Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Riza, Wahyu Friyonanda
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services Riza, Wahyu Friyonanda; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Lukman, Lukman; Ardiansyah, Ardiansyah; Suswadi, Suswadi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4722

Abstract

Procurement is one of the important functions of government organizations, one of which is channeling and distributing the state budget through the procurement of government goods/services. Procurement of government goods/services is a fundamental component of good governance. Government procurement of goods/services has the aim of, among other things, obtaining goods/services at prices that can be accounted for with appropriate quantity and quality and timely implementation. The implementation of procurement of goods and services in Indonesia until 2008 still used a conventional procurement system. In carrying out this tender, the interaction between the procurement committee and service providers is carried out directly so that there are many irregularities in the process of procuring goods and services. This type of research uses descriptive qualitative with analytical methods. The causes of irregularities in the procurement of goods and services in Indonesia include: a dominating bureaucratic leadership structure, lack of strong regulations on government procurement of goods/services, the system of government procurement of goods/services not working properly, employee salaries/incentives that are still low, the mental and moral of employees the low, the lack transparency, expensive political campaigns, the existence of political dynasties, big projects, crony interests, weakness order and law enforcement, weak legal profession.
Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan Yulianingrum, Aullia Vivi; Riza, Wahyu Friyonanda; Muslim, Ikhwanul; Nurfadillah, Mursidah
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22220

Abstract

Dalam setiap Desa pasti memiliki sistem pemerintahan maupun tata kelola desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi masyarakatnya. Namun rata-rata masyarakat justru belum mengetahui sepenuhnya bagaimana suatu aturan dibentuk serta seberapa penting aturan tersebut dibuat. Masyarakat Desa memiliki anggapan bahwa Peraturan Desa (Perdes) hanya menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Pengabdian ini bertujuan untuk menginventarisir kebutuhan Desa yang dituangkan dalam Perdes serta memberikan pengetahuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui program KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) untuk menciptakan tata kelola desa yang berkeadilan. Adapun metode yang digunakan adalah service learning (SL) dengan memfokuskan pada pendampingan hukum oleh Akademisi dan brain storming terhadap materi muatan Perdes yang dibutuhkan saat ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan diikuti 25 orang yang terdiri dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Desa memahami mengenai pembuatan Perdes dan urgensinya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan Perdes yang lebih partisipatif dalam mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan.
Co-Authors ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ikhwanul Muslim Muhammad Nurcholis Alhadi Nurfadillah, Mursidah Suswadi Wiwik Handayani Yulianingrum, Aullia Vivi