Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELATIHAN MENYUSUN PROGRAM KERJA BERBASIS KURIKULUM MERDEKA UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN Mahlianurrahman, Mahlianurrahman; Febri Rafli, Muhammad; Aprilia, Rapita; Putra, Alpidsyah; Auliaurrahman, Auliaurrahman
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v9i1.8271

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka medorong guru untuk menyusun program kerja yang berpihak kepada peserta didik sebagai upaya untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menyusun program kerja yang berpihak kepada peserta didik untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Oleh karena itu pelatihan ini sangat perlu untuk dilakukan, sehingga kemampuan guru dalam menyusun program kerja yang berpihak kepada peserta didik untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dapat meningkat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode Asset Based Community Development (ABCD). Guru yang memiliki kemampuan dalam menyusun program kerja untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman setelah mengikuti kegiatan pelatihan mencapai 92,6 %.
Legalitas Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Langsa Auliaurrahman, Auliaurrahman; Anshari, Nur; Rusli, Rusli
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2835

Abstract

Tulisan ini mengupas tentang bagaimana legalitas Kewenangan Baitul Mal Gampong dalam memainkan perannya sebagai lembaga yang tugasnya adalah mendistribusikan zakat. pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan, dan pengelolaan zakat harta wakaf, harta agama serta menjadi pengawas sesuai ketentuan syariat Islam dan bagaimana upaya dan kendala Baitul Mal Gampong terhadap masyarakat miskin di Kota Langsa. Hal tersebutlah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dimana dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Baitul Mal yang telah didirikan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin tingkatkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Baitul Mal Gampong memiliki legalitas dalam pembentukannya yaitu Qanun Aceh No.3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Pembentukan Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama diperkuat dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa Nomor: 233/451.5/2020 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama Tahun 2020. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengurus Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama untuk menyalurkan dana yang sudah terkumpul dan masuk dalam kas Baitul Mal Gampong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin adalah sebagai berikut: Mendata Sasaran penerima zakat (Mustahiq) serta penerima Infaq dan shadaqah yang mayoritas fakir miskin yang sangat membutuhkan sehingga diperoleh data yang konkret mengenai sasaran penerima bantuan tersebut dan menyalurkan dengan cara mendatangi rumah-rumah tempat tinggal penerima bantuan dan menyerahkan langsung dalam bentuk uang. Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Gampong Baroh Langsa Lama dalam meningkatkan ekonomi msyarakat miskin yaitu keterbasan dana yang terkumpul untuk disalurkan yaitu jumlah muzakki (orang yang wajib berzakat) yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan jumlah seluruh masyarakat gampong, jumlah orang kaya dan pengusaha yang terbatas.
The Existence and Regulation of Cyber Law: The Government's Role in Combating Digital Crime in Indonesia Auliaurrahman, Auliaurrahman; Anshari, Nur; Firdaus, Sunny Ummul
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 1 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i1.10612

Abstract

Ideally, cyber law regulations in Indonesia should provide comprehensive protection against digital crime in line with the rapid development of information technology. However, in reality, the existing regulations still face various challenges in law enforcement and have not fully succeeded in reducing the increasing rate of digital crime. This study aims to analyze the existence and effectiveness of cyber law regulations in Indonesia and evaluate the role of the government in combating digital crime. This research employs a qualitative approach with a literature review method, involving descriptive analysis and a comparative study between Indonesian cyber regulations and international regulations. The findings indicate that although Indonesia has an adequate legal basis through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), its implementation remains ineffective due to infrastructure limitations and lack of inter-agency coordination. Furthermore, a comparison with international regulations reveals the need for revision and policy strengthening to enhance national cybersecurity.
Pendampingan Aparatur Gampong Keumuneng Hulu Kabupaten Aceh Timur Dalam Pembuatan Draft Qanun Fitriani, Rini; Sahara, Siti; Bustami, Bustami; Auliaurrahman, Auliaurrahman; Zulfiani, Zulfiani
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Desember)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.308 KB) | DOI: 10.57248/jilpi.v1i2.52

Abstract

Gampong Qanun as legislation at the village level set by the Keuchik after being discussed and agreed with Tuha Peuet Gampong can be a guide for community life. However, the Human Resources of the Apparatus in the Keumuneng Hulu Village needed to make the Draft Gampong Qanun are not sufficient. Seeing this condition, the Community Service Team from the Faculty of Law, Samudra University needs to provide assistance to the Gampong apparatus in making the Draft Gampong Qanun. In the implementation of Community Service, the PKM Team started by conveying the socialization of the understanding and urgency of the Qanun to the Keuchik, Tuha Peut and gampong apparatus and then continued with technical guidance on how the format of the Draft Qanun should be drawn up, up to the step of assisting the village apparatus to complete the drafting of the Qanun. Gampong so that the draft Qanun is completed and submitted to the Keuchik and Tuha Peut for immediate approval.