Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.931
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanika : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Jurnal Sosiologi Reflektif Simulacra Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Progress in Social Development Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pancasila: Jurnal Keindonesiaan SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies ASEAN Social Work Journal Journal of Religious Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Tamba, Wahyu Pratama
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal of Religious Policy

 1 
DINAMIKA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI Tamba, Wahyu Pratama
Journal of Religious Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember 2024
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v3i2.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan implementasi pendirian rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis regulasi, tantangan, dan implementasi pendirian rumah ibadah. Hak kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945, termasuk Pasal 28E dan Pasal 29, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, hak ini juga dijamin oleh instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak tersebut, namun masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kebijakan diskriminatif, kurangnya dukungan keamanan dari kepolisian, tindakan pembiaran oleh negara, segregasi sosial, dan meningkatnya intoleransi. Masalah lain mencakup kesulitan dalam memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut. Persyaratan seperti dukungan masyarakat dan rekomendasi dari FKUB sering kali menjadi hambatan, terutama di daerah dengan tingkat toleransi rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak selalu menjamin keamanan dan dapat memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah.
Co-Authors Azeri, Brian Fazrin, Fitriani Felani Budi Hartanto, Mochamad Ferezagia, Debrina Vita Laksmono, Bambang Shergi Nugroho, Fentiny Rahma, Vivi Maulia Silaban, Raja Andreas Soekarni, Muhammad Sujastika, Ismi Tamba, Dumanita Yunia Putri, Perdhani