Garuda - Garba Rujukan Digital

ESENSI BUDAYA BUGIS TERHADAP PRODUK PERATURAN DAERAH DI PAREPARE Fikri Fikri; Damirah Damirah; Andi Tenripadang
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 9 No 2 (2016): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v9i2.180

Culture is often the reason to create peace, order, order of coolness in society. Culture that will be meaningful and valuable, culture can serve as a source o behavioral determinants and aspiration of society, namely in political and law. Culture only as accessories when placed or be interpreted as a heritage without involving cultural awareness in legal elements for the manufacture of local regulation. Bugis was one tribe that owns and instill cultural values are very high in every movement, behaviour, actions and words. Accordingly the importance of culture became a major ingredient in the making of local regulations, including the town Parepare. Goverment should promote culture as one consideration local rulemaking.

Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah Indra Asari; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33829

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar Adapun sub-sub masalah terdiri sebagai berikut. Pertama Bagaimana Konsep Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di. Kab. Polewali Mandar. Kedua Sejauh mana Dampak kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai Kemandiriannya. Ketiga Bagaimana implikasi Kebijakan Desentralisasi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Siyasah syar’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan (Field research) dengan pendekatan yuridis, dan siyasah syar’iyyah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder melalui riset pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Studi dokumen. Adapun tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemerintah daerah di Kab. Polewali Mandar dalam menjalakan desentralisasi sudah dinilai efektif dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Susunan Perangkat Daerah di Kab. Polewali Mandar sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Perda ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah, walaupun ada beberapa faktor dalam hal menjalankan pemerintahan otonom, tetapi semua dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dengan merujuk kepada kitabullah yakni al-Qura’an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan serta menerapkan pemerintahan yang efektif. Berdasarkan hal ini ada beberapa persamaan antara Hukum Tata Negara dan Siyasah syar’iyyah. Maka dari itu tidak bertentangan dalam lingkungan pemerintahan Kab. Polewali Mandar. Implikasi dari penelitian ini, yakni : Diharapkan kebijakan desentralisasi mencapai tingkat keberhasilan daerah dalam menjalankan Desentralisasi didaerah kabupaten dan Pemerintah dituntut serta diwajibkan memiliki perangkat daerah yang mepunyaik kemampuan hard skill dan soft skill agar dapat mencapai sasaran dalam pengambilan kebijakan Kata Kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Kebijakan

Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik Andi Ilham Dacing; Halimah B; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44114

ABSTRAK Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (field research). Pendekatan penelitiannya yaitu syar’i, yuridis, dan normatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat form penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa screenshot link dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syari’iyyah, terkait Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur’an dan Hadits. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pencatutan Sepihak; Partai Politik

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik dalam Hukum Perdata Indonesia: Perspektif Kepastian dan Keadilan Andi Tenripadang; Basyirah Mustarin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.549

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik serta mekanisme penyelesaian sengketa properti dalam kerangka hukum perdata Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum ideal dan praktik empiris di masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata serta rekomendasi praktis bagi aparat hukum dan pemangku kebijakan dalam meminimalkan sengketa hak milik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis hukum normatif, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala administratif, tumpang tindih kepemilikan, serta belum optimalnya integrasi antara hukum formal dan hukum adat. Penyelesaian sengketa properti cenderung lebih efektif apabila mengombinasikan jalur litigasi dan non-litigasi, khususnya melalui mediasi yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi hukum adat dan hukum formal merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak milik yang adil, pasti, dan berkelanjutan dalam hukum perdata Indonesia.

Telaah Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra Tahun Anggaran 2023 Perspektif Siyasah Syar’iyyah Syafdillah Sastri Syam; Andi Tenripadang; St. Halimang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4159

Penelitian ini menelaah proses pembentukan dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra, Kabupaten Takalar, melalui perspektif Siyasah Syar’iyyah. Tujuannya adalah untuk menganalisis tahapan pembentukan, realisasi di lapangan, serta tinjauan kesesuaiannya dengan prinsip pemerintahan Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa proses pembentukan perdes berlangsung secara musyawarah dan transparan. Implementasinya berfokus pada empat bidang utama, yaitu infrastruktur, program non-fisik, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas warga, yang didukung oleh kolaborasi efektif antara pemerintah desa dan BPD. Dari sudut pandang Siyasah Syar’iyyah, seluruh tahapan tersebut telah memenuhi prinsip mendasar seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan musyawarah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya model pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan berlandaskan nilai etika Islam sebagai kerangka untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan. Temuan ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa serta harmonisasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan agar prinsip-prinsip serupa dapat diadopsi secara lebih luas.

Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone: Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah Lira Sopi Ema; Budiartirahman; Andi Tenripadang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4374

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian vital dari sektorekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikanterhadap penyediaan lapangan kerja dan akses barang murahbagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, keberadaanmereka kerap menimbulkan permasalahan tata ruang kota, seperti kemacetan, gangguan estetika, dan konflik penggunaanruang publik. Di Kabupaten Bone, upaya pemerintah daerahmengatasi dilema ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pedagangkaki lima terhadap implementasi perda tersebut dari perspektifSiyasah Dusturiyah, sebuah konsep dalam tata kelola politikhukum Islam yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatanpublik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif denganteknik pengumpulan data melalui observasi, wawancaramendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang, pejabatpemerintah, akademisi, serta masyarakat, penelitian inimenemukan bahwa sebagian besar PKL menunjukkan resistensiterhadap kebijakan tersebut. Ketidakpuasan ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lokasi relokasi yang tidak strategis, sertaimplementasi program pemberdayaan yang tidak sesuaikebutuhan mereka. Temuan ini menyoroti adanya kesenjanganantara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatankebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis keadilansubstantif. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadappenguatan integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktikkebijakan publik lokal, serta merekomendasikan perumusanregulasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap pelaku ekonomi mikro.

Harmonisasi Perda No. 8 Tahun 2022 Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Siyasah Syariah Nur ahmad al fai'q; Andi Tenripadang; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4522

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana harmonisasi peraturan daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif siyasah syariah? Kemudian dari pokok masalah di atas dapat dipecah menjadi sub masalah 1.Bagaimana Prosedur harmonisasi peraturan daerah kabupaten enrekang No 8 Tahun 2022?, 2.Bagaimana tingkat kesesuaian hierarki peraturan daerah No 8 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan peraturan yang lebih tinggi?, 3.Bagaimana prinsip-prinsip Siyyasah Syariah yang dapat diterapkan dalam harmonisasi peraturan daerah di kabupaten enrekang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses harmonisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 di Kabupaten Enrekang menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan evaluasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkolaborasi dengan DPRD. Proses ini mencakup revisi substansi dan redaksional peraturan untuk menghindari potensi konflik hukum. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam proses harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan norma-norma syariah yang dianut oleh masyarakat. Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di tingkat daerah, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses harmonisasi peraturan, pemahaman prinsip-prinsip hukum nasional dan syariah dalam proses legislasi, serta evaluasi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Perspektif Siyasah Syariah Wulandari, Ginayah; Achmad Abu Bakar; Andi Tenripadang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4632

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus batasan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan tidak penting dalam sistem pemilu Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang presiden dari sudut pandang siyasah syar'iah. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan metodologi peraturan-undangan, konseptualisasi, dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang presiden bertentangan dengan prinsip kesetaraan rakyat, kesetaraan partai politik, dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang politik syar'iah, penghapusan batas presiden sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan musyawarah. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga mematuhi nilai-nilai Islam dalam membangun demokrasi yang adil dan adil.

Politik Uang Dalam Pilkada Kabupaten Wajo: Analisis Etika Pemilih Dan Calon Pemimpin Menurut Siyasah Syariah Andi Muh Reza Caecar Arfan; Andi Tenripadang; Kiljamilawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4659

Praktik pembelian suara masih menjadi masalah serius dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo dan berpotensi merusak kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, penyebab, dampak, serta perspektif etika politik Islam terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, budaya patronase yang mendalam, dan kesadaran politik yang rendah. Politik uang digunakan dalam berbagai cara, seperti memberikan uang tunai selama serangan dini hari, mendistribusikan barang-barang makanan, dan menyediakan layanan transportasi oleh tim kampanye resmi atau jaringan informal. Beberapa orang melihat praktik ini sebagai berkah sementara, sehingga sulit untuk menolaknya. Dampak politik uang sangat besar, termasuk penurunan legitimasi pemimpin terpilih, peningkatan kemungkinan korupsi, dan meningkatnya apatisme, terutama di kalangan pemuda. Dari perspektif etika politik Islam, uang politik dianggap sebagai riba (bunga) dan dilarang karena suara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan nilai-nilai agama, dan pemberdayaan ekosistem.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search