Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI REHABILITASI VERSUS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2009 SRI WENI REVIANTI; Mahzaniar; Halimatul Mariyani; Dani Sintara
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8597

Abstract

Penyalahguna Narkotika pada lingkungan masyarakat sangat kerap dijuluki sebagai sampah masyarakat yang sangat merusak generasi bangsa. Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika salah satunya diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tentang Narkotika dengan penjatuhan Hukuman Rehabilitasi ataupun Pidana Penjara. Pasal 127 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil Penelitian menunjukkan di Pengadilan Negeri Langsa pada Tahun 2021 terregistrasi sebanyak 27 putusan perkara Narkotika dengan pasal 127 dalam penjatuhan hukuman pidana penjara hal ini menunjukkan adanya tanda tanya bagaimana seseorang penegak hukum mengimplikasikan suatu aturan. Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui pengambilan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier
Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn Junika Indar Sawitri; Bonanda Japatani Siregar; Mahzaniar; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1532

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan sebagai korban yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, mengkaji dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi pengaruh budaya diam dalam pelaporan dan penyelesaian kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, dengan studi kasus pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dan trauma psikologis akibat tindakan suami yang juga terlibat dalam perselingkuhan. Budaya patriarki dan tekanan sosial menyebabkan korban enggan melapor. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan perlu diperkuat dengan kebijakan pendukung seperti perlindungan saksi dan pelaporan yang ramah korban. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.
Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Hania Abidah; Tri Reni Novita; Halimatul Maryani; Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1310

Abstract

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan