Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi Lira Sopi Ema; Erwin Permana; Suatang Suatang; Kurniati Kurniati
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1324

Abstract

The main problem in current politics is the inability of politicians, policy makers and leaders who should represent society to fulfill their expectations. This research aims to understand how Islamic values ​​can be integrated into a democratic system and find ways to build moral politics based on these principles. Islam in the context of democracy. This research applies a qualitative approach using a literature study method, namely by searching for many references regarding "Building Politics with Morals: Integration of Islamic Values ​​in a Democratic System" sourced from books and journals as well as triangulation validation techniques. The findings show that democracy is in the hands of the people and politics as policy makers and running the government. To integrate Islamic values ​​in democracy, the concepts of equality, freedom of opinion, justice, deliberation and responsibility are applied. The role of Islamic political ethics in building moral politics is to make religion the basis of ethics, to form the ability to be critical and rational and to create leaders who are fair, wise, trustworthy and competent.
Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone: Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah Lira Sopi Ema; Budiartirahman; Andi Tenripadang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4374

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian vital dari sektorekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikanterhadap penyediaan lapangan kerja dan akses barang murahbagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, keberadaanmereka kerap menimbulkan permasalahan tata ruang kota, seperti kemacetan, gangguan estetika, dan konflik penggunaanruang publik. Di Kabupaten Bone, upaya pemerintah daerahmengatasi dilema ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pedagangkaki lima terhadap implementasi perda tersebut dari perspektifSiyasah Dusturiyah, sebuah konsep dalam tata kelola politikhukum Islam yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatanpublik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif denganteknik pengumpulan data melalui observasi, wawancaramendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang, pejabatpemerintah, akademisi, serta masyarakat, penelitian inimenemukan bahwa sebagian besar PKL menunjukkan resistensiterhadap kebijakan tersebut. Ketidakpuasan ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lokasi relokasi yang tidak strategis, sertaimplementasi program pemberdayaan yang tidak sesuaikebutuhan mereka. Temuan ini menyoroti adanya kesenjanganantara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatankebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis keadilansubstantif. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadappenguatan integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktikkebijakan publik lokal, serta merekomendasikan perumusanregulasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap pelaku ekonomi mikro.