Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Analysis of Victim Negligence at Railway Crossings : a Case Study of Train Accident in Karawang and Government Legal Responsibility in Enhancing Public Safety Karunia, Karunia; Lestari, Megha Ayu; Usnan, Amar; Hosnah, Asmak Ul
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i11.11916

Abstract

This study analyzes the legal implications of victim negligence in railway crossing accidents, focusing on a fatal case in Karawang, West Java. Using normative legal research and qualitative analysis, the study examines the incident's chronology, evaluates victim negligence under Law No. 23 of 2007 on Railways, and assesses government responsibilities. Findings reveal that victim negligence stems from low safety awareness and weak enforcement of safety regulations. Despite existing legal frameworks, implementation remains inadequate. The study highlights the need for stricter law enforcement, public education, and improved safety infrastructure. It emphasizes the government’s role in proactive accident prevention to enhance railway safety and inform policy recommendations.
Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Permata, Karina; Lestari, Megha Ayu; Azahra, Serla Yolanda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13254

Abstract

Saat ini, perkembangan sistem informasi mencerminkan peran krusial teknologi dalam kehidupan manusia, menjadi tanda kehormatan dan kemajuan suatu negara dalam era globalisasi. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi informasi juga membawa dampak negatif seperti pengaruh terhadap lingkungan, gangguan operasional, dan kejahatan dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber. Revenge porn, dijelaskan sebagai mendistribusikan gambar seksual tanpa persetujuan, dihadapi oleh korban dengan perasaan malu dan depresi. Upaya perlindungan terbagi menjadi preventif dan represif, namun kendala melibatkan payung hukum yang tidak jelas, minimnya perspektif gender di kalangan penegak hukum, budaya misoginis, backlash hukum, dan pandangan bahwa penyebaran materi intim dianggap konsensual. Kesimpulannya, revenge porn sangat merugikan korban, terlebih dengan terbatasnya undang-undang yang menyulitkan tuntutan.
Analisis Upaya Bank Indonesia dan Hukum Perbankan Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Bank Mega Lestari, Megha Ayu; Permata, Karina; Karunia, Karunia; Azahra, Serla Yolanda; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perbankan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek terkait lembaga keuangan, terutama bank, dalam konteks ekonomi modern. Pencucian uang atau money laundry merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkankan asal usul uang atau kekayaan yang diperoleh dari kegiatan pidana melalui transaksi keuangan, sehingga uang atau kekayaan tersebut terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Studi ini mengekaji upaya yang diambil oleh Bank Indonesia dan hukum perbankan dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan bank mega. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi pencucian uang adalah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah unit intelijen keuangan yang bertugas untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan kepada lembaga penegak hukum. PPATK memiliki peran dan fungsi dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan analisis dan penyelidikan terhadap laporan serta informasi transaksi keuangan yang mencurigakan.