Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan) Amri Siregar, Rijal; Mulia Harahap, Sumper; Halomoan Hsb, Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14738

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan untuk mengetahui tinjauan dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain yaitu melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz, Mahalnya biaya pencatatan nikah, Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (Karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah), belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Tapanuli Selatan masih belum berjalan sesuai dengan peraturan, terdapat praktik perkawinan yang tidak dicatat, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor keadaan seperti ketidak fahaman tentang akibat hukum yang timbul dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan. Faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan hukum Islam dan adat istiadat.
Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi pada KUA Kota Padangsidimpuan H, Kurniawan; Mulia Harahap, Sumper; Hsb, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3290

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian.
Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt.G/2022.PA.Psp) Lubis, Rizki; Mulia Harahap, Sumper; Halomoan Hsb, Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.35420

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengabulkan permohonan izin poligami tanpa izin dari isteri. Dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan izin poligami dengan berdasarkan putusan nomor: 195/pdt.g/2022/pa.psp. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan terhadap penetapan izin poligami perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp.berdasarkan Pasal 4 dan pasal 5 yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajiba sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan serta persetujuan istri tidak memenuhi rasa keadilan. Putusan ini hanya melihat alasan pemohon tanpa mempertimbnagkan penolakan pemberian persetujuan poligami dari termohon akibat yang akan dialami pemohon jika poligami ini dalakukan. Dalam memutus Perkara Nomor 195/pdt.g/2022/pa.psp sangat kaku. Hakim membuat dasar putusan hanya melihat Undang-Undang yang tertulis tanpa mepertimbangkan aspek lain. Seperti aspek sosial, Agama,kesehatan dan Pendapat para ulama. harusnya Permohonan itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil dimana istri menolak dengan tegas memberikan prsetujuan kepada suai untuk melakukan poligami