Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Locus Journal of Academic Literature Review
Vivi Hayati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REVITALISASI HUKUM ADAT LAOT SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DI LAUT ACEH BAGIAN TIMUR Suriyani, Meta; Vivi Hayati; Zainuddin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8183

Abstract

Akibat perkembangan zaman, hukum adat laot telah banyak dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat nelayan telah sering melanggar hukum adat laut. Sehingga telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan. Revitalisasi hukum adat laot terhadap masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laot Kabupaten Aceh Timur harus dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai sebagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot, peran Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laut dan pengelolaan perikanan, kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal. Metode penelitian dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris
SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES BY CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY Vivi Hayati
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10653

Abstract

Consumer dispute resolution outside the court through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has become an increasingly important alternative in Indonesia's consumer protection legal system. This study aims to analyse the legal framework and the effectiveness of the BPSK in resolving disputes between consumers and businesses. The methodology used is a normative juridical approach, conducting literature studies on relevant laws and regulations, legal literature, and BPSK decisions. The results show that BPSK has a strong legal basis in the Consumer Protection Act, but there are several obstacles in its implementation, such as limitations in executorial authority and inconsistencies in legal interpretation. In conclusion, although BPSK has the potential to be an effective dispute resolution mechanism, regulatory improvements and institutional strengthening are needed to enhance legal certainty and consumer protection in Indonesia.
Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia Yanti, Rika Afrida; Liza Agnesta Krisna; Vivi Hayati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.590

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memunculkan polemik terkait efektivitas dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu akibat yang paling menonjol adalah terjadinya overkapasitas (overcrowded) di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang sebagian besar diisi oleh narapidana kasus narkotika, khususnya penyalahguna. Artikel ini mengkritisi pendekatan hukum yang lebih menekankan pada pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif, serta menganalisis hubungan kausal antara kebijakan represif tersebut dengan kondisi overcrowded. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data sekunder dan studi kasus. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan narkotika agar lebih manusiawi dan efektif, dengan mengutamakan dekriminalisasi bagi penyalahguna dan perluasan program rehabilitasi.
Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS Natasya Masthura; Vivi Hayati; Cut Hasmiyati; Fendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12155

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Konversi ini merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam di sektor keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada tantangan hukum, kontraktual, dan kelembagaan yang muncul dalam proses konversi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma hukum dan relevansinya dengan praktik perbankan syariah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konversi telah terlaksana, seperti pada Bank Aceh Syariah, berbagai tantangan tetap muncul. Pertama, disharmonisasi regulasi antara qanun daerah dan peraturan nasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah menghadapi kendala prinsipil dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan nasabah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap nasabah dan investor masih lemah akibat ketiadaan aturan teknis yang detail. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan aturan teknis pelaksanaan Qanun LKS, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konversi bank dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak.
Co-Authors Cut Hasmiyati Fendi Krisna, Liza Agnesta Meta Suriyani, Meta Natasya Masthura Nurwijayanti Yanti, Rika Afrida