Vivi Hayati
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REVITALISASI HUKUM ADAT LAOT SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DI LAUT ACEH BAGIAN TIMUR Suriyani, Meta; Vivi Hayati; Zainuddin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8183

Abstract

Akibat perkembangan zaman, hukum adat laot telah banyak dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat nelayan telah sering melanggar hukum adat laut. Sehingga telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan. Revitalisasi hukum adat laot terhadap masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laot Kabupaten Aceh Timur harus dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai sebagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot, peran Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laut dan pengelolaan perikanan, kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal. Metode penelitian dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris
SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES BY CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY Vivi Hayati
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10653

Abstract

Consumer dispute resolution outside the court through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has become an increasingly important alternative in Indonesia's consumer protection legal system. This study aims to analyse the legal framework and the effectiveness of the BPSK in resolving disputes between consumers and businesses. The methodology used is a normative juridical approach, conducting literature studies on relevant laws and regulations, legal literature, and BPSK decisions. The results show that BPSK has a strong legal basis in the Consumer Protection Act, but there are several obstacles in its implementation, such as limitations in executorial authority and inconsistencies in legal interpretation. In conclusion, although BPSK has the potential to be an effective dispute resolution mechanism, regulatory improvements and institutional strengthening are needed to enhance legal certainty and consumer protection in Indonesia.