Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Conflict between the Objectives of Restorative Justice and its Implementation in Marriage Cases of Rape Victims and Perpetrators in Indonesia Permata, Karina; Azahra, Serla Yolanda; Hosnah, Asmak Ul
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i11.11865

Abstract

This research aims to examine the conflict between the goals of restorative justice and its implementation in marriage cases involving rape victims and perpetrators in Indonesia. Using a desk-based research method, this study analyzes legal frameworks, case studies, and relevant literature to understand the dynamics of restorative justice in this context. The results show that many sexual violence cases are inadequately resolved, with a significant percentage of victims not receiving satisfactory outcomes, often leading to forced marriages or financial compensation instead of justice. This research concludes that restorative justice practices should not be applied to rape cases and law enforcement officials must understand the concept and purpose of restorative justice in implementing it. Law enforcement in rape cases should prioritize recovery and justice for victims.
Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Permata, Karina; Lestari, Megha Ayu; Azahra, Serla Yolanda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13254

Abstract

Saat ini, perkembangan sistem informasi mencerminkan peran krusial teknologi dalam kehidupan manusia, menjadi tanda kehormatan dan kemajuan suatu negara dalam era globalisasi. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi informasi juga membawa dampak negatif seperti pengaruh terhadap lingkungan, gangguan operasional, dan kejahatan dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber. Revenge porn, dijelaskan sebagai mendistribusikan gambar seksual tanpa persetujuan, dihadapi oleh korban dengan perasaan malu dan depresi. Upaya perlindungan terbagi menjadi preventif dan represif, namun kendala melibatkan payung hukum yang tidak jelas, minimnya perspektif gender di kalangan penegak hukum, budaya misoginis, backlash hukum, dan pandangan bahwa penyebaran materi intim dianggap konsensual. Kesimpulannya, revenge porn sangat merugikan korban, terlebih dengan terbatasnya undang-undang yang menyulitkan tuntutan.
Analisis Upaya Bank Indonesia dan Hukum Perbankan Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Bank Mega Lestari, Megha Ayu; Permata, Karina; Karunia, Karunia; Azahra, Serla Yolanda; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perbankan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur segala aspek terkait lembaga keuangan, terutama bank, dalam konteks ekonomi modern. Pencucian uang atau money laundry merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkankan asal usul uang atau kekayaan yang diperoleh dari kegiatan pidana melalui transaksi keuangan, sehingga uang atau kekayaan tersebut terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Studi ini mengekaji upaya yang diambil oleh Bank Indonesia dan hukum perbankan dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan bank mega. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi pencucian uang adalah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah unit intelijen keuangan yang bertugas untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan kepada lembaga penegak hukum. PPATK memiliki peran dan fungsi dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan analisis dan penyelidikan terhadap laporan serta informasi transaksi keuangan yang mencurigakan.