerintahan Kota Palembang Dalam Menjadikan Kota Layak Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Palembang Effendi, Zulkani; Nurjanah, Dede
Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Vol 19, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial
Publisher : STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62128/jiads.v19i2.95

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 3) Sandi, Junaidi; Effendi, Zulkani
Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Vol 20, No 1 (2025): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI DAN SOSIAL
Publisher : STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62128/jiads.v20i1.106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dan faktor penghambat dan pendukung  dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang  Pencatatan  Pernikahan Di kantor  Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal  2 Ayat  3).Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah di kantor urusan agama meliputi prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Peraturan ini mengatur tentang proses pendaftaran, persyaratan dokumen, serta tata cara pelaksanaan pencatatan nikah di kantor urusan agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan status perkawinan.Hasil analisis data tes, yang diperkuat data analisis dengan cara wawancara, maka ditemukan implementasi yang baik tentang Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta adanya faktor penghambat dan faktor pendorong implementasi peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Kata Kunci: Implementasi  dan Pencatatan kehendak nikah
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 8 DI KECAMATAN ILIR BARAT II) Effendi, Zulkani; Husin, Mansyur
Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Vol 18, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI DAN SOSIAL
Publisher : STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62128/jiads.v18i1.64

Abstract

This study about the hope family program. Is one of Government program the seven to overcome povety.Through the fields of health and education. Palembang city,south sumatra willbe distributed by PT Pos indonesia the source of  PKH funds comes from APBN and APBD. Characteristics of those who receive APBD funds. Participation of this program is poor families with dependent children, pragnant women until puerperium, and fist year school age children, PKH field heath is a program that dimenkestrans and dinkes. The purpose of pkh among other things, it can quality of human resources, especially from very poor families.Keywords: implementation hope family program, Transactional, Social Services
Pengaruh Sarana Prasarana Kantor Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang Fahmi, M. Fahriza; Effendi, Zulkani
Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Vol 19, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial
Publisher : STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62128/jiads.v19i1.80

Abstract

Kinerja pegawai yang baik pada suatu instansi merupakan fungsi dan persepsi atau kesan terhadap sarana dan prasarana. Apabila memenuhi atau bahkan melampaui harapan, maka kinerja lembaga tersebut akan berjalan dengan baik. Kinerja pegawai yang baik hanya dapat terjadi jika sarana dan prasarana kantor dapat menunjang kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pegawai pada instansi tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara infrastruktur perkantoran terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh antara infrastruktur perkantoran terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Hasil analisis data uji yang diperkuat dengan data analisis kuesioner menunjukkan bahwa sarana dan prasarana perkantoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Implementasi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dikantor Camat Sembawa Kabupaten Banyuasin ( Studi Kasus Pasal 34 ) Haryani, Deffi; Effendi, Zulkani; Sari, Amelia
Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial Vol 18, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI DAN SOSIAL
Publisher : STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62128/jiads.v18i2.72

Abstract

Suatu instansi pemerintah setidaknya harus memberikan perilaku pelayanan yang baik dan benar berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 34 dari dulu sampai sekarang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat karena jika perilaku petugas dalam memberikan pelayanan berdasarkan undang-undang maka akan timbul kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Namun dalam praktik nyata di lapangan di kantor Camat Sembawa, terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti perilaku tidak adil dalam memberikan pelayanan, kurang profesionalnya dalam menyelesaikan surat menyurat, sehingga harus memakan waktu beberapa hari dalam penyelesaiannya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil analisis data yang diperoleh, bahwa pelaksanaan peraturan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 34, pada kantor camat Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin belum optimal, karena mengingat pada masa tersebut Dalam proses penyelesaian pelayanan publik, harus memakan waktu dalam proses penyelesaiannya, serta kurangnya ketelitian. dalam menyampaikan informasi perlengkapan berkas kepada masyarakat yang akan melaksanakan pelayanan publik yang mengakibatkan masyarakat memakan waktu lama dalam proses penyiapan berkas.Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, dan Perilaku Pelayanan.
Co-Authors Amelia Sari, Amelia Fahmi, M. Fahriza Haryani, Deffi Husin, Mansyur Nurjanah, Dede Safitri, Dhita Sandi, Junaidi